Archive for: Mei 2014

LDR Tinggi, Perbankan Sulut Didesak Tingkatkan Dana Pihak Ketiga

perbankan

MANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara (Malut) mendesak perbankan untuk gencar mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK). Rasio intermediasi (loan to deposit ratio/LDR) perbankan Sulut masih berada pada kisaran 120%-130% per tahun akibat kesenjangan antara penyaluran kredit dan DPK.

FA. Purnama Jaya, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulut, Gorontalo, dan Malut mengatakan tingginya rasio LDR merupakan salah satu karakter perbankan di Sulut karena masyarakat lebih memilih memanfaakan pembiayaan dari pada menabung.

“Perbankan Sulut memang harus giat kumpulkan DPK karena rasio intermediasi masih di atas 100%,” ujarnya, baru-baru ini.

Data OJK Sulut, Gorontalo, dan Malut menyebutkan bahwa DPK Perbankan Sulut hanya tumbuh tipis dari Rp 17,58 triliun pada Februari menjadi Rp 17,80 triliun pada Maret.

Jumlah DPK itu tidak jauh berbeda dengan pencapaian periode sebelumnya yakni pada Desember sebesar Rp 17,38 triliun dan Januari sebesar Rp 17,54 triliun.

Adapun, penyaluran kredit perbankan Sulut, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Rata-rata DPK yang berhasil dihimpun perbankan Sulut mencapai Rp 23 triliun lebih.

OJK mencatat kredit perbankan Sulut pada Maret tumbuh 2% menjadi Rp 23,54 triliun dari posisi pada bulan sebelumnya Rp 23,10 triliun. Peningkatan itu terjadi karena berjalannya program relaksasi perbankan.

“Artinya ada dana dari luar yang masuk ke Sulut, kemudian ke sektor apa aja penyaluran kreditnya,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pengawasan OJK Sulut Dwi Suharyanto menambahkan sektor komsumtif mendominasi pemanfaatkan kredit dengan share sekitar 60% dari total kredit yang disalurkan.

“Tidak banyak industri di Sulut jadi memang konsumsi menjadi besar,” jelasnya.

Dwi menuturkan rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Sulut pada kisaran 3%.

Pasca banjir pada medio Januari, kredit bermasalah umumnya didominasi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan konsumsi, sedangkan sektor industri relatif stabil karena usaha para debitur mulai berjalan normal.

“Sektor konstruksi dan industri pengolahan terganggu karena masalah transportasi, sedangkan konsumsi karena pemulihan pasca banjir,” paparnya.
(bs/rr)

Sah…Pemprov dan Kontraktor Tandatangani Kontrak 48 Proyek

DSC_0081

MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara, Rabu (30/4/2014), telah melakukan penandatanganan kontrak proyek tahap pertama dengan pihak kontraktor. Seluruhnya berjumlah 48 paket lelang pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulut yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014.

Pengesahan itu berlangsung di ruang Mapalus Kantor Gubernur, dengan disaksikan Wakil Gubernur Djouhari Kansil, Asisten Bidang Pekonomian dan Pembangunan, Sanny Parengkuan, dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan.

Penandatanganan itu, menurut Wagub, dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

“Karena itu saya minta, penandatanganan kontrak bersama paket proyek ini kiranya mendapat perhatian serius dari seluruh pimpinan SKPD, unit kerja, termasuk para pimpinan perusahaan, sehingga dalam pekerjaan nanti dapat memperhatikan kualitas pekerjaan dan bisa selesai tepat waktu,” kata Wagub.

Lanjutnya, “bukan sebaliknya walaupun sudah mendapat uang muka tapi proyeknya mogok ditengah jalan,” ujar Kansil sembari mengajak para pejabat pembuat komitmen, PPK dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, agar dapat bersinergi, sehingga yang diuntungkan bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat.

Karo Pembangunan Farly Kotambunan melaporkan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Pemprov dengan tetap memperhatian peraturan yang berlaku serta tetap memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan.

“Serta tujuannya untuk mewujudkan prinsip pengadaan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta menuju pengadaan barang/jasa 100 % E-Procurement,” terangnya.

Kotambunan juga menyebutkan, dari 48 paket pekerjaan yang ada Dinas PU, paling banyak yaitu 32 paket, dikuti Dinas Perkebunan 8 paket, Biro Perlengkapan 2 paket serta Diknas, Dispora, Sekretariat DPRD, DKP, UPTD Museum dan Biro Pembangunan masing-masing 1 paket, dengan total pagu anggaran Rp 92.239.966.900.

“Penandatangan kontrak tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014 mendatang,” tambah mantan Karo Umum.
(hps/rr)

Demokrat: Koalisi Hanya Dengan Yang Mau Lanjutkan Program SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - ist  susilo-bambang-yudhoyono-suluttoday

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – ist

JAKARTA — Partai Demokrat (PD) akan mencari pasangan koalisi yang mau melanjutkan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman yang juga mengatakan banyak program selama pemerintahan SBY yang sangat baik untuk kemajuan bangsa.

“Akan sangat sulit bagi Partai Demokrat kalau mau merombak program-program pemerintahan yang baik untuk rakyat. Kita memastikan niat kita untuk tidak mencari rekan yang mau merombak program-program kita yang berjalan dengan baik,” kata Hayono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (30/4/2014) sore.

Misalnya saja, kata Hayono, posisi Indonesia yang masuk dalam G-20, kelompok 20 negara ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara plus Uni Eropa. Di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang tergabung dalam G-20.

“G-20 jangan dirusak dengan kebijakan-kebijakan baru, tapi harus meneruskan kebijakan-kebijakan lama yang baik,” kata Hayono.

Hayono juga mencontohkan penyelenggaraan sistem demokrasi yang menurut dia semakin baik. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, menurut dia, publik dan media bebas memberikan masukan hingga kritik pada pemerintahan.

“Demokrasi kita harus terus maju ke depan tidak boleh dibawa ke belakang lagi,” tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Hayono, tidak mudah mencari mitra koalisi. Menurut dia, koalisi tak hanya dibangun untuk melewati ambang batas pencalonan presiden, tetapi juga atas dasar kesamaan platform.

“Mungkin dengan Gerindra, mungkin dengan PDI-P, mungkin kami bentuk poros baru dan ajukan capres sendiri, itu masih kita lihat nanti,” kata Hayono.
(kps/rr)

iklan1