Archive for: April 2015

Wali Kota GSVL: Buruh Pilar Utama Pembangunan Bangsa

Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

Dr GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

MANADO – Momentum 1 Mei sebagai Hari Buruh Se-dunia disambut berbagai kalangan masyarakat, di Kota Manado pemerintah daerah Kota Manado juga menyampaikan selamat bagi para buruh dan mengakui bahwa peran strategis serta pentingnya para buruh dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah ini. Hal tersebut disampaikan Dr GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado kepada wartawan.

”Para buruh adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa. Tanpa buruh tidak mungkin perekonomian akan berkembang manju, karena ada buruh yang bekerja maka industri dan jasa dapat bergerak, serta berkembang. Peringatan 1 Mei sebagai Hari Buruh Se-dunia sangat penting dan berharga bagi para buruh, karena hari itu semua buruh di dunia akan memperingatinya sebagai hari buruh,” ujar GSVL sapaan akrab Lumentut, Kamis (30/4/2015).

GSVL juga berharap agar para buruh bisa memanfaatkan hari libur buruh dengan sebaik mungkin. ”Saya berharap hari buruh yang dijadikan hari libur Nasional, maka hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para buruh untuk dapat berkumpul dengan keluarga atau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik,” ucap Wali Kota GSVL menutup. (Amas Mahmud)

Pilwako Manado, NasDem Miliki Lebih dari 1 Calon Wali Kota

Vergie Baker saat berjabat tangan dengan Kajari Sulut (Foto Suluttoday.com)

Vergie Baker saat berjabat tangan dengan Kajari Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kota Manado, Partai Nasional Demokrat secara resmi menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi beberapa nama calon Kepala Daerah di Kota Manado. Menurut Vergie Baker koordinator NasDem Sulut menyebutkan kalau NasDem Manado telah sedang melakukan seleksi terhadap beberapa calon Kepala Daerah untuk kompetisi Pilwako Manado 2015.

”Kami sudah membuka pendaftaran dan sampai saat ini telah ada beberapa nama calon Kepala Daerah yang mendaftar melalui NasDem, untuk Manado memang bukan hanya satu nama calon Wali Kota dan calon Wakil wali Kota,” ucap Baker yang didampingi Ketua NasDem Manado.

Ditambahkannya lagi bahwa pihaknya membuka peluang seluas-luasnya bagi figur yang mau bertarung dalam Pilwako Manado untuk mendaftarkan diri di partai NasDem. Diriya mengharapkan agar proses seleksi internal untuk calon pemimpin Kepala Daerah yang akan diusung di Kota Manado nantinya dapat melahirkan pemimpin yang bersih.

”Kami mau mencari pemimpin yang bersih, hal itu terlihat dari hasil seleksi tim secara internal. Partai NasDem juga berharap agar calon Kepala Daerah yang sudah mendaftarkan diri di NasDem terseleksi dengan baik sehingga bisa lebih bersih, kami  membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftar,” tutur Baker, Kamis (30/4/2015) saat diwawancarai di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (Amas Mahmud)

NasDem Sulut Masukan 28 Bakal Calon Kepala Daerah ke Kejati

Pengurus NasDem saat diterima Kajati Sulut (Foto Suluttoday.com)

Pengurus NasDem saat diterima Kajati Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Pengurus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Sulawesi Utara (Sulut) melalui Vergie Baker selaku koordinator NasDem Sulut dan Pelaksana Harian (Plh), Felly Runtuwene serta Ketua NasDem Kota Manado dan beberapa pengurus lainnya langsung menuju kantor Kejaksaan Tinggi (Kejari) Sulut untuk menyerahkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah di Sulut.

”Kami hadir disini untuk menyerahkan nama-nama calon Kepala Daerah kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut. Sekitar 28 nama yang mendaftar di NasDem Sulut, dari nama-nama ini akan kami seleksi, kemudian kami persilahkan kepada Kajari Sulut melakukan semacam koreksi apakah mereka terlibat atau diduga melakukan tindakan korupsi atau seperti apa. Karena kami mau mencari calon Kepala Daerah yang bersih,” ujar Vergie dihadapan wartawan.

Menyambut kehadiran pengurus NasDem, Tengku Muhammad Syahrizal Kepala Kejaksaan Sulut menyampaikan apa yang dilakukan NasDem patut menjadi contoh bagi Partai Politik (Parpol) lainnya. ”Partaii politik yang pertama di Sulut yang mengambil langkah semacam ini baru NasDem, ini patut dijadikan contoh. Kami menyambut dengan baik apa yang dilakukan pengurus NasDem Sulut, berkas dan nama-nama yang diajukan akan kami tindaklanjuti sebagaimana dimaksud,” tutur Syahrizal.

