Archive for: April 2014

Pemprov Berikan Bantuan Untuk Penyandang Cacat Kaki

SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Sosial (Dinsos) memberikan alat bantu “sepeda” untuk para penyandang cacat kaki. Alat bantu sepeda tersebut dikayuh dengan menggunakan tangan.

Wakil Gubernur Djouhari Kansil mengatakan, sepeda yang dikayuh dengan tangan ini, merupakan bantuan dari yayasan Obor ke Pemprov Sulut.

“Nantinya akan dibagikan kepada penyandang cacat kaki di daerah ini,” kata Kansil.

Dalam waktu dekat ini, lanjut Tansil, 105 unit sepeda itu merupakan bantuan alat khusus untuk memudahkan aktivitas penyandang cacat kaki, dan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

“Atas nama Pemprov Sulut, saya ucapkan terimakasih kepada kepedulian yayasan Obor ini,” ucap Kansil.

Sementara, Kepala Dinsos Sulut Gemmy Kawatu SE, mengatakan, sepeda untuk penyandang cacat ini, nantinya akan dibagikan lewat pihak Dinsos untuk semua penyandang cacat kaki baik anak-anak atau
dewasa.
(int/ar)

Wagub Tinjau Pembangunan Bandara Sitaro

Rombongan Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil dan Wakil Bupati Kep Sitaro meninjau lokasi pembangunan bandara Sitaro.

Rombongan Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil dan Wakil Bupati Kep Sitaro Fransiska Salindeho (ke-2 dari kanan) meninjau lokasi pembangunan bandara Sitaro.

SIAU – Wakil Gubernur Djouhari Kansil, Senin (31/3/2014) bertolak ke kabupaten Kepulauan Sitaro untuk meninjau langsung pembangunan bandara Pihise, desa Baliringan, kecamatan Sitimsel.

Selama melakukan peninjauan, Wagub didampingi oleh Wakil Bupati Sitaro Fransiska Salindeho dan Sekda A. Manengkey, serta sejumlah pejabat.

Kansil mengatakan, di masa mendatang kehadiran bandara Pihise bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sitaro.

“Akan sangat berperan pada pengembangan pembangunan ekonomi dan perdagangan di wilayah kepulauan, khususnya kabupaten Kepulauan Sitaro,” kata Wagub.

Sementara untuk proses pengerjaan proyek tersebut, Kadishub kominfo Joy Orah mengatakan, sejak tahun 2013 sampai 2014 sementara dalam pekerjaan pematangan lahan.

“Sedangkan pada tahun 2015 nanti pembangunan bandara ini sudah akan masuk pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi runway panjangnya 1200 x 30 Meter, sumber dana APBN TA 2014,” tandas
Oroh.

Kepsek Yang Tidak Sertakan Siswa Dalam UN, Dipecat!

ilustrasi

ilustrasi

MANADO – Wakil Gubernur Djuhari Kansil memberikan peringatan kepada seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) di Sulawesi Utara untuk menyertakan siswanya dalam ujian nasional (UN), 15 April mendatang. Jika kedapatan ada Kepsek yang melanggar aturan tersebut akan dipecat.

“Semua siswa di hari H nya harus ikut ujian, tidak ada yang terhambat dengan masalah administrasi,” kata Wagub.

Menurutnya, masalah administrasi itu tidak seharusnya menghalangi para siswa diikutsertakan dalam ujian.

“Kami mengharapkan nanti para bupati/walikota kalau mendapati kepsek yang tidak memperkenankan anak untuk masuk ujian karena masalah administrasi diberhentikan,” tegas Wagub.

Berdasarkan data di Sulawesi Utara, sebanyak 30.741 siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang terbagi dari tingkat SMA/MA 15.756 Siswa dan SMK 13.784 Siswa, serta Ujian Nasional untuk Paket C ada 1.201 Siswa yang tersebar di 15 Kabupaten Kota di Sulut.

(hps/rr)

Caleg Dicoret Jika Libatkan PNS Dalam Tim Sukses

caleg dicoret caleg-dicoretBITUNG – Jika kedapatan ada calon legislatif (caleg) yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam tim sukses, maka caleg tersebut akan dicoret dari keikutsertaannya dalam Pemilu. Berbeda dengan sebelumnya, keterlibatan PNS dalam politik praktis pada salah satu calon legislatif atau Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu menjadi konsekuensi pihak PNS itu sendiri.

Panwaslu Kota Bitung Zulkifli Densy mengatakan jika ada PNS yang terbukti secara hukum jadi tim sukses caleg, konsekuensinya bukan hanya bagi PNS tersebut, namun juga bagi Caleg.

“Dia terancam dicoret Dari Daftar Calon Tetap (DCT) atau di PAW ketika nantinya proses hukum ditetapkan setelah caleg tersebut ditetapkan KPU sebagai anggota DPRD,” ujarnya.

Menurut Zulkifly, bukan hanya PNS yang mendapatkan sanksi ketika secara hukum terbukti menjadi tim sukses, namun sanksi juga mengancam si Caleg yang menjadi objek pemenangan tims sukses yang berprofesi sebagai PNS.

“Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2008,” jelasnya.

Oleh karena itu, Zulkifli menghimbau agar seluruh PNS di lingkup Pemkot Bitung menjaga netralitasnya di Pemilu.

“Agar tidak terlibat politik praktis sebagaimana diatur dalam PP 53 2010 tentang disiplin PNS,” himbaunya.
(int/rr)

iklan1