Archive for: Desember 2016

Sukseskan SMS, OD-SK dan GSVL Dilantik Ketua BPMS GMIM

OD SK dan GSVL saat dilantik (Foto Ist)

OD SK dan GSVL saat dilantik (Foto Ist)

MANADO – Pelantikan dan peneguhan panitia dilakukan Ketua BPMS GMIM Pdt DR HWB Sumakul MTh kepada Olly Dondokambey, SE, Drs Steven O Kandouw dan DR Ir GS Vicky Lumentut, untuk menunjang suksesnya pelaksanaan Sidang Majelis Sinode (SMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) ke-79 tahun 2018 mendatang di Kota Manado.

Agar diketahui, Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM membentuk panitia penyelenggara yang diketuai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE. Pelantikan dilangsungkan dengan ibadah yang dilaksanakan di Jemaat GMIM Eben Haezar Winangun, Wilayah Winangun, Kecamatan Malalayang Manado, Kamis (1/12/2016) siang tadi.

Posisi Vicky Lumentut yang juga Wali Kota Manado ini masuk dalam struktur kepanitiaan sebagai Wakil Ketua bersama Wakil Gubernur Sulut Drs Steven O Kandouw. Pembacaan Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia dilakukan Sekretaris Umum BPMS GMIM Pdt Dr Hendry CM Runtuwene STh.

Gubernur Olly saat memberikan sambutan mengatakan dalam kepanitiaan ini, kapasitas dirinya bukanlah sebagai seorang Gubernur, tetapi anggota jemaat dan petugas Sinode. Sehingga, dalam melaksanakan tugas kepanitiaan, akan mengacu pada rencana kerja BPMS GMIM.

”Saya disini adalah anggota jemaat biasa bukan Gubernur. Apalagi, dipercayakannya saya sebagai Ketua Panitia itu berarti saya adalah petugas Sinode. Saya dan panitia hanya akan mengikuti apa yang sudah menjadi rencana dari Badan Pekerja Sinode GMIM, seperti mau dilaksanakan di mana kegiatan ini, terserah dari Sinode,” kata Gubernur Olly.

Meski demikian, dirinya akan memberikan bantuan dana awal untuk menunjang kas panitia sebesar Rp1 Miliar.

”Saya akan berikan kepada bendahara panitia uang sebesar satu miliar rupiah untuk mendukung kegiatan panitia,” papar OD sapaan akrab Olly.

Ditempat terpisah Wali Kota GSVL begitu Vicky Lumentut disapa menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BPMS GMIM untuk masuk dalam struktur Panitia Penyelenggara SMS GMIM ke-79 tahun 2018 dan menjadikan Kota Manado sebagai tuan rumah.

”Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan Sinode GMIM. Tentunya, kepercayaan yang diberikan ini akan menjadi motivasi untuk menyukseskan pelaksanaan Sidang Majelis Sinode GMIM tahun 2018 mendatang. Semoga, GMIM kedepan akan lebih maju dan eksis dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus,” ucap Wali Kota Manado dua periode ini menutup. (*/Red)

Argo: Sejumlah Proyek Mubajir, Perencanaan SKPD Dinilai Kurang Matang

argo-sumaiku-edit

Ketua Komisi II DPRD Boltim Argo Sumaiku (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Argo Sumaiku mengatakan banyak perencanaan program tak matang dilakukan oleh satuan kerja. mengakibatkan banyak fasilitas yang tak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Lapangan Pondabo baru dibangun dua tahun lalu tapi sudah dirusak lagi karena mau bangun baru. Ini karena perencanaan tak matang.” Ungkap Argo belum lama ini.

Selain pembangunan pasar ada juga pembangunan dua resting area, dan kantor desa yang hingga saat ini tak difungsikan penyebabnya karena perencanaan.

“Pasar dibangun tidak di lokasi strategis begitupun resting area, manurut saya ini mubajir.” Terangnya.

Lanjut Argo satuan kerja sering melakukan Contract Change Order (CCO) atau amandemen kontrak karena perencanaan tak sesuai.

“Harusnya CCO dikakukan ketika masalah mendesak. Tapi banyak proyek yang harus dilakukan CCO karena salah perencanaan.” Lanjutnya.

Dijelaskannya, DPRD menemukan persoalan yang sama dalam pengerjaan proyek fisik tahun ini.

“Banyak proyek yang tak akan selesai tepat waktu. Ini karena keterlambatan proses tender juga curah hujan hampir setiap minggu.” Jelasnya.

Namun, menurutnya penyebab lain keterlambatan pengerjaan proyek karena ada kontraktor mendapat proyek lebih dari satu.

