Archive for: April 2015

Presiden Joko: Lebarnya 120 Meter, di Tengah Ada Tol

Presiden Joko Widodo (Foto Ist)

Presiden Joko Widodo (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (30/4/2015) meresmikan proyek tol Trans Sumatera untuk ruas Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api Api (MBBPT) sepanjang 434 km. Tol ini terhubung dengan transportasi laut atau ‘tol laut’ di Selat Sunda hingga ke Merak, Banten.

Saat meresmikan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama di Tanjung Bintang, Lampung, Jokowi mengatakan, ruas tol ini bakal memliki lebar 120 meter.

“Lebar 120 meter, di tengah ada tol, di kanan ada transmisi (listrik), di sebelahnya lagi ada (rel) kereta api, bisa kereta api barang atau cepat atau biasa,” papar Jokowi saat peresmian, Kamis (30/4/2015).

Acara peresmian itu dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Jokowi bercerita, saat dirinya menyeberang pelabuhan Merak menuju Bakauheni Lampung pada 25 November 2014 lalu, dia meminta Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Gubernur Lampung agar tol ini dimulai segera dalam 6 bulan.

“Kemudian, menteri-menteri dan gubernur rapat. Dan saya dilapori perkembangannya seperti apa, proses pembebasan lahan sudah bisa dilakukan dan Alhamdulilah hari ini sudah bisa dimulai,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan pembebasan lahan menjadi hambatan dalam banyak proyek infrastruktur. Untuk Sumatera, karena penduduknya belum padat, pembebasan lahan seharusnya lebih mudah ketimbang Jawa.

“Saya beri penghargaan untuk Gubernur dan rakyat Lampung, percepatan pembebasan lahan,” ujar Jokowi.

Terpidana Mati Bandar Narkoba Diberangkatkan ke Kampung

Jenazah Sylvester Obiekwe Disemayamkan (Foto Ist)

Jenazah Sylvester Obiekwe Disemayamkan (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Jenazah bandar narkoba Sylvester Obiekwe Nwolise telah diberangkatkan ke kampung halamannya, Nigeria. Jenazah Sylvester sebelumnya telah disemayamkan di Rumah Duka Cikini, Jakarta Pusat.

“Tadi pagi jenazahnya (Sylvester) diberangkatkan. Jam 8 pagi berangkatnya,” kata Obaja, Kepala Bagian Umum Rumah Duka RS PGI Cikini kepada Tribun Network, Kamis (30/4/2015).

Menurut Obaja, beberapa anggota keluarga Sylvester turut mengantar jenazah untuk meninggalkan Indonesia. Istri Sylvester yang bernama Fatima turut menemani jenazah sang suami. “Tadi istrinya juga ikut. Naik ambulans sini,” tuturnya.

Sylvester telah disemayamkan di Rumah Duka RS PGI Cikini setelah ditembak mati di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah Sylvester tiba di rumah duka pada Rabu (29/4/2015) siang pukul 12.50 WIB.

Sylvester merupakan warga negara Nigeria yang menyelundupan 1,2 kilogram heroin. Sylvester tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 21 Desember 2002 oleh petugas keamanan setempat.

Sylvester bersama tujuh orang terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi regu tembak. Eksekusi tersebut dilaksanakan pada Rabu (29/4/2015) pukul 00.30. (Kmps/M. Isnain)

Menakutkan, Basuki Kembali Ancam PNS

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Siapa yang tak kenal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan tindakan beraninya. Kali ini Ahok apaan akrab Basuki menebar ancaman memecat 40-60 persen pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI yang “bermain mata” dengan para wajib pajak. Basuki yang memberi pengarahan kepada pejabat eselon Dinas Pelayanan Pajak dengan nada suara tinggi itu mengaku tidak memedulikan target pajak yang telah ditetapkan dalam APBD 2015 tidak tercapai.

“Orang-orang pajak yang ngeyel, kami akan buang 40-60 persen, saya pindahkan ke dinas lain. Kalau ada bapak atau ibu yang enggak suka silakan saja mulai ikutan kampanye tolak saya (jadi Gubernur) di Pilkada. Kalau target pegawai tidak tercapai bagaimana, ya tidak masalah, enggak apa-apa,” kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (30/4/2015).

