Ferry Liando: RUU Etika Kelembagaan Wujud Dari Tidak Maksimalnya Parpol

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si (Foto Ist)

MANADO – Intensitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) turun ke Perguruan Tinggi (PT) menyerap masukan para akademisi dalam rangka melengkapi Rancangan Undang-Undang (RUU) kode etik kelembagaan ternyata juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Hal ini terlihat saat tim dari DPR RI berada di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando S.IP,M.Si, sebagai salah satu narasumber menyampaikan pendapatkan bahwa munculnya RUU kode etik kelembagaan juga berdampak ganda.

”Secara umum RUU positif, karena ada upaya anggota DPR RI memperbaiki citra mereka yang selama ini dikenal sebagai lembaga ‘kurang beretika’. Sering banting kursi, bahkan adu jotos terjadi di dalam lembaga yang terhormat ini, sehingga mungkin saja ini menjadi dasar RUU etika kelembagaan dibentuk. Saya berharap tidak saja motivasinya mengejar anggaran RUU yang sifatnya materi, tapi bagaimana RUU ini setelah menjadi Undang-Undang membawa dampak positif pada kerja-kerja wakil rakyat yang terhormat,” papar Liando pengajar FISPOL Unsrat Manado ini.

Ferry sapaan akrab Liando bahkan menilai dengan adanya RUU etik kelembaaan membawa kesimpulan bahwa kerja-kerja partai politik (Parpol) belum berjalan maksimal. Dimana menurut Liando Parpol yang memiliki peran mengkader anggotanya agar menjadi politisi yang memiliki etika tidak berjalan dengan optimal.

”Dengan adanya RUU ini juga menggambarkan kalau Parpol belum maksimal dan bisa jadi gagal dalam menjalankan fungsinya. Parpol sebagai sarana kaderisasi seluruh kadernya agar menjadi politisi handal dan memiliki etika dalam berpolitik malah tidak berjalan dengan baik, seharusnya di lembaga DPR RI regulasi yang mengatur masalah etika tidak perlu dibuat semacam ini. Masing-masing wakil rakyat sudah memiliki standar etika sebagaimana dianjurkan dalam kita dari agama masing-masing, saya khawatirnya RUU ini hanya mengejar ‘proyek’ sehingga akhirnya tidak membawa efek jera bagi anggota DPR RI,” ujar Liando. (Amas Mahmud)

iklan1
iklan1