Archive for: Mei 2015

Kongres GAMKI, Umboh Dipercaya Jadi Majelis Ketua

Rangkaian kegiatan Kongres GAMKI di Manado (Foto Suluttoday.com)

Rangkaian kegiatan Kongres GAMKI di Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Ketua DPC GAMKI Minahasa Rendy NS Umboh dipercayakan menjadi salah satu Majelis Ketua mewakili unsur Dewan Pimpinan Cabang Se-Indonesia bersama DPC kotawaringin Timur, DPD Maluku Utara, DPD Papua dan satu unsur DPP yaitu Merdy Ervina Rumintjap.

“Sebenarnya Ini bukan hasil lobi-lobi, tetapi sebagai salah satu bentuk kepercayaan dan apresiasi forum Kongres kepada tuan rumah karena sudah menyelenggarakan Kongres dengan sangat baik dan spektakuler. Para peserta dalam forum Kongres sangat mengapresiasi kesiapan dan kesigapan panitia yang dipimpin oleh Ketua Umum Panitia Dr Djouhari Kansil mulai dari Pembukaan yang megah dan spektakuler, Pawai Paskah Nasional pemuda Gereja yang pertama dilaksanakan dan diikuti oleh berbagai peserta dari interdenominasi gereja (oikumene), study meeting yang dihadiri oleh 5 Menteri dan tokoh-tokoh Nasional lainnya, fasilitas2 pendukung Kongres yang sangat baik, hingga dimulainya bussiness meeting lewat persidangan-persidangan yang ada. Oleh karena itu ketika disodorkan untuk menjadi Majelis Ketua , Forum langsung menyetujui lewat permufakatan tanpa perdebatan bahwa satu majelis adalah dari Sulawesi Utara sebagai tuan rumah, dan melalui permufakatan GAMKI Se- Sulut mempercayakan GAMKI Minahasa untuk duduk sebagai majelis ketua,” ungkap Rendy NS Umboh.

Lanjut ditambahkannya bahwa harapan pihaknya agar Kongres kali ini dapat menghasilkan keputusan yang baik untuk GAMKI kedepan. “Harapan kami, Kongres kali ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan strategis demi GAMKI yang semakin maju dan makin berkembang dalam arak-arakan oikumenisme dan nasionalisme, menghasilkan pokok-pokok pikiran strategis bagi kemajuan bangsa, dan menghasilkan struktur dan personalia yang kuat,” tutupnya. (Faruk Umasangaji)

Agenda Reses Benny Rhamdani Kunjungi Bolaang Mongondow Utara

Benny Rhamdhani, Ketua Umum GP Ansor Sulut saat sambutan

Benny Rhamdhani, Ketua Umum GP Ansor Sulut saat sambutan

MANADO – Dalam rangka agenda reses atau menyerap aspirasi masyarakat Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Rhamdani melakukan kunjungan ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) jumat (1/5/2015). Dalam pertemuan dengan masyarakat Bolmut yang dihadiri pengurus cabang NU dan Ansor Bolmut ini, Benny dalam sambutannya mengatakan bahwa NU dan Ansor harus bersinergi dalam menjalankan agenda-agenda keumatan di bangsa indonesia khususnya di bolmut ini. Juga dalam mendorong bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini.

“NU dan Ansor wajib melakukan konsolidasi bersama dalam agenda keumatan dan kebangsaan, terkhusus di kabupaten bolaang mongondow utara ini,” katanya.

Lanjutnya juga dia mengatakan NU yang mengusung ide-ide tawasun, tasamu dan toleran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di masyarakat, haruslah terus dipertahankan demi terwujudnya negara yang adil dan makmur.

“NU dan Ansor harus mempertahankan nilai-nilai dan ide-ide tentang ke NU-an dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Benny juga mengulas kembali tentang isu-isu kekinian yang terjadi di bangsa saat ini, terutama isu korupsi dan gerakan fundamentalisme dan radikalisme yang menjadi isu utama di dunia global saat ini. Lanjutnya juga saat ini korupsi sudah menjadi darah daging bagi kalangan elit yang duduk di legislatif maupun eksekutif, bahkan komisioner dan penyidik KPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Mabes POLRI. Hali ini menjadi preseden buruk bagi kita di bangsa ini dan ini tentunya menjadi tantangan bagi warga NU dan Ansor. ”

NU harus lebih berperan dan harus menjadi benteng bagi gerakan radikalisme di indonesia saat ini, harga mati NU wajib menolak dengan keras yang namanya aksi-aksi gerakan fundamentalisme,” tutup BRANI sapaan akrabnya. (Fajri Syamsudin)

Kompetisi U-17 Askot PSSI Manado Diapresiasi

Richard Kainage bersama pengurus PSSI Manado (Foto Suluttdoday.com)

Richard Kainage bersama pengurus PSSI Manado (Foto Suluttdoday.com)

MANADO – Komunitas sepak bola Manado turut memberikan apresiasi kepada kepengurusan Asosiasi Kota (Askot) PSSI Manado di bawah pimpinan Richard Kainage SE.M.Si. Para komunitas menilai gebrakan Askot dalam menggelar kompetisi merupakan langkah bijak, dalam memajukan sepak bola di Kota Manado, sekaligus sebagai sarana mejaring bakat pemain masa depan.

