Archive for: Desember 2014

Disparbud Manado Minta Dispensasi, Ombudsman Menolak

Hilda Tirajoh, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut

Hilda Tirajoh, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut

MANADO – Penyampaian hasil supervisi Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Senin (1/12/2014) di ruang Toar Lumimuut kantor Walikota Manado menuai sambutan luar biasa. Terhitung sebagai penilaian kedua ini, terlihat beberapa Camat dan Kepala Dinas, seolah berbeda pandangan dengan ketentuan yang dipaparkan Ombudsman, salah satunya dari Dinas Periwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Manado.

“Kami meminta ada dispensasi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, karena kondisi kantor kami memang baru. Alasan lain yakni situasi kantor tidak memungkinkan,” ujar Hendrik Waroka, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan ORI Sulut, Hilda Tirajoh menyampaikan bahwa sudah 300 lebih keluhan yang ditampung pihaknya di tahun 2014 terkait dengan masalah pelayanan publik. Tirajoh mengatakan tidak bisa melakukan dispensasi seperti yang diusulkan Disparbud Kota Manado.

“Tidak bisa dispensasi, ini harus dijalankan tidak ada pengecualian bagi instansi penyelenggaran pelayanan publik. Semua instansi adalah melayani publik sehingga tidak berlaku dispensasi, mau darurat bagaimanapun harus menggunakan ketentuan ini,” ujar Tirajoh.

Ombudsman Sulut yang tugasnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima keluhan terkait dengan pelayanan serta penanganan kasus baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan bertekat mewujudkan pelayanan yang baik di Kota Manado. Untuk diketahui, sementara Ombudsman Sulut sedang melakukan pengawasan di SKPD se-Kota Manado menyangkut kepatutan terhadap aturan. Hilda juga menegaskan perlunya melakukan perubahan cara berfikir, dari perilaku birokrat korup ke perilaku yang baik dan membangun. (Amas Mahmud)

Tirajoh: Banyak Lapor Merah, Pemkot Manado Tak Dapat Apa-Apa

Pertemuan Ombudsman RI Sulut dan pemerintah Kota Manado

Pertemuan Ombudsman RI Sulut dan pemerintah Kota Manado

MANADO – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Utara (Sulut), Hilda Tirajoh, Senin (1/12/2014) dalam pemaparan hasil supervisi menyampaikan perlunya peningkatan pelayanan publik di instansi pemerintahan Kota Manado. Tirajoh menilai terdapat penurunan pelayanan bagi masyarakat di Kota Manado.

“Sangat perlu pelayanan publik ditingkatkan, kalau berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini wajib diterapkan. Bila tidak diterapkan atau dipampang dikantor, maka penilaian akan mengalami penurunan, apalagi yang berdsarkan dasar hukum. Jika banyak lapor atau penilaian merah, maka pemerintah Kota Manado tak dapat apa-apa,” ujar Tirajoh.

Ombudsman Sulut dalam temuannya menemukan beberapa poin dan catatan terkait alur pelayanan di instansi pemerintah Kota Manado mengalami penurunan karena sebagian diterapkan berdasarkan aturan. Lanjut dikatakan Tirajoh pihaknya melakukan supervisi di kantor Camat dan Dinas terkait yang ada di jajaran pemerintahan Kota Manado.

“Nyanda ada yang ijo biar satu, kalau dapat merah dan kuning pemkot Manado tidak mendapatkan apa-apa, ingat pelayanan publik itu nomor satu. Kami menilai suatu lembaga berdasarkan aturan, dan sesuai laporan pengaduan masyarakat, apa yang dilakukan dikantor pemerintahan mesti sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), jika diluar itu maka bertentangan dengan aturan,” ujar Tirajoh yang juga mantap Bawaslu Sulut ini.

Sementara itu, Asisten 3 pemerintah Kota Manado, Henny Giroth meminta agar pimpinan SKPD kooperatif dan bekerja keras dalam mewujudkan sistem pelayanan yang baik, apa yang disarankan dan menjadi catatan rekomendasi Ombudsman Sulut menurutnya perlu dilaksanakan pimpinan SKPD.

”Ada indikator tertentu yang belum terpenuhi, silahkan ini ditindaklanjuti. Saya berharap pimpinan SKPD bekerja maksimal untuk mendorong pelayanan publik yang baik di pemerintahan Kota Manado, bahkan pernyataan dan perintah Sekda Kota Manado agar sore ini diselesaikan secepatnya hal-hal yang belum dilakukan instansi tertentu agar indikator yang hendak dipenuhi bisa terealisasi,” ucap Giroth.

Penyampaian hasil supervisi ini sendiri dihadiri para Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, yang dipandu langsung Asisten 3 Pemkot Manado, Henny Giroth. Terlihat beberapa pimpinan SKPD terlibat ”adu argumen” dengan pihak Ombudsman yang dinilai menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi SKPD. (Amas Mahmud)

iklan1