Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Diterima Langsung SHS

Gubernur SHS (Foto Ist)

Gubernur SHS (Foto Ist)

MANADO – Gubernur Sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang di damping Wakil gubernur DR Djouhari Kansil Senin (16/3/2015) menerima kunjungan kerja komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN. Kunjungan Kerja tersebut diselengagrakan di ruang C.J Rantung kantor gubernur sulut.

Dalam sambutan, Gubernur menginformasikan kepada para anggota dewan terkait potensi unggulan yang ada di Sulut serta sejumlah kebutuhan yang diperlukan masyarakat terkait dengan bidang yang digeluti oleh anggota Dewan tersebut. Gubernur menyatakan apresiasi atas kunjungan anggota komisi VI DPR RI ini karena mereka banyak membantu daerah sulut dalam membangun sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi, BUMN dan UKM. Dalam membangun sektor tersebut.

”Saya sangat mengapresiasi atas kunjungan kerja komisi VI DPR RI kali ini Sulut, karena ini dapat memberikan bantuan demi kemajuan sulut untuk diberbagai sektor, misalnya sektor industri, perdagangan, koperasi dan juga investasi”, katanya.

Dia juga menyampaikan kepada anggota dewan untuk membantu pemerintah dalam peningkatan sumber daya manusia, mengingat peningkatan industri di sulut lebih menjanjikan dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Negara Indonesia. Gubernur juga mengingatkan kepada para anggota dewan untuk membantu pemprov sulut dalam memajukan daerah kepulauan dengan memberikan akses fasilitas SPBU bagi daerah kepulauan.

Sementara itu Ketua tim kunker Komisi VI DPR RI A. A Natawijana mengatakan kunjungan mereka ke Sulut adalah untuk menyerap informasi terkait kebutuhan apa yang diperlukan sulut dalam bidang yang digeluti oleh komisi VI, melihat gambaran gagasan, pengawasan pusat dan daerah untuk alokasi pembangunan perdagangan, industry, koperasi dan investasi.

”Kunjungan kami ke sulut, adalah untuk menyerap informasi terkait kebutuhan apa yang diperlukan sulut dalam bidang yang digeluti oleh Komisi VI,” ungkapnya. (Fajri Syamsudin).

iklan1
iklan1