Bahas Hasil Penilaian, Pemkab Gelar Pertemuan Bersama BPK RI

Pemda Boltim-BPK-edit

Pemkab Boltim gelar pertemuan bersama BPK RI, Senin 29/02/2016 (Rahman/Suluttoday.com)

BOLTIM, Suluttoday.com – Bertempat di Aula lantai tiga Inde Dou Kantor Bupati, Pemerintah Kabupaten (PemkaB-) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), pada Senin (29/02/2016), menggelar pertemuan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat SKPD, dan ASN yang bertugas sebagai pengelola keuangan dan aset di masing-masing Instansi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, dalam sambutannya, menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya pengelola keuangan, supaya lebih serius pada hal pengelolaan keuangaan dan aset, serta pelaporannya. Tentunya, dalam realisasi dan laporan keuangan, harus mengacu pada petunjuk teknis yang diberikan oleh tim BPK.

“Kita tidak boleh main – main ketika bicara soal pengelolaan keuangan. Baik itu dari segi realisasi kegiatan di lapangan, maupun pada tahapan pembuatan pelaporan. Ini perlu diseriusi jangan sampai banyak terjadi kesalahan.” Tegas Bupati.

Apalagi menurut Bupati, pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua kali berturut-turut, harus dipertahankan bahkan perlu bisa mencapai target hatrick WTP.

“Target kita adalah mempertahankan WTP, dan ini sulit diraih jika tidak ada keseriusan untuk menggapainya. Apalagi pada masa pilkada lalu kurang lebih 4 bulan, saya melihat banyak kelalaian SKPD dalam proses pelaporan keuangan akhir tahun. Terbukti hingga 31 Desember 2015, belum ada SKPD yang memasukkan Laporan Realisasi Anggaran.” Tambah Bupati.

Lanjut Eyang sapaan akrab Bupati, untuk pemeriksaan tahun ini, ada beberapa perubahan sistem penilaian yang dilakukan oleh tim BPK, untuk itu setiap SKPD agar terus berkoordinasi dengan tim BPK terkait teknis pelaporan sesuai dengan SOP yang baru ini.

“Yang jadi kendala adalah beberapa perubahan dalam SOP BPK, maka hal ini harus segera dilakukan penyesuaian oleh SKPD, mengacu pada SOP BPK.” Pungkasnya.(Rahman)

iklan1
iklan1