Mokoginta : PBMR Perjuangan Semua Elemen Masyarakat

bmr

Tampak wakil ketua DPD RI Benny Rhamdani memaparkan mengenai PBMR (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Guna membicarakan nasib pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Bolaang Mongondow Raya (BMR) berkumpul di Bolaang Mongondow Timur (Boltm) pada Selasa (20/09/2016).

Pertemuan tersebut mendengarkan paparan perkembangan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) dari wakil ketua komite satu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Benny Rhamdani.

Hadir pula para presedium pemekaran BMR seperti Ketua Presedium, Abdulah Mokoginta dan Wakil Ketua Jainuddin Damopolii, wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit, para Sangadi dan tokoh masyarakat Boltim.

Anggota DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan perjuangan PBMR berhadapan dengan tambahan usulan calon DOB yang masuk ke pemerintah dan DPD. Kata dia, dalam rangka mengawal usulan calon DOB, maka DPD membentuk empat tim. DPD telah melakukan audiensi dengan BMR pada 26 Agustus 2015.

“Tahap II DPD melakukan kunjungan ke daerah dan kami melakukan kajian dan analisis terhadap persyaratan-persyaratan.” Beber Benny Ramdani sapaan akrab BRANI.

Katanya, DPD akan mengambil keputusan politik terhadap calon DOB yang lolos persyaratan sesuai undang-undang menjadi daerah persiapan untuk pemekaran, pada 4-5 Oktober.

“Bupati dan para Ketua DPRD serta para gubernur diundang. Disana deklarasi sekaligus penandatangan MoU.” Bebernya.

Dia menolak alasan pemerintah untuk melakukan moratorium pemekaran karena kekurangan anggaran. Padahal setiap tahun Rp 74 triliun dikucurkan kepada BUMN yang terus merugi.

Moratorium harusnya menjadi keputusan politik antara pemerintah, DPR dan DPD bukan keputusan sepihak.

“Tak ada peristiwa politik daerah yang sudah dimekarkan dan ditarik (digabungkan) kembali.” Katanya.

Lanjutnya lagi, aturan baru mensyaratkan semakin ketat sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sehingga daerah baru tak langsung dimekarkan menjadi DOB tapi disebut daerah persiapan pemekaran selama tiga tahun.

“Sehingga jika tidak berhasil akan ditarik kembali. Tapi kalau BMR dijadikan daerah persiapan, tak perlu kuatir.” Tegasnya.

Ia meyakinkan BMR aman dan akan masuk dalam keputusan politik DPD. Namun perjuangan belum selesai karena masih ada tahap pembahasan antara pemerintah, DPD dan DPR.

“Dalam RPP yang diperiapkan pemerintah tentang penataan daerah dan desaian besar penataan daerah. Untuk provinsi Sulawesi Utara ada propinsi BMR, Kota Langowan, Kota Tahuna, dan Kabupaten Talaud Selatan.”  Ungkapnya.

Ketua Presidium Pemekaran, Abdulah Mokoginta mengatakan pemekaran provinsi BMR merupakan perjuangan semua lapisan masyarakat. Bahkan perjuangan telah dimulai sebelum terbentuknya presedium pemekaran.

“Atas keputusan bersama para kepala daerah, dibentuklah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan persyaratan administrasi untuk memperjuangkan provinsi yang baru.” Ungkapnya.

Panitia telah mempersiapkan administrasi, teknis, potensi daerah dan saran prasarana. Semua syarat tersebut telah diajukan ke Gubernur, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI.

“Pemerintah pusat sudah melakukan meninjau kelayakan baik Komisi II DPR RI, Komite satu DPD RI, dan tim pertimbangan otonomi daerah. Kesan mereka baik, perjuangan kita disetujui.” Bebernya. (Rahman)

iklan1
iklan1