“Bagi saya, kompetisi yang digelar secara berkesinambungan menjadi suatu langkah bijak untuk kemajuan sepak bola Manado, jugasebagai sarana untuk mengasah kemampuan pemain,” ujar Nurdin, pelatih sepak bola PS Maesa Manado tersebut yang diiyakan kalangan suporter melalui Octav Lasut dan Martinus Kalla Topa.

Sekretaris Askot PSSI Manado Irwan Pakaya kepada wartawan mengatakan, dukungan dari berbagai komponen stakeholder sepak bola Manado sangat dibutuhkan dalam membangun sinergitas demi kemajuan sepak bola itu sendiri. “Sebab, kemajuan sepak bola Manado akan bisa terus eksis jika di dukung para elemen sepak bola, baik di tingkat perkumpulan maupun jajaran pengurus Askot PSSI Manado untuk kemajuan,” terang Pakaya. (Amas Mahmud)

May Day, Ketua AJI: Wujudkan Upah Sektoral Media

Logo AJI

Logo AJI

JAKARTA/MANADO – Secara serentak di dunia momentum 1 Mei menjadi bagian penting dalam sejarah bagi para kaum buruh. Begitupun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) turut barisan buruh dalam aksi serentak May Day 1 Mei 2015 di seluruh Indonesia. AJI mengusung dua tema besar pada peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni terkait hak untuk memeroleh jaminan sosial bagi jurnalis serta upaya mewujudkan upah sektoral pekerja media.

”Untuk memperjuangkan dua agenda tersebut, kami mendukung Forum Pekerja media yang terdiri dari serikat pekerja dan berbagai kalangan pekerja untuk mendesak kepada Menteri Tenaga Kerja agar menetapkan Upah Sektor Media,” ujar Suwarjono, Ketua Umum AJI Indonesia dalam siaran pers May Day 2015.

Penjelasan lebih detil disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan AJI, Yudie Thirzano. Yudie mengatakan dengan adanya upah sektoral pekerja media, maka jurnalis di masing-masing media diharapkan bersatu dengan seluruh pekerja untuk menuntut upah layak di perusahaan media. Yudie Thirzano mengimbau jurnalis agar tak ragu membentuk serikat pekerja di masing-masing media bersatu dengan pekerja di bagian lain. “Jika dulu ancaman terhadap kebebasan pers dilakukan oleh negara, kini AJI melihat ancaman terhadap kebebasan pers justru dari dalam industri media itu sendiri,” ujar Yudie Thirzano.

AJI melihat posisi tawar jurnalis yang buruk karena tidak berserikat membuat pemilik media kurang memperhatikan kesejahteraan jurnalis atau pekerja media secara umum. Industri media yang berkembang pesat juga tak berbanding lurus dengan kesejahteraan jurnalis. Belum lagi tren konvergensi media membuat beban kerja jurnalis dan pekerja media semakin bertambah namun dalam hal kesejahteraan jalan di tempat. Sebagian jurnalis ini berstatus tidak tetap. Sebutan mereka beragam, mulai dari koresponden, kontributor, ‘freelance’, ‘stringer’, sampai ‘Tuyul’.

Para jurnalis dengan status tak tetap ini terus berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dari perusahaan media. AJI yang lebih dari 40 persen anggotanya berstatus pekerja tidak tetap ini menemukan sebagian besar dari mereka mendapat upah yang rendah. Sebagian menerima penghasilan jauh di bawah ketentuan upah minimum regional yang berlaku di masing-masing provinsi. AJI juga menyerukan kepada seluruh jurnalis agar ikut mengawal pelaksanaan jaminan sosial nasional pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini terkait rencana dimulainya pembayaran iuran pensiun per 1 Juli 2015. Namun hingga kini belum ada kepastian besaran iuran yang semestinya ditetapkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, ada potensi besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akan membuat perusahaan media mengurangi fasilitas yang sudah diberikan selama ini. AJI mengingatkan perusahaan media tak serta merta memangkas hak karyawan yang sudah ada terkait berlakunya iuran BPJS Ketenagakerjaan.

AJI juga menyoroti belum terwujudnyakesetaraan hak antara jurnalis perempuan di setiap perusahaan media. Sebagai contoh, masih ada perbedaan dalam pemberian tunjangan pemeliharaan kesehatan untuk keluarga jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki. Belum lagi, masih banyak perusahaan yang tidak memberikan cuti haid atau fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anak. (**/Amas Mahmud)

iklan1