Jeritan Hati Gebby, Menanti Janji Wali Kota Manado

Kuasa hukum Gebby (Foto Ist)

Kuasa hukum Gebby (Foto Ist)

Penulis: H.A.M. Pudi & Rekan (Penasehat Hukum Gebby Soputan)

JIKA anda sedang menghadapi suatu persoalan hukum, maka ketahuilah meskipun perbuatan yang anda lakukan itu benar menurut hukum tapi anda tidak dapat membuktikan, hal itu maka anda akan dianggap dan dinilai melakukan kesalahan atau terbukti bersalah. Kami telah menerima surat yang dikirim dari Rumah tahanan Negara Kelas II.A Manado yang berasal dari seorang Tersangka dalam perkara Youth Centre bernama GEBBY ELFAD MERRY SOPUTAN, ST.MT selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manado, dengan isi surat tersebut perihal permintaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atas perkara yang sedang ia hadapi. Maksud surat tersebut patut diterima, sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Kami menghargai maksud surat tersebut dan bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepadanya, oleh karena itu, kami meminta kepada yang terhormat Bapak Walikota Manado GS Vicky Lumentut selaku pimpinan, atasan dari Tersangka, memahami bahwa menemukan Kebenaran Hukum tidak semudah “membalikan telapak tangan”.

Perlu tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti sebagai nilai kebenaran dan keadilan perkara tersebut, perlu tindakan untuk mencari dan menemukan keterangan ahli dan keterangan surat sebagai bukti pembanding menurut hukum. Para Tersangka ini harus diperhatikan oleh Walikota Manado, dan sebagaimana pernyataan mereka bahwa Walikota GS Vicky Lumentut pada saat mengunjungi di tahanan Polda Sulut pada beberapa bulan lalu dan telah diberitakan oleh media massa, bahwa Walikota GS Vicky Lumentut akan membantu Gebby dan kawan-kawan yang tersandung dugaan kasus korupsi pada pembangunan Youth Centre Manado tersebut. Kami berharap pernyataan ini adalah ungkapan tanggung jawab yang benar, namun jika tidak benar, maka ini contoh yang tidak baik dan tidak layak bagi seorang pemimpin. Disamping itu juga, Kami telah menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manado selaku Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan nantinya turunan surat pelimpahan perkara atas nama Tersangka berupa ‘SURAT DAKWAAN DAN BERKAS PERKARA’ kepada Kami selaku Penasehat Hukum Tersangka. Ini permasalahan yang serius, jika diabaikan akibatnya fatal bagi Tersangka.

Hak Tersangka untuk mengetahui segala surat-surat atau keterangan-keterangan yang menjadikan dia sebagai Tersangka, demikian juga hak para jaksa dalam mengajukan penuntutan kaidah hukum ini sudah diatur dalam pasal 143 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berikut pasal penyelasannya. Adapun pasal 143 KUHAP menyatakan: TURUNAN surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Yang dimaksud dalam “Turunan surat pelimpahan” adalah berkas perkara dan surat dakwaan. Dalam praktek persidangan peradilan pidana begitu banyak teman-teman Penasehat Hukum dan para-para Terdakwa hanya diberi Surat dakwaan dan atau berita acara pemeriksaan-berita acara pemeriksaan dan bukan berkas perkara dari para Jaksa Penuntut Umum, jadi tidak heran kalau banyak Terdakwa yang dinyatakan bersalah karena Pembelaan diri Terdakwa tidak beralasan hukum, hal ini disebabkan ketidaktahuan para Kuasa Hukum dan atau para Terdakwa atas pembelaan yang seharusnya berdasar pada bukti surat-surat yang lain dalam berkas perkara yang tidak diterima oleh para Penasehat Hukum dan atau para Terdakwa.

Peristiwa ini harus dibenahi, para hakim dan jaksa harus memahami Hak Terdakwa jangan dikesampingkan ketentuan pasal 143 KUHAP. Kembali awal tulisan Kami, bahwa Tersangka Gebby dan kawan-kawan yang notabene merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Manado “terjerat” persoalan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Youth Centre Manado dengan total anggaran Rp 9,8 Miliar merupakan hal yang “menakutkan” bagi PNS lain dinas tersebut atau kantor lainnya jika diberikan tugas oleh atasannya, jalan terjal bagi mereka yang tersandung masalah hukum tersebut. Sehingga diperlukan perhatian dari Walikota Manado dengan berbagai kebijakannya untuk membantu para PNS yang terjerat hukum karena mengemban tugas berdasarkan perintah atasan. Kami selaku Penasehat Hukum menjadi “penyambung lidah” Gebby Soputan dari balik jeruji Rumah Tahanan Negara menyampaikan salam dan hormat kepada bapak Walikota Manado. (***)

iklan1
iklan1