Archive for: September 2014

Tujuh Caleg Terpilih Boltim Terancam Gugur

IMG_2879.JPG
BOLTIM —Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmong Timur (Boltim) dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi ke KPU RI soal surat edaran tertanggal 24 September terkait penundaan kepada caleg terpilih yang terlibat kasus hukum.

Di Kabupaten Boltim sebanyak tujuh caleg berstatus tersangka kasus korupsi dana makan minum (MaMi) yang ditetapkan penyidik Polres Bolmong, namun terpilih menjadi anggota DPRD periode 2014-2019.

“Akan berkonsultasi dulu ke KPU. Bagaimana dengan daerah yang sudah melakukan pelantikan. Apakah itu gugur atau gimana. Sebab rata-rata daerah di Sulut sudah melakukan pelantikan,” ujar Ketua KPUD Boltim Hendra Damopolii, Senin (29/9/2014).

Selain itu dia mengatakan, setelah itu pihaknya akan koordinasi ke pihak penyidik Polres Bolmong mengenai status hukum dari ketujuh anggota DPRD yang sudah dilantik itu.

“Kalaupun ada pergantian itu hak dari partai karena mereka sudah berstatus sebagai anggota DPRD,” tambahnya.

Diketahui KPU mengeluarkan surat tertanggal 24 September 2014 dengan nomor 1570/KPU/IX/2014 dengan sifat segera perihal penundaan peresmian calon terpilih.

(tco/rr)

Permintaan Tinggi, Sulut Ekspor Tepung Kelapa ke Rusia

IMG_2878.JPG
MANADO – Rusia saat ini menjadi tujuan potensial ekspor tepung kelapa asal Sulawesi Utara. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut), T Hasudungan Siregar mengatakan, permintaan dari negara itu cukup tinggi.

“Pada pekan ke-3 September 2014, tepung kelapa yang diekspor ke Rusia sebanyak 78 ton dengan sumbangan devisa sebesar 177.028 dolar Amerika Serikat (AS),” kata Hasudungan.

Dengan permintaan dari Rusia, akhir-akhir ini cukup banyak, Hasudungan berharap pengusaha Sulut dapat memanfaatkan dengan baik.

“Terbukanya pasar Rusia, membuat tujuan ekspor produk Sulut semakin banyak dan beragam baik volume maupun nilai devisanya,” jelasnya.

Pengiriman komoditi ekspor unggulan Sulut produk turunan kelapa ke negara sahabat tersebut rutin dilakukan hampir setiap bulan,” katanya.

Ekspor tepung kelapa ke Rusia, ditandai makin stabilnya pasar di negara tersebut. Jika tahun-tahun lalu hanya menjadi pasar alternatif, tetapi dua tahun terakhir sudah jadi pasar konstan.
“Saat ini ekspor ke Rusia sudah berlangsung secara kontinu, tiap bulan pasti ada ekspor ke negara tersebut,” katanya.

Pemerintah, katanya, akan terus memfasilitasi agar komoditi unggulan daerah bisa dijual di semua negara di dunia.

“Kami akan terus memfasilitasi agar selalu tercipta pasar baru bagi komoditi ekspor Sulut baik turunan kelapa, pala maupun produk perikanan,” ujarnya.

Disperindag akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengekspor dalam pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) dan surat-surat lainnya.

(at/rr)

212 Pejabat Pemprov Sulut Dilantik

IMG_2877.JPG
MANADO – Wakil Gubernur Djouhari Kansil melantik 212 pejabat Eselon III dan IV. Rinciannya 70 Pejabat Eselon III serta 112 Pejabat Eselon IV. Pelantikan berlangsung di ruang Huyula kantor Gubernur, Senin (29/9/2014) kemarin.

Di antara pejabat Eselon III yang ikut dilantik diantaranya Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Humas Lucky Taju, saat ini menjadi Sekretaris BKD Provinsi Sulut, menggantikan Yahya Rondonuwu yang kini dipercayakan sebagai Kabid Jaringan Informasi dan Keswai BKD Sulut.

Kepala UPTD Wilayah Satu Manado Dipenda Sulut sebelumnya Benny Kalonta, digantikan Ocvi Leke yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Wilayah Tiga Bitung, sedangkan Kalonta kini dipercayakan sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut.

