Archive for: Oktober 2016

Demi Ahok, Megawati Jadi Jurkam di Pilkada DKI Jakarta

Megawati Sukarnoputri (Foto Ist)

Megawati Sukarnoputri (Foto Ist)

JAKARTA – Selain ‘turun gunung’, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, akan menjadi juru kampanye utama partainya di tujuh provinsi pada Pilkada serentak 2017.

”Ibu Megawati akan ‘turun gunung’ menjadi juru kampanye utama pada Pilkada di tujuh provinsi,” ujar Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu (2/10/2016) yang dilansir Detik.com.

Pilkada serentak 2017 akan diselenggarakan di 101 daerah, yakni tujuh provinsi, 18 kota, serta 76 kabupaten.

Ketujuh provinsi yang menyelenggarakan Pilkada meliputi Aceh, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Masa kampanye akan berlangsung pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, sedangkan pemungutan suara pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga akan menampilkan kadernya yang populer dan dinilai berhasil memimpin daerah seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Walikota Surabaya, Tri Risma Harini.

Menurut dia, PDI Perjuangan, segera menyusun daftar tim kampanye, baik pilkada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. (*/Faruk)

Soal Kasus, ‘Kopi Sianida’, Kapolri: Jarang Ada Maling Mengaku

Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

Komjen Pol Komjen Tito Karnavian (Foto Ist)

JAKARTA – Kasus ‘kopi sianida’ sepertinya terus mengalami pergantian episode, kali ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian ternyata menyimak pengakuan terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihi, Jessica Kumala Wongso.

Dalam sidang terbuka digelar di PN Jkarta Pusat, Jessica mengungkapkan tentang perlakuan tak senonoh yang diterimanya saat menjalani proses penyidikan di Polda Metro Jaya.

Kapolri kepada wartawan menyebut Kombes Krishna Murti selaku Direskrimum Polda Metro Jaya dan anak buahnya, AKBP Herry Heriawan bertindak tidak semestinya.

Menurut Tito, Mabes Polri terus memantau proses persidangan atas Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

”Kita lihat saja dulu hasil sidangnya nanti,” kata Tito saat ditemui di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (29/9/2016) saat disadur dari Detiknews.com.

Hanya saja, kata Tito, bisa saja Mabes Polri memanggil Krishna dan Herry guna menindaklanjuti pengakuan Jessica. ”Bisa saja nanti kita dengar (panggil Krishna dan Herimen),” tegasnya.

Namun, Tito juga menegaskan bahwa penyidik memang punya kiat-kiat untuk memperoleh pengakuan pelaku, termasuk Jessica yang dituduh meracuni Mirna. Sebab, tersangka memang biasanya berkelit.

”Jarang ada maling mengaku. Saya enggak sebut kasus Jessica. Jarang yang ditemui di lapangan tersangka mengaku. Kalau buktinya 50:50 atau buktinya telak, kadang enggak diakui. Jadi polisi pun memgembangkan teknik dalam lakukan pendekatan,” tuturnya. (*/Rahmat)

PT Conch Diduga Datangkan Ancaman, AMTI Desak Gubernur Sulut Bersikap

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

MANADO – Masuknya PT Conch di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondouw (Bolmong) mendapatkan beragam respon masyarakat, menurut Ketua Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH mengatakan bahwa kehadiran pabrik semen ini lebih membawa efek merugikan masyarakat sekita.

”Coba dirasakan apa dampaknya bagi masyarakat Sulut, terutama warga Lolak Bolmong?. Sepertinya banyak keluhan yang disampaikan warga kepada kami ternyata lebih banyak efek buruk dan tindak menguntungnya yang dirasakan masyarakat,” ujar Turangan aktivis asal Sulut ini tegas.

Tak hanya itu, Turangan yang diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (1/10/2016) ini meminta agar keberadaan perusahaan ini ditinjauh kembali Gubernur Sulawesi Utara. Turangan mengatakan PT Conch jangan hanya mengejar kepentingan investasi (ekonomi) lantas mengabaikan kepentingan masyarakat pribumi.

”PT Conch ini adalah salah satu perusahan multinational yang berasal dari negeri asing Tiongkok. Dan telah mengembangkan sayapnya di Indonesia. Dan salah satunya di Lolak, Bolaang Mongondow, AMTI mendesak Gubernur Olly Dondokambey mempertimbangkan kembali kontrak kerjanya, perusahaan ini perlu ditinjau lagi, karena kelihatannya mereka hanya mementingkan kepentingan ekonomi mereka dan mengabaikan masyarakat,” papar Turangan tegas.

AMTI juga menyoroti terkait aktifitas perusahaan asing tersebut sepertinya terkesan kurang memperhatikan posisi kapan seharusnya melakukan aktifitas. Dimana aktifitas pengguna jalan umum di Trans sulawesi terganggu karena beroperasinya perusahaan ini disiang hari.

”Nah, lihat saja seharusnya aktifitas pekerjaan dilakukan malam hari dimana telah kurang aktifitas pengguna jalan umum di jalan Trans sulawesi dan karena kendaraan proyek saban hari lalu lalang di jalan trans sulawesi disekitarnya. Shingga mengakibatkan selain menggangu aktifitas umum, juga jalan umum tersebut sepertinya telah rusak,” tukas Turangan jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini menutup.

Untuk diketahui, tim AMTI telah melakukan investigasi yang ditemukan justru kehadiran PT Conch hanya mendatangkan ancaman bagi masyarakat lokal, diantaranya mengenai adanya indikasi tenaga kerja lebih dominan dari Cina, sementara tenaga lokal minim, belum lagi kalau bicara soal dampak lingkungan.(*/Amas)

iklan1