Untuk diketahui, di Provinsi Sulawesi Untara sendiri akan menggelar Pilkada di 7 Kabupaten/Kota. Pengurus NasDem Sulut  memiliki target politik yang cukup, hal ini disampaikan Bakeri bahwa pihaknya tidak hanya fokus melakukan konsolidasi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), begitupun tidak hanya konsen pada Koalisi Merah Putih (KMP). (Amas Mahmud)

Hukum Mati Pengedar Narkoba Juga Didukung NU dan Muhammadiyah

Ilustrasi Hukuman mati (Foto Ist)

Ilustrasi Hukuman mati (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo mendapatkan dukungan dari dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia itu untuk memberlakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan pelaku teroris.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah perlu mendapatkan pandangan dari NU dan Muhamaddiyah untuk memantapkan pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan pelaku terorisme.

“Kami menyampaikan yang berkaitan dengan hukuman mati. Terutama untuk pengedar Narkoba. Kami mohon pandangannya. Lalu yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme dan ekstremisme. Kira-kira itu kami mohon pandangannya,” ujar Presiden di kantor PBNU, Kamis (24/12).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj memastikan lembaganya menyetujui pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi pengedar narkoba.

“Nahdlatul Ulama mendukung hukuman mati terhadap terhadap pengedar narkoba. Tapi bukan untuk pengguna ya, karena dia adalah korban,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa NU juga anti radikalisme, ekstremisme, apalagi terhadap kelompok militan Negara Islam (ISIS).

Sementara itu, pada kunjungan Presiden Jokowi ke kantor PP Muhammadiyah Jakarta Pusat, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Malik Fajar menyatakan organisasinya mendukung penuh kebijakan Jokowi menolak grasi hukuman mati terpidana narkoba.

“Muhammadiyah mendukung sepenuhnya hukuman mati terhadap kejahatan narkoba. Pertimbangannya banyak, terutama tentang generasi yang akan datang,” ujarnya.

Kejaksaan Agung sebelumnya menyatakan kesiapannya melakukan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana bandar nakoba. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T. Spontana menjelaskan, tim kejaksaan bekerjasama dengan kepolisian melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan hukuman mati itu.

“Kalau kita buat skala persentase ya sudah di 70-80% persiapannya. Karena selain sudah dibicarakan di tingkat menteri, kemudian Jaksa Agung juga sudah koordinasi dengan Kapolri, tim eksekutor dari kejagung sudah menyiapkan jaksa eksekutor di daerah-daerah dimana eksekusi akan dilakukan,” ujarnya.

“Selanjutnya jaksa yang di daerah itu akan melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan eksekusi ini. Terutama koordinasi dengan kepolisian setempat untuk menyiapkan regu tembak. Koordinasi juga menyangkut lokasi, kapan dan jam nya.”

Dari catatan Kejaksaan Agung, ada 64 terpidana kasus hukuman mati. Namun, untuk sementara ini baru ada lima terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga bisa dieksekusi kejaksaan. (Foa/Faruk Umasangaji)

Terkait JRBM, GERAK Bersama Rakyat Akan Blokade Jalan

Warga Buha saat mendengarkan pidato politik Jim Robert Tindi

Jim Robert Tindi saat melakukan pendidikan terkait hak-hak rakyat atas tanah

MANADO – Ketegasan aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) bersama rakyat Desa Bakan Bolaang Mangondow untuk menghentikan aktivitas pertambangan dari PT. J’Recouces Bolaang Mongondouw (JRBM) patut diperhitungkan. Pasalnya warga mengaku kesal atas aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat.

”PT J’Rocouces Bolaang Mangondow telah mengabaikan hak-hak rakyat antara lain: Tanah perkebunan milik Rakyat yang di lalui Kendaraan Perusahaan mengalami kerusakan tidak pernah di ganti rugi, bahkan ada oknum aparat kepolisian yang ikut mengintimidasi rakyat. Juga kesepakatan perekrutan Tenaga Kerja yang di sepakati akan mengakomodir Rakyat Lingkar Tambang dengan formasi 70% : 30% ( 70% rakyat lingkar tambang dan 30% di luar lingkar tambang) ternyata hanya omong kosong, pemuda desa Lingkar Tambang di Desa Bakan sangat sulit untuk bekerja di perusahaan ini,” ujar Jim Robert Tindi Direktur GERAK Sulut saat ditemui Suluttoday.com, Kamis (30/4/2015).

Tindi menegaskan bahwa masyarakat akan melakukan blokade jika aktivitas pertambangan terus dilakukan. Pihaknya menilai pemerintah daerah harus mengambil sikap agar pihak pengusaha tidak sesuka hati merepotkan masyarakat. (Amas Mahmud)

iklan1