Archive for: Maret 2017

Wali Kota GSVL: Hasil Musrembang RKPD, Hasil Kita Bersama

Peserta Musrembang RKPD saat mendengarkan sambutan Wali Kota GSVL (Foto Ist)

MANADO – Pemerintah Kota Manado terus menjalankan komitmennya memperjuangkan kepentingan rakyat, hal itu terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Kamis (30/3/2017). Wali Kota Manado Dr G.S Vicky Lumentut, saat sambutan mengatakan bahwa hasil Musrenbang di tingkat Kota Manado harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan bukan karena keinginan.

Lanjut Wali Kota Manado dua periode ini memaparkan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado tahun 2018, di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Kamis (30/3/2017).

Peserta Musrembang saat mendengarkan arahan Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut (Foto Ist)

GSVL begitu Lumentut akrab disapa menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan pertemuan penting untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara delegasi kecamatan dengan pemerintah. Nantinya, hasil Musrenbang tingkat Kota Manado akan disinkronkan dengan Musrenbang tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan tingkat Nasional.

Wali Kota ketika memberi arahan (Foto Ist)

”Ada yang bilang percuma ikut Musrenbang karena hasilnya tidak terealisasi. Saya mau katakan disini bahwa, hasil Musrenbang ini disinkronkan dengan Musrenbang Provinsi sampai Musrenbang Nasional. Tetapi, kita di Manado ada yang namanya e-Monev atau monitoring dan evaluasi secara elektronik dengan pola naik keatas, ada rencana program yang terlaksana dapat dilihat, yang belum terlaksana akan naik dan masuk dalam program berikutnya,” kata Walikota GSVL.

Dirinya berharap, partisipasi aktif dari peserta Musrenbang agar memunculkan ide-ide cemerlang dalam perencanaan pembangunan di Kota Manado.

Wali Kota Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Ist)

”Saya berharap kehadiran para delegasi Kecamatan dalam Musrenbang tingkat kota ini, dapat muncul ide-ide yang cemerlang demi kemajuan Kota Manado. Jangan sampai sebentar muncul lagi tanggapan miring soal hasil Musrenbang, dan itu banyak yang melapor dan mengeluh kepadanya,” ucap Wali Kota yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara ini.

Wali Kota Manado saat menandatangani berita acara (Foto Ist)

Terkait kehadiran personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado dimaksudkan agar usulan rencana pembangunan Kota Manado yang dirumuskan dalam Musrenbang, bisa melibatkan legislatif.

”Hasil Musrenbang ini saya berharap adalah hasil kita bersama, yang nantinya akan dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD,” papar GSVL.

Foto bersama Wali Kota bersama jajaran Forkompimda (Foto Ist)

Dalam kesempatan itu, Walikota GSVL meminta para peserta Musrenbang untuk membahas masalah transportasi, pengolahan kebersihan kota serta pembentukan Pos Keamanan Terpadu. Hadir dalam Musrenbang RKPD Kota Manado tahun 2018 yakni DPRD Manado, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manado, BKSAUA, FKUB, pimpinan Perangkat Daerah Pemkot Manado, Camat dan Lurah se-Kota Manado serta para delegasi kecamatan. (Amas/Lipsus)

Pemkot Tomohon dan FKUB Fasilitasi GPdI Karmel Tara Tara Dua

Pertemuan yang memfasilitasi pihak GPdI Karmel Tara Tara Dua Tomohon (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Terkait kesalapahaman dan koordinasi yang kurang, maka Pemerintah Kota Tomohon bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tomohon fasilitasi pertemuan mediasi GPdI Karmel Tara Tara Dua dengan komponen masyarakat setempat, Kamis (30/3) di Kantor Camat Tomohon Barat.

Pertemuan tersebut ikut melibatkan Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tomohon, perwakilan Kepolisian Sektor Tomohon Tengah dan Koramil Kota Tomohon.

“Kedua pihak telah menyesalkan peristiwa yang sudah terjadi dan berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Kelurahan Tara Tara Dua,” ujar Ketua FKUB Tomohon Pendeta Joy J Palilingan MTh.

Sementara itu, Camat Tomohon Barat Edvien Joseph SSTP menyatakan bahwa telah disepakati sejumlah komitmen yang wajib dilakukan pihak GPdI Karmel Tara Tara Dua, seperti pengurusan perizinan pada Kantor Kementeian Agama Kota Tomohon sambil aktifitas peribadatan tetap berjalan normal.

