Wah, Praktisi Hukum Ingatkan Dirut PD Pasar Manado

Rolandy Thalib dan Ferry Keintjem (Foto Ist)

Rolandy: PD Pasar dan Pedagang Itu Mitra, Bukan Atasan Bawahan

MANADO – Soal tindakan tegas yang akan dilakukan Direktur Utama (Dirut) PD pasar Kota Manado, Ferry Keintjem, terutama berkaitan dengan rencana menyegel kios/toko milik Ayub Ali Albugis yang juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mendapat tanggapan luas. Menurut Rolandy Thalib, SH salah satu praktisi hukum yang menyebutkan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) menyangkut pengelolaan perusahaan daerah diperhatikan Dirut PD Pasar Manado.

”Tidak ada lex spesialis dalam keputusan Dirut PD pasar Manado. Semua mengacu pada Perda, sebelum ada Perda baru tidak bisa menggunakan keputusan mengatasnamakan Dirut, karena PD pasar adalah perusahaan daerah yang berada dibawa kontrol secara akuntabel dan mapping area pemerintah daerah. Aturannya jelas dan tidak parsial,” ujar Thalib, Minggu (5/3/2017).

Ditambahkannya lagi bahwa dalam pengambilan kebijakan Dirut PD pasar Manado meski mempertimbangan kondisi dan juga kepentingan pedagang (penyewa) aset PD pasar. Tidak seharusnya monoton mengutamakan kepentingan PD pasar, lantas membuat masyarakat (pedagang) tidak diuntungkan.

”PD pasar bukan milik pribadi, sehingga seenaknya mau dinaikkan harga sewanya. Antara PD pasar dan pedagang adalah mitra dan bukan hubungan atasan bawahan, jadi harus ada kesepakatan bersama dalam sebuah perjanjian. Yang saya lihat kesepahaman dalam hal tatakelola aturan main PD pasar belum berjalan baik, bahkan ada petugas yang berperan saling menakut-nakuti pedagang,” papar Thalib yang juga mantan Sekretaris Umum HMI cabang Manado ini tegas.

Ditempat terpisah, Sofyan Makku, SH aktivis muda Kota Manado ikut memberikan komentarnya menyangkut dengan kondisi pemberitaan pasar tradisional yang tergolong ramai dimedia massa akhir-akhir ini. Sofyan menilai Dirut PD pasar Manado belum menjalankan konsep pengelolaan pasar yang komprehensif, sehingga dirinya menyarankan perlu dialog PD pasar dan stakeholder terkait dilakukan.

”Dirut kelihatan tidak punya konsep yang jelas terkait pasar tradisional di Manado. Padahal pasar-pasar penyumbang PAD yang signifikan, kemudian Dirut juga memiliki visi dan misi yang abstrak. Kalau mau tegas ya seharusnya Dirut mengajukan Ranperda, nanti di bahas dengan DPRD dan Wali Kota supaya jadi Perda yang benar-benar paripurna, sehingga semua bisa mengacu disitu, tidak lagi mengandalkan peraturan Direksi yang terkesan merugikan pedagang,” tutur Sofyan tegas, Sabtu (4/3/2017). (Amas)

iklan1
iklan1