Peringati Hardiknas, LMND Manado Tawarkan Pendidikan Sebagai Solusi Kemandirian Nasional

Kader LMND Manado (Foto Suluttoday.com)

Kader LMND Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Kesekian kalinya Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Manado turun jalan untuk mencari solusi demi terciptanya tatanan kebangsaan yang demokratis, Senin (2/05/2016) dengan tema “Pendidikan alat Pembebasan sebagai jalan menuju Kemandirian Nasional’’.

Organisasi berlambangkan kebebasan ini, menawarkan solusi kongkrit guna mengatasi persoalan bangsa yang tak kujung usai sejak di proklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 sampai saat ini. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maka negara turut bertanggung jawab pada setiap lapisan masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan.

Namun realitasnya tindakan pemeritah saat ini berbading terbalik dari apa yang telah diamanahkan dalam aturan perundang-undangan. Pendidikan seharusnya dijadikan sebagai sumber kebebasan serta melahirkan sumber daya manusia yang dapat menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan ilmu pengetahuan demi terciptanya kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Melaikan berujung sebagai wadah liberalisasi yang berorientasi pasar feodalisme dan borjuisme. Terkait Sistem UKT yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat pada setiap perguruan tinggi maka kami mendorong pada pihak rektorat Unsrat Manado agar lebih memperkuat fungsi kontrol dan evaluasi ulang terhadap setiap kebijakan terkait Uang Kerja Tunggal (UKT) karna kami mendapat banyak informasi seputar mahasiswa UKT yang masih di tuntut atau di kenakan biaya praktek kerja lapangan (PKL) sebesar Rp. 750.000. berarti ini namanya pungutan liar.

Padahal setahu saya biaya UKT sudah termasuk biaya praktek kerja lapangan dan biaya operasional lainnya. (ujar eko yahya selaku ketua LMND manado) Demonsrasi yang berkonsep mimbar bebas yang di gelar di FISPOL Universitas Sam Ratulangi Manado, yang di mulai pada pukul 10.30 – 12.30 WITA Juga menuai tuntutan agar Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dalam kampanyenya berjanji akan mewujudkan cita-cita kemandirian nasional segera mungkin untuk: a) Mencabut diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), b) Mencabut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang sangat liberal dan pro-pasar serta Menolak Sistem Pendidikan Terintegrasi (Tunggal) ASEAN, c) Membangun Industri Nasional yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. (**/Ikhy)

iklan1
iklan1