“Ada yang dapat paket proyek hingga Rp 30 miliar. Dia pegang beberapa proyek, otomatis tak fokus. Sejumlah proyek yang diprediksi tak akan selesai tepat waktu adalah Jalan desa Bukaka, jalan Kokapoy dan tiga kantor satuan kerja, umumnya jalan yang diprediksi akan putus kontrak.” Bebernya. (Rahman).

Libatkan Pala, Pemkot Manado Gelar Rakor Penanganan Konflik

Hanny Solang memberikan sambutan (Foto Ist)

Hanny Solang memberikan sambutan (Foto Ist)

MANADO – Konsisten menjaga stabilitas Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan penanganan konfliks sosial di masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) dan Linmas Kota Manado, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Konflik Sosial, di Restoran Idaman Kelurahan Sario Manado.

Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Manado Drs Hanny Solang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para aparat pemerintah wilayah lebih khusus Kepala Lingkungan (Pala) yang secara langsung sering berhadapan dengan konflik sosial di masyarakat.

”Kepala Lingkungan (pala) merupakan ujung tombak penanganan konflik sosial. Sehingga, menurut dia, pala harus lebih banyak menyerap informasi di masyarakat,” kata Solang, Kamis (1/12/2016)

Tidak hanya itu, konflik sosial, kata Solang  merupakan permasalahan krusial yang dapat menggangu stabilitas Kota secara keseluruhan. Diharapkannya, dengan rakor ini dapat mengetahui sedini mungkin hal-hal konflik sosial yang terjadi di masyarakat untuk diantisipasi.

”Untuk penanganan itu dilakukan bukan pada saat sedang terjadi atau setelah terjadi. Kalau sedang atau setelah terjadi, itu sudah konflik sosial namanya. Penanganan terhitung sudah terlambat. Untuk itu Kepala Lingkungan harus cekatan, karena mereka adalah ujung tombak dalam penanganan konflik sosial di tengah masyarakat,” ujar Solang.

Dalam rakor ini hadir sejumlah pembicara dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Badan Pertanahan Nasional Kota Manado, Kantor Agama Manado dan Polresta Manado.

Untuk diketahui yang hadir dalam Rakor Konflik Sosial tersebut, Sekertaris Kesbangpol Manado Drs Ivan Sumampouw, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Pala) se Kota Manado, serta jajaran pegawai Badan Kesbangpol dan Tim Terpadu Kota Manado. (*/Amas)

Politik Waktu Senggang; Reorientasi Organisasi Kedaerahan

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Bustamin Wahid (Foto Ist)

Oleh : Bustamin Wahid

(Direktur Riset Pasifik Resources Indonesia)

Kontestasi demokrasi bagian dari perwujudan kehendak manusia modern dalam melangsungkan kepentingan bernegara. Terlebih lagi di Indonesia konteks politik menjadi bagian dari solusi dan model demokrasi, situasi politik pun menjadi episode yang kompleks dan sensitif dibicarakan. Dinamisasi bagian dari pada bentuk transformasi demokrasi dengan karakter dan mekanisme politik penuh dengan syarat material.

Simpul dan rekrutmen dalam politik adalah bagian dari pada desain partai politik dalam memenuhi kebutuhan partainya. Karena sesungguhnya hal yang tidak mungkin berdemokrasi di era modern tanpa partai politik, peristiwa politik membutuhkan kualitas manusia yang mumpuni. Menjadi penting ketegasan konsep tentang “waktu senggang politik”. Ditafsir dari sisi politik bagian dari momentum untuk mempertajam gagasan politik dan refleksi politik kekinian.

Waktu senggang politik bukan menjadi hal baru, epistem sejarah menjelaskan tentang pemikiran dan ilmuan yang senantiasa selalu rutin dan mengamalkan waktu senggang untuk aktivitas dan kepentingan besarnya. Socrates, Pithagoras, Anaksimenes, Anaksimanos, Plato, Aristoteles mereka menjadikan waktu senggang sebagai waktu untuk berdiskusi untuk melacak kebenaran bukan pembenaran (baca: M.Ridha ). Peradaban klasik “Yunani” pun peka memanfaatkan waktu senggang/waktu luang untuk bersekolah, ini menjadi catatan penting dalam waktu senggang politik kekinian.

Logika waktu senggang Pieper, adalah dasar yang meletakkan pondasi kebudayaan, karena diwaktu senggang manusia menggauli realitas dengan pengkhidmatan filosofis. Waktu senggang lebih bermakna sosialisasi, kontemplasi, nilai-nilai kemanusiaan yang kita yakini. Waktu senggang politik menjadi perayaan realitas idiologi baru dalam realitas politik dengan berdalil atas kemanusiaan. Politik menjadi hawa baru dalam dunia pekerjaan, logika ketergantungan dalam institusi politik “partai politik” adalah bagian dari pada kesadaran yang tidak membebaskan.