Sementara yang mendapat promosi jabatan diantaranya Sespri Wagub, Billy Kereh, menjadi Kasub Pendidikan pada Sekretariat Korpri Sulut.

Dalam sambutannya, Wagub meminta pejabat yang baru dilantik, dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum kedepan, harus ada peningkatan pelayanan publik, mengingat laporan akuntantablitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) mendapat nilai B dari pemerintah pusat.

Terkhusus pejabat yang dipercaya untuk mengelola keuangan supaya cepat beradaptasi di tempat tugas yang baru, melalui berbagai inovasi dan terobosan dalam setiap proses kerja yang tentunya mengacu pada berbagai ketentuan yang ada. “Hal ini penting untuk digarisbawahi mengingat konsekswensinya tidak hanya pada pribadi tapi juga bagi organisasi,” tandas Kansil.

Pelantikan juga dihadiri Sekprov Sulut Siswa R Mokodongan serta para pejabat Eselon II Pemprov Sulut.

(hps/rr)

MUI: Sumpah Mubahalah Anas Urbaningrum

090982900_1411613464-a6

JAKARTA Mubahalah alias sumpah kutukan dilontarkan Anas Urbaningrum pasca-vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kepadanya. Hakim menolak untuk menanggapi permintaan terdakwa kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang itu.

Mubahalah diambil dari bahasa Arab, yang berarti saling melaknat. Suatu istilah yang digunakan ketika 2 pihak berselisih dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara dialog atau debat.

Dalam konteks Islam, Mubahalah tercantum dalam Al Quran surat Ali Imron ayat 61. Saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi perselisihan pendapat terkait agama. Namun pada akhirnya mubahalah itu pun tidak pernah terjadi. Pihak yang berselisih memilih untuk tidak jadi melakukan sumpah kutukan karena percaya kepada ucapan Nabi Muhammad SAW.

Terkait kasus Anas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki penilaian sendiri tentang tantangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Terlepas dari sumpah mubahalah, Anas Urbaningrum tetap dinyatakan bersalah. Ayah 3 anak itu terbukti menerima pemberian hadiah yang berhubungan dengan jabatannya.

Anas juga dinilai mempengaruhi dan mengatur proyek APBN saat menjadi pejabat di Partai Demokrat. Hakim pun menghukum Anas 8 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 300 juta. Anas juga harus  membayar uang pengganti Rp 57 miliar dan US $ 5,2 juta. (Mvi/Lip6/Rn)

Anas Urbaningrum Banding Atas Vonis 8 Tahun

061053700_1411692773-MUI-140926

JAKARTA – Anas Urbaningrum dipastikan akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam kasus korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah proyek Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang. Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim atau KPK, Mas Anas memutuskan untuk menggunakan haknya untuk melakukan banding,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso di Jakarta, ‎Senin (29/9/2014).

Handika mengatakan, pengajuan banding tersebut diharapkan majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memeriksa dan memutuskan lebih benar dan adil. Menurut Handika, banding diajukan lantaran tidak lepas dari pertimbangan hukum yang digunakan majelis untuk menyatakan terbuktinya dakwaan ke-1 subsider dan dakwaan ke-2.

Hal itu dinilai tidak adil dan benar.”Karena menggunakan bukti saksi dan surat yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Contoh saksi yang dipakai keterangannya saling kontradiksi, jadi tidak ada persesuaiannya,” ujar Handika.

Sementara KPK sebelumnya sudah memastikan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Jakarta terhadap Anas Urbaningrum.”KPK akan melakukan upaya banding terkait vonis terdakwa AU (Anas Urbaningrum) di Pengadilan Tipikor akan banding,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP belum lama ini.

Majelis Hakim PN Tipikor yang diketuai Haswandi menjatuhkan vonis kepada Anas Urbaningrum dengan pidana 8 tahun penjara. Majelis Hakim juga menghukum Anas dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

‎Tak cuma itu, Majelis Hakim juga menghukum Anas Urbaningrum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 57.590.330.580 dan US$ 5.261.070. Dengan ketentuan, jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap uang pengganti itu tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Dan apabila tidak ada harta benda untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.‎ (OF/Lip6/Rn)

iklan1