Hadiri Rapat Konsultasi Perda RTRW ke Kemendagri, Sendoh Berikan Klarifikasi

Sekda Kota Manado saat mengikuti Rakor (Foto Ist)

Sekda Kota Manado saat mengikuti Rakor (Foto Ist)

MANADO – Sekretaris Daerah Kota Manado Ir.M.H.F Sendoh mengikuti Rapat Konsultasi tentang klarifikasi Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/12/2014) bertempat di Ruang Rapat Gedung F Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri RI dimulai Pukul 11.00 WIB s/d Selesai. Rapat Konsultasi tentang klarifikasi Perda RTRW yang diikuti oleh 5 Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat ini dihadiri pemerintah Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabuapten Bolaang Mongondow Timur. Rapat ini membahas tentang Perda RTRW dimaksud secara substantif yang telah mengacu pada ketentuan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Perda RTRW, PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraa Penataan Ruang, Permendagri No. 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perda RTRW Provinsi Sulawesi Utara No. 1 tahun 2014, Peraturan Perundang-undangan yang terkait, Perda RTRW 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, BA Rapat Klarifikasi Perda RTRW Kabupaten/Kota tanggal 28 Oktober 2014, BA / Notulensi Workshop Peningkatan Kapasitas BKPRD Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19-20 November 2014.

Dalam rapat yang dipimpin S. Aditya Wijaya Biro Hukum Kemendagri RI, dan diikuti oleh Tim BKPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Tim BKPRD 6 (enam) Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam rapat konsultasi tersebut Sekda kota Manado yang didampingi oleh Kabag Hukum Kota Manado,Staf Ahli bidang hukum dan politik serta Sekretaris BAPPEDA dalam penyampaiannya mengatakan seharusnya usulan Perda RTRW Kota Manado diakomodir,begitu juga perda provinsi Sulut harus mengakomodir kepentingan kota Manado.

‘’Usulan Perda RTRW Kota Manado diakomodir,begitu juga perda provinsi Sulut harus mengakomodir kepentingan kota Manado dan nantinya harus ada kesimpulan rekomendasi dari kemendagri tentang hal ini,” ujar Wijaya.

Belaipun mengatakan bahwa setiap kab/kota berbeda permasalahannya. Sementara itu S. Aditya Wijaya Biro Hukum Kemendagri RI mengatakan itu juga merupakan tanggung jawab para evaluator. Konsultasi tersebut telah mencapai kesepakatan antara lain akan di rapatkan kembali hasil klarifikasi 5 kab/kota di tingkat provinsi, Materi pembahasan yaitu memaparkan hasil klarifikasi dari setiap kab/kota, Melakukan inventarisasi masalah, dan  sepakat hasil Klarifikasi Perda RTRW berpedoman sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2014 pada Pasal 88 tentang Klarifikasi hasil evaluasi dan pasal 88-98 tentang klarifikasi Perda sesuai peraturan yang lebih tinggi. Ditambahkan juga oleh ibu Liny Tambajong selaku Kabid Tata ruang PU prop Sulut yang mewakili propinsi mengatakan akan dirapatkan kembali 5 Kabupaten/Kota Perda RTRW yang sudah diklarifikasi di Provinsi.

‘’Kita paparkan hasil klarifikasi dan ada keputusan dari Kab/Kota dan memberi alasan. Mohon ditunggu tahun depan untuk koordinasi lagi terkait klarifikasi 5 Kab/Kota Perda RTRW tersebut. Dan kita kumpulkan dahulu masalah-masalah yang ada serta solusinya dan kita bahas bersama di Provinsi Sulawesi Utara.”ujar Liny.

Dalam kegiatan ini juga diikuti oleh  Sekretaris Kota Tomohon,dan ketua Dewan Kota Tomohon,Ketua Dewan Kota Manado,Sekretaris Kabupaten Minut,Karo Hukum propinsi Sulawesi Utara dan undangan lainnya. (Amas Mahmud)

iklan1
iklan1