Basuki mengaku langkah tersebut diambil karena sudah terlanjur mendapatkan rapor merah dari DPRD dengan kinerja buruk selama 2014. Dalam penilaian itu, banyak target tidak tercapai termasuk penerimaan daerah dari pajak.

“Sudah tanggung dapat rapor merah (dari DPRD). Ini sekalian kami coba untuk mengurangi pegawai 60 persen kalau anda-anda semua terus main,” ucap Basuki lagi.

Mendengar berbagai ancaman Basuki itu, para pejabat eselon Dinas Pelayanan Pajak terlihat mengamati baik-baik pernyataan pimpinannya. Tak ada satu pun kata yang terucap dari mereka.

Mereka terlihat serius bahkan beberapa pegawai ada yang tertunduk mendengarnya. Setelah memecat banyak pegawai Dinas Pelayanan Pajak, Basuki juga akan mengejar pegawai pajak, mulai dari menutup rekening hingga membuat wajib pajak itu bangkrut. Wajib pajak yang bermain curang akan diperlakukan sama oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Enggak bayar pajak saya bikin bangkrut usaha anda, akan saya kejar sampai tutup usahanya. Begitu juga dengan pegawai pajak kami, saya tahu bagaimana anda semua bermain,” tegas Basuki. (Kmps/Faruk Umasngaji)

Harold Lolowang: PNS Tomohon Harus Jadi Panutan

Kantor Walikota Tomohon (Foto Ist)

Kantor Walikota Tomohon (Foto Ist)

TOMOHON – Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (PPKBMD), menggelar kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan pencanangan pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan di Wale Megfra Kelurahan Matani Rabu (29/4/2015) kemarin.

Assisten Administrasi Umum Ir Harold Lolowang MSc, mewakili Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak, dalam sambutannya mengatakan sebagai daerah otonom dikedepankan untuk mandiri, dalam arti mampu membiayai dan mengurus rumah tangga sendiri. “Keberhasilan kita untuk membangun Kota Tomohon sangat ditopang oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya,” kata Lolowang.

Ditambahkannya, sebagai aparatur pelaksana pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengusaha kiranya dapat melaksanakan pembayaran PBB-P2 dan dapat memberikan contoh pada anggota masyarakat lainnya untuk taat pajak. “Diinstruksikan agar para Camat supaya dapat membentuk tim intensifikasi PBB tingkat kecamatan untuk membantu para lurah dalam hal penagihan PBB-P2 dan upayakan pada tahun 2015 ini Kota Tomohon harus lunas PBB 100% sebelum jatuh tempo pada tanggal 30 september 2015,” tegasnya.

Bahkan kata Lolowang, seluruh PNS yang ada di lingkup Pemerintah Kota Tomohon harus menjadi pola anutan dalam membayar dan melunasi PBB. Sementara itu, Kepala Dinas PPKBMD DR Juliana D Karwur M Kes MSi melalui Kabid Pajak Rudy Tuelah SE dalam laporannya mengatakan untuk laporan realisasi pencapaian PBB di Kota Tomohon pada tahun 2014 untuk Kecamatan Tomohon Utara 77,81 %, Kecamatan Tomohon Tengah 88,78 %, Kecamatan Tomohon Selatan 93,54 %, Kecamatan Tomohon Timur 82,43 %, sedangkan Kecamatan Tomohon Barat mencapai 93,39 %.

“Untuk potensi penerimaan PBB-P2 Kota Tomohon pada tahun 2015 ini adalah sebesar Rp. 2.769.109.806 dan jumlah SPPT/objek pajak sebanyak 36.919 dengan rincian Kecamatan Tomohon Utara ketetapan Rp. 780.244.913 (jumlah SPPT 9.555), Kecamatan Tomohon Tengah ketetapan Rp. 806.039.747 (jumlah SPPT 6.535), Kecamatan Tomohon Selatan ketetapan Rp. 662.255.475 (jumlah SPPT 10.983), Kecamatan Tomohon Timur ketetapan 258.960.492 (jumlah SPPT 4.099), dan untuk Kecamatan Tomohon Barat ketetapan Rp 261.609.179 (jumlah SPPT 5.747),” jelas Karwur.