Semangat berpolitik pada hakekatnya adalah etos perjuangan idiologi bukan kekuasaan atau hal serupa. Bisa jadi pada konteks politik waktu senggang bisa berubah orientasi pada peremajaan pemikiran dan pergerakan politisi kaum muda, peristiwa ini bisa saja terjadi jika permintaan kontekstual menghendaki pada kepentingan “pragmatisme” dan ruang politik sebagai rasionalisasi status sosial. Politik waktu senggang menjadi trend dan fenomena sosial baru dalam politik “partai politik”, kini menjadi satu alasan dalam dunia pekerjaan.

Perisitiwa politik waktu senggang ini juga didukung oleh momentum politik yang terus berentetan di Indonesia sebagai ontologisasi demokrasi. Pilkada serentak (pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur) ini memberikan pergeseran paradigma partisipasi yang luar biasa sehingga kesibukan manusia untuk terlibat penuh dalam konteks politik.

Politik waktu senggang ini dimanfaatkan oleh individu dan bahkan kelompok organisasi kedaerahan terlibat dalam waktu senggang politik dan bersemedi dalam memutuskan dukungan. Waktu Senggang dan Politik Paguyuban Politik menjadi mesin besar yang bisa mengendalikan pergerakan manusia di muka bumi, dengan berbagai macan orientasi dan kepentingan. Politik belum menjadi simbol mentalitas manusia yang baik tetapi masih menjadi mesin produksi ketergantungan dan eforia kultural. Hikmahnya adalah manusia bagian dari pada dimensi “makhluk politik”, namun dimensi itu menggambarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang selalu diangkat.

Peristiwa politik bisa menggiring kepentingan personal dan kelompok yang walau secara eksistensi tidak memiliki legalitas untuk memberikan sokongan dukungan. Di waktu senggang politik berbicara model dan politik berbicara perbuatan yang harus dilakukan, banyak sekali organisasi pemuda, organisasi kedaerahan, organisasi sosial tumbuh menjamur dengan diplomasi dan negosiasi politik yang bisa dikatakan mengakar, sistematis dan kuat struktur politik dibandingan ikhlas dengan agenda kemanusiaan.

Ketegasan dukungan organisasi kedaerahan menjadi gemar dibicarakan dan konsolidasi yang sangat kuat, orang sangat muda membawa nama daerahnya dalam politik dengan harapan investasi politik kemanusiaan, senggang politik ini bisa menjeneralkan kepentingan personal. Riskan tidak bisa dihindari politik waktu senggang di wilayah timur Indonesia (Maluku Utara dan Papua Barat) beberapa organisasi kedaerahan menjadi pendukung. Baliho-baliho, spanduk pun tertera logo-logo sebagai simbol dukungan organisasi. Eksistensi berbeda ketika waktu senggang politik tidak didasari dengan epistemik dan tahapan yang kritis dalam memberikan putusan dukungan politik, mereka perlahan menggiring logika organisasi kedaerahan menjadi logika organisasi politik “partai politik”.

Kebanggan bisa memberikan dukungan dengan ketegasan label organisasi kedaerahan sesungguhnya mereka tidak lebih dari kemunafikan berfikir dalam wujud eksistensi dan etika organisasinya sendiri. Aktifitas organisasi kedaerahan menjadi wujud partai politik lokal yang bisa menyokong kandidat kepala daerah. Desain & Politisasi Kedaerahan dalam Senggang Politik Hilang wibawanya sebagai organisasi kedaerahan, banyak problem yang harus diurus dan dibijaki, Sorong Papua Barat akhir-akhir ini sikap premanisme, begalis (penghalangan kelompok tak dikenal dengan barang tajam), dengan sering menunjukkan tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan orang malah tidak diurus, tetapi mereka khusyuk dan istiqoma mengurusi kepetingan dan kekuasaannya orang.

Jika sikap organisasi kedaerahan ini tentu berada pada sikap waktu senggang politik praktis, maka kita sama-sama mengharamkan eksistensi organisasi kedaerahan “migran” di tanah Papua. Riskan waktu senggang biasanya diisi dengan kepentingan untuk berdiskusi dan berimajinasi dalam menemukan kebenaran, kini terbalik. Simpul sosial dijadikan kekuatan politik dan kepentingan golongan, tanpa memikirkan resiko kolektif yang dihadapi.

Publik hanya berharap dalam momentum pemilihan kepala daerah dimana saja tidak terjadi konflik sosial yang terjadi sampai pada resiko etnis yang dimainkan. Tidak ada dasar legalitas yang melarang tetapi, ikhtiar politik menjadi penting untuk melindungi kepentingan dan harmonisasi kelompok paguyuban. Simpul kadaerahan ini menjadi kekuatan dan ancaman bagi kelompok lain sama halnya dengan kelompok yang lain menjadi ancaman jika dipelintir menjadi logika pertentangan, maka akan menjadi musuh.

