Bupati Landjar Warning Pejabat Tidak Punya Kreatifitas

Sehan Landjar, SH Bupati Boltim (Foto:Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Lagi-lagi  Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar memberi warning keras kepada pejabat eselon dua. Sebagaimana diungkapkan Sehan Landjar, dihadapan ratusan Aparatur Sipil Negara dan kepala satuan kerja, saat kegiatan Bimtek dari Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP), pada Kamis, (23/02/2017).

Landjar menegaskan, hasil evaluasi dua bulan berjalan di tahun 2017 ini, tidak lebih dari lima persen pejabat yang tidak memiliki kreatifitas dan mampu memaksimalkan ruang yang dapat mengangkat kemajuan yang ada di Boltim

“Saya sudah sampaikan ke Sekretaris Daerah. Terutama eselon dua,  tidak sampai 10 persen yang memiliki kreatifitas. Kelihatan hampir 100 persen harus diganti. Sesuai pengamatan saya, harus dilakukan penggantian.”Tegas Landjar.

Landjar juga menyentil,  lebih dari dua bulan ini sudah melakukan pengamatan terhadap kinerja dari para pejabat.

“Saya tidak tau apa yang dilakukan, diwaktu yang berjalan dua bulan ini.” Tegas Landjar.

Landjar juga menyentil,  ada satuan kerja yang membangun sarana namun, sampai saat ini tidak tahu untuk digunakan untuk apa.

“Ada sarana sudah siap. Tidak tahu digunakan untuk apa sampai bulan dua ini.  Itu gambaran ketidakmampuan,  bukan titel yang dipakai.” Bebernya.

Landjar juga menegaskan, pejabat seharusnya melakukan analisis pada satuan kerja dan berkoordinasi dengannya untuk tahun tindak lanjut.

“Bukan cuma hadir dipesta, senang dipanggil yang terhormat kepala dinas atau kepala badan. Kecewa tidak dikasih kepercayaan, tapi begitu dikasih jabatan, tidak mampu.” Tegas Landjar.

Menurut Landjar,  beberapa satuan kerja mampu melakukan koordinasi dan analisis kebutuhan dan kekurangan pekerjaan pada satuan kerja untuk melakukan pembangunan.

“Yang lain stagnan, tidur, diam. Yang penting cuma habiskan anggaran.” Tukas Landjar.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Muhamad Assagaf menjelaskan, jika ada pelelangan jabatan pelaksana tugas akan dilaksanakan pada bulan maret.

“Saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan surat persetujuan untuk lelang jabatan. Itu karena ada yang mereka minta untuk dimasukan lagi. Masih satu kali lagi kita akan koordinasi. ” Ungkap Assagaf. (Rahman)

iklan1
iklan1