Archive for: Maret 2014

BUMD Sulut Sangat Strategis Untuk Kelolah KEK Bitung

Kawasan pelabuhan peti kemas Bitung

Kawasan pelabuhan peti kemas Bitung

MANADO – Rencana Pemprov Sulut yang ingin membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, disambut baik oleh tim perancang pengelolahan kawasan ekonomi Bitung.

Menurut CEO Management Broad Integrated Economic Zone Manado Bitung Noldy Tuerah, BUMD merupakan lembaga strategis untuk mewakili daerah dalam kepemilikan dan pengelolahan KEK.

“BUMD penting untuk pengelolahan kawasan dan pembangunan infrastruktur. Ke depan BUMD ini yang akan bekerja sama dengan swasta dan BUMN,” ujarnya, Senin (3/3/2014).

Noldy mengatakan, BUMD akan mewakili Pemprov Sulut dalam skema KPS untuk semua mega proyek yang tengah disiapkan untuk penunjang KEK Bitung.

Sebelumnya, dia juga mengatakan Pemprov Sulut tengah menyiapkan tiga mega proyek infrastruktur yang siap ditawarkan kepada swasta dalam skema KPS. Ketiga mega proyek itu antara lain, jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39 km, pelabuhan Internasional Bitung dan KEK Bitung.

Nilai investasi untuk ketiga proyek yang tergabung dalam integrated infrastructure development corridor Manado-Bitung itu diperkirakan menyentuh angka Rp20 triliun.

Sebelumnya, Sekprov Sulut S.R. Mokodongan mengatakan Pemprov Sulut akan menjadi pemegang saham mayoritas atau sekitar 51% dalam BUMD yang akan dibentuk. Pemegang saham lainnya bisa berasal dari pemda dan swasta.

“Untuk pengelolaan KEK Bitung, ruang lingkupnya mengelola sumber daya alam sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah, kami akan join operator dengan investor,” ujarnya.
(bis/ar)

Pemprov Diminta Segera Selesaikan Masalah Tanah di Bunaken

Salah satu pemandangan di Pulau Bunaken, tanah perkebunan rakyat yang telah menempati kawasan wisata internasional ini sejak lama.

Salah satu pemandangan di Pulau Bunaken, tanah perkebunan kelapa milik masyarakat yang telah menempati kawasan wisata internasional ini sejak lama.

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulut diminta segera menyelesaikan masalah tanah di Taman Nasional Bunaken (TNB). Saat ini ada sejumlah pihak mengklaim tanah seluas seluas 17.800 hektare di TNB sebagai milik mereka karena merupakan warisan leluhurnya.

“Kami selaku masyarakat dan organisasi pelestarian Bunaken menyampaikan tuntutan agar Pemprov Sulut segera menyelesaikan status tanah Bunaken,” ujar perwakilan pemerhati wisata Bunaken, Billy Johanes seperti dilansir dari situs resmi Humas Pemprov Sulut, Senin (3/3/2014).

Billy mengatakan, persoalan tanah saat ini cukup meresahkan masyarakan dan dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya wisatawan ke Bunaken.

Pihaknya meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dalam waktu satu minggu segera mengunjungi lokasi untuk melihat dari dekat persoalan dan mencari solusi terbaik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sekprov Sulut Siswa Rahmat Mokodongan mengatakan, Pemprov Sulut memberi perhatian khusus kepada wisata Bunaken.

Dalam waktu dekat ini Pemprov Sulut akan berupaya menyelesaikan permasalahan dengan mengutus tim yang terdiri dari Biro Perlengkapan Disbudpar, dengan meminta bantuan serta dukungan dari aparat Polresta Manado untuk melakukan pengecekan di lapangan.

“Kami akan cek di lapangan, sehingga secepatnya masalah ini diselesaikan secara tepat,” ujarnya.

 

(bis/ar)

iklan1