Larangan Pejabat Terima Kado Natal, Ini Tanggapan Akademisi Unsrat

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Suluttoday.Com)

Drs. Mahyudin Damis, M.Hum (Foto Suluttoday.Com)

MANADO – Adanya instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Crisnandi agar pejabat Negara tidak menerima Kado Natal (bingkisan. Hal tersebut juga mendapat dukungan dari akademisi Sulawesi Utara (Sulut), Drs Mahyudin Damis M.Hum.

Larangan pejabat Negara menerima hadiah atau bingkisan Natal itu aturan dari KPK karena itu termasuk gratifikasi. Larangan inilah yang selalu digaungkan kemenPAN-RB. Saya kira itu efektif karena bingkisan yang diantar ke rumah pejabat yang bersangkutan relatif mudah dilihat masyarakat. – Drs Mahyudin Damis M.Hum, dosen FISPOL Unsrat Manado, Selasa (23/12/2014).

Damis menjelaskan lagi apa yang disampaikan MenPAN-RB adalah suatu hal yang positif guna meminimalisir tindakan KKN. Hal itu, kata Damis akan ikut mendorong terwujudkan partisipasi masyarakat dalam penanganan korupsi di Republik Indonesia ini

”Karena relatif mudah dilihat masyarakat, maka partisipasi publik terhadap pemberantasan korupsi dalam konteks ini punya peran penting,” terang Damis menutup. (Amas Mahmud)

iklan1
iklan1