Mosi kebencian kolektif, dikhawatirkan terjadi jika turbulensi dan disfungsi harmoniasi sosial itu berakhir karena kepentingan. Waktu senggang bagian dari dimensi dan realitas baru dalam berpolitik praktis, varian logis mendasari sikap politik itu berada pada kutup kapitalisme dan kesadaran konsumtif. Fenomena ini jika kita kontekskan dengan narasinya Jean P Baudrilard, masyarakat yang didasari atas semangat materialismenya akan selalu memaknai segala aktifitasnya dengan mengakumulasi sebuah nilai materialisme, konten ini ditegaskan bahwa waktu adalah uang atau dalam politik, politik adalah suara dan suara adalah uang “dukungan adalah uang”.

Logika materialisme dijadikan kerangka berfikir politik, selanjutnya bisa kita katakana bahwa fase politik ini adalah politik konsumtif. Harapan besar disenggang politik ini bisa merenung kembali dengan dasar semangat dan filosofik ashabiaya (solidaritas) sesama untuk menuntaskan episode politik. Organisasi kedaerahan segera diselamatkan dari substansi yang sesungguhnya, bukan kuasa besar organisasi dijadikan santik politik dengan retorika presentasi. (***)

AIDS Jadi Ancaman, FJPI Sulut Lakukan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Spanduk pelaksanaan seminar FJPI Sulut (Foto Ist)

Spanduk pelaksanaan seminar FJPI Sulut (Foto Ist)

MANADO – Berdasarkan data Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), dimana posisi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk kategori 10 besar case rate tertinggi AIDS di Indonesia. Terhitung hingga Maret 2016, jumlah yang terinfeksi AIDS telah di Sulut mencapai 1.141 dengan AIDS case rate 48.81.

Sementara untuk HIV yang terinfeksi mencapai 2.811. Kota Manado telah menjadi tempat penyebaran dan penularan HIV/AIDS tertinggi. Menurut data terdapat 709 orang penderita AIDS dan 51 yang terinfeksi HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit.

Hingga saat ini, HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome ) adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Ketua Forun Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Sulawesi Utara Jeane Rondonuwu menegaskan bahwa ini merupakan tanda awas bagi kita warga Sulut karena meskipun penanganan medis dapat memperlambat laju perkembangan virus HIV, namun penyakit ini belum bisa disembuhkan.

‘’Belum ada vaksin dan obat yang efektif bisa mencegah dan mengobati HIV/AIDS maka satu-satunya cara adalah dengan mengkampanyekan pencegahannya kepada masyarakat umum. Rangkaian Hari AIDS 2016 ini FJPI Sulut memilih mengedukasi para remaja.’’ ujar Rondonuwu didampingi Sekretaris Hilda Margaretha dan Bendahara Amanda Komaling, Rabu (30/11/2016).

Sementara itu, menurut Ketua Panitia peringatah Hari AIDS dan Natal Bersama FJPI Sulut Femmy Hiliwilo bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dalam rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Sulawesi Utara.

”Iya, sebagai bentuk kepedulian kami dalam memperingati Hari AIDS se Dunia dan rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan FJPI Sulut menggelar Seminar ‘ Kesehatan Reproduksi Remaja ’ di SMU Negeri 1 Manado pukul 13.00- selesai,’’ tutur Femmy.

Grafik posisi Provinsi Sulut pengidap AIDS tertinggi (Foto Ist)

Grafik posisi Provinsi Sulut pengidap AIDS tertinggi (Foto Ist)

Untuk diketahui, seminar terkait Kesehatan Reproduksi Remaja ini akan membahas beberapa materi dengan menghadirkan sejumlah pembicara yakni pada sesi pertama ‘Kebijakan dan Strategi Pemprov Sulut untuk Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Kepala BP3A Ir Erny Tumundo MSi, ‘Menggagas Perda Kesehatan Reproduksi Remaja’ Wakil Ketua DPRD Kota Manado dr Richard Sualang dengan moderator Amanda Komaling.

Selanjutnya, pada sesi ke dua Direktur Eksekutif PKBI Sulut Ir Jennifer Mawikere hadir dengan materi’ Keluarga dan Sekolah Peduli Kesehatan Reproduksi dan ‘Penanganan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Sulut’ oleh Sekretaris Komisi Penangulangan AIDS Sulut dr MSJ Tangel-Kairupan.

Selain kegiatan seminar, FJPI Sulut akan menggelar Natal Bersama dengan anak-anak di Pesisir Pantai Bahowo Lingkungan IV Kelurahan Tongkaina yang dikemas dalam acara Santa Claus.(*/Red)

iklan1