“Selain itu pihak GPdI terutama gembalanya disepakati untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan menetap di Tara Tara Dua, maupun komitmen bersama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama,” kata Joseph. (Stevy)

Polres Tomohon Gelar Koordinasi Terkait Keamanan Pariwisata

Koordinasi peningkatan keamanan pariwisata yang dipimpin langsung Monang Simanjuntak (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Kepisian Resor Tomohon menggelar koordinasi terkait upaya peningkatan keamanan pariwisata di Wilayah Hukum Polres Tomohon dengan Dinas Pariwisata Kota Tomohon maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa, Kamis (30/3/2017) di Mapolres Tomohon.

Kapolres Tomohon AKBP Monang Simanjuntak SIK dalam arahannya mengingatkan beberapa hal pokok untuk ditindaklanjuti terkait jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, maupun para pengusaha dunia wisata, serta pemandu wisata.

“Kita berupaya mensukseskan kegiatan wisata ini, sehingga bantuan pemerintah dalam pengamanan di wilayahnya masing-masing sangat penting sebagai wujud menjaga citra kepariwisataan di Sulut melalui peran para camat dan lurah guna melaksanakan langkah-langkah preventif,” ujar Simanjuntak.

Ikut bersama dalam koordinasi ini, Kabag Ops Thonny Salawati SH, Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim serta Kapolsek Tombariri,Sonder, Tomohon Utara, Tomohon Tengah, Tomohon Selatan maupun Camat Tomohon Timur, Camat Tomohon Tengah, mewakili Camat Selatan dan mewakili Camat Tomohon Barat serta perwakilan Camat Tombariri, perwakilan Camat Sonder. (Stevy)

SAS Ikut Workshop LKPD BPK RI Wilayah Indonesia Timur

Syerly Sompotan.saat didampingi Gerardus Mogi dalam kegiatan terkait LKPD oleh BPK RI di Makassar Sulawesi Selatan (Foto Suluttoday.com)

MAKASSAR – Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) ikut menghadiri pelaksanaan Workshop Pementapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun kepemimpinan 2016 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Indonesia Timur di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/3/2017).

Anggota VI. BPK RI Prof Dr Bahrullah Akbar MBA membuka kegiatan ini sekaligus menjadi pembawa materi. Dalam pemaparannya, Akbar mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pembekalan dan persamaan persepsi LKPD terhdap pemeriksaan entry BPK RI.

Dan juga Workshop dan Entry Meeting ini merupakan agenda tetap dalam mengaudit laporan keuangan daerah dengan visi misi menyempurnakan beberapa ketentuan dan peraturan, serta mendorong transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian sistem akuntansi berbasis akrual.

Hadir juga pada acara tersebut Wakil Ketua KPK Bpk Drs. Saut Situmorang MM, Gubernur Sulawesi Selatan DR H Syahrul Yasin Limpo, SH MSi MH, serta para peserta seluruh kepala daerah se- Wilayah Indonesia Timur dan seluruh Kepala Perwakilan BPK RI. Sedangkan SAS didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon Drs Gerardus Mogi. (Stevy)

Pansus LKPJ DPRD Tomohon “Investigasi” Realisasi APBD 2016

Pansus LKPD ketika melakukan pertemuan dengan jajaran Sekretariat Daerah Kota Tomohon di Show Window (Foto Suluttoday.com)

TOMOHON – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kota Tomohon beraksi dengan melakukan “investigasi” pada setiap SKPD terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. “Investigasi” langsung tersebut mulai dilaksanakan terhitung, Rabu (29/3/2017) secara bergiliran pada setiap SKPD dan telah diawali dengan Sekretariat Daerah Kota Tomohon secara serentak dalam bentuk pertemuan di Show Window Kakaskasen Satu Kecamatan Tomohon Utara.

Selain itu juga, beberapa SKPD yang telah terjadwal ikut disambangi tim pansus ini, diantaranya Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Inspektorat Daerah, Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial. Sedangkan perangkat daerah lainnya dijadwalkan pada 30 Maret – 1 April 2017.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Tomohon Frets Keles ST mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan pertemuan dengan unsur perangkat daerah untuk membicarakan kaitannya dengan LKPJ Tahun Anggaran 2016.

“Yang dilakukan saat ini adalah meninjau kembali apa yang telah dilakukan setiap perangkat daerah berkaitan dengan LKPJ Tahun Anggaran 2016, termasuk realisasi anggaran,” ujar Keles.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus LKPJ Harun Lululangi menambahkan kegiatan yang dilakukan saat ini bukan untuk mencari kelemahan hasil presentasi dari unsur perangkat daerah, tetapi untuk saling memberikan masukan yang berkaitan dengan realisasi anggaran, sehingga di waktu mendatang akan menjadi lebih baik. Sejumlah Anggota Pansus LKPJ ikut hadir, diantaranya Cherly Mantiri SH, Djemmy Sundah SE, Michael Lala, Erens Kereh AMKL, Ladys F Turang SE dan Syeni Sandrina Supit. (Stevy)

iklan1