Kegiatan tersebut ditandai dengan pembayaran langsung PBB atas nama. Wali Kota Tomohon melalui Assisten Administrasi Umum, atas nama Sekretaris Daerah Kota Tomohon melalui Camat Tomohon Tengah Ronald Kalesaran SE, a.n Assisten Administrasi Umum, a.n. Kadis PPKBMD melalui Kabid Pajak. Di samping itu dilaksanakan penyerahan SPPT dari Dinas PPKBMD kepada para Camat dan dilanjutkan penyerahan dari Camat kepada perwakilan Lurah. (**/Faruk Umasangaji)

Akankah Abraham Samad Lakukan Praperadilan?

Abraham Samad (Foto Ist)

Abraham Samad (Foto Ist)

JAKARTA/MANADO – Telah dilakukannya penetapan tersangka dalam objek praperadilan rupanya tidak hanya menambah beban kemungkinan gelombang gugatan susulan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi itu sangat dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi Ketua nonaktif KPK Abraham Samad untuk melepas jeratan tersangka pemalsuan dokumen yang kini disandangnya.

Tim kuasa hukum Samad saat ini tengah berembuk merapatkan semua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam melakukan pembelaan terhadap hak-hak kliennya, termasuk salah satunya gugatan atas penetapan tersangka melalui praperadilan.

Pilihan Redaksi

Lima Pimpinan KPK Siap Jadi Jaminan Abraham Samad
Ada Puluhan Nama Calon Anggota Pansel KPK
Polri: Samad Tidak Ditahan karena Tak Persulit Pemeriksaan
Kejaksaan Agung Tengah Periksa Berkas Abraham Samad

“Secara hukum opsi praperadilan itu bisa saja dilakukan karena sudah ada dasar hukumnya. Pilihan itu belum diputuskan tapi bisa dipertimbangkan,” ujar kuasa hukum Samad, Boedhi Wijardjo, Rabu (29/4/2015).

Boedhi menegaskan opsi mencari jalan keluar dari jeratan hukum masih butuh pendalaman secara komprehensif dengan mempertimbangkan implikasi yang timbul nantinya.

Meski demikian, Bhoedi menjanjikan pencarian upaya hukum, termasuk praperadilan, akan dirampungkan dalam waktu dekat.

“Insya Allah minggu depan akan segera dirapatkan dan diputuskan,” ujarnya.

Samad ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah melakukan pemalsuan dokumen di kampung halamannya, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pada pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sulselbar kemarin, Samad hendak ditahan polisi namun menolak untuk menandatangani berita acara penahanan.

Samad akhirnya dipersilakan untuk kembali pulang setelah mendapat jaminan dari kuasa hukumnya. Selain mereka, jajaran pimpinan KPK juga menyatakan siap pasang badan ketika mendengar koleganya hendak ditahan.

Pada hari yang bersamaan saat Samad diperiksa di Makassar, Mahkamah Konstitusi mengesahkan uji materi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang mengatur tentang praperadilan.

Berdasarkan putusan Hakim Konstitusi, praperadilan tidak hanya mengatur sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kini objek praperadilan turut mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Komisioner sementara KPK Johan Budi Sapto Pribowo menilai putusan MK tersebut bakal memicu gelombang gugatan susulan dari para tersangka. “Ini bakal menguras tenaga dan pikiran lembaga penegak hukum,” ujar Johan.

Praperadilan menjadi marak ditempuh para tersangka sejak Komjen Budi Gunawan memenangkan gugatan lewat putusan Hakim Sarpin Rizaldi. Kini setelah MK membuka pintu praperadilan untuk penetapan tersangka, upaya itu masuk dalam pertimbangan Samad, Komisioner KPK yang sempat menjegal langkah Budi menjadi Kapolri. (CNN/M. Isnain)

iklan1