Bawaslu Khawatirkan Konflik Partai saat Pilkada

Kantor Bawaslu RI (Foto Ist)

Kantor Bawaslu RI (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Nasrullah menyebutkan bahwa masalah internal partai dan masa kampanye yang paling berpotensi menimbulkan konflik di daerah selama pelaksanaan pilkada serentak. “Semua tahapan punya titik rawan. Tetapi sekarang, soal pencalonan dan kampanye paling berpotensi menimbulkan konflik. Karena ada dualisme kepengurusan, KPU dan Bawaslu harus cermat menghadapi masalah ini. Kalau tidak cermat, maka bisa fatal,” ujar Nasrullah, dalam diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Nasrullah mengatakan, masalah dualisme kepengurusan seperti yang terjadi pada Golkar dan PPP dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di daerah. Pasalnya, pendaftaran pencalonan kepala daerah akan terganggu dengan legalitas kepengurusan partai. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah tersebut, masing-masing partai politik yang bermasalah dengan dualisme kepengurusan sebaiknya segera melakukan konsolidasi kepada kader-kader di tingkat daerah.

Namun, hal tersebut harus diawali dengan kesepakatan islah antar pengurus pusat partai. Sementara itu, terkait kampanye, meski aturan menjelaskan bahwa penyelenggara memfasilitasi partai untuk melaksanakan kampanye, masalah persaingan antar kandidat kepala daerah, menurut Nasrullah bisa saja terjadi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies Philips J Vermonte mengatakan hal serupa. Menurut dia, dalam melihat beberapa masa pemilu, konflik paling rawan terjadi di masa kampanye. Untuk itu, Philips mengingatkan bahwa antisipasi konflik selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah perlu dipersiapkan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Salah satunya, adalah dengan melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah. (kcm/don)

iklan1
iklan1