ANDAI AKU PENGUASA

Rifaldi Rahalus (Foto Ist)

Rifaldi Rahalus, Ketua Umum HMI-MPO Cabang Manado

Menjadi penguasa bukan perkara mudah, menjadi penguasa dipastikan “memiliki segalanya”. Karena menjadi penguasa itu tidaklah mudah, makanya memerlukan dukungan masyarakat sebagai pemilih (gate voters), termasuk uang. Setidaknya, uang bisa menjamin suatu kemengan para kandidat meskipun tidak semua kandidat demikian, setidaknya pada umumnya demikian. Hari-hari ini, pemaknaan istilah penguasa lebih dimaknai sebagai totalitas kepemilikan atas semua yang ada di bawah kekuasaan itu sendiri. Dan atas kekuasaan itu pulah, maka segala keputusan yang diambil oleh yang berkuasa tidak mesti dianggap salah. Sementara, masih soal penguasa, hanya sedikit dari sekian politisi kita yang memaknai istilah penguasa sebagai sebutan lain dari amanah.

Terlepas, apakah itu politisi berkualitas atau karbitan. Karena menjadi penguasa tidak di maknai sebagai amanah melainkan hasrat memonopoli segalanya, itu sebab, orang berlomba-lomba menjadi politisi. Padahal, menjadi politisi itu adalah panggilan hati untuk kelak melayani masyarakat menuju iklim kemakmuran dan kesejahteraan. Sekedar untuk mengingatkan kembali, sebuah ungkapan serius dan tentu sangat kontekstual, dapat kita simak dari tulisan seorang Jawa ningrat terpelajar Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hajar Dewantoro. Judulnya, Andai Aku Seorang Belanda (Nederlander).

Waktu itu negeri kita masih terjajah, dan “supaya diadakan di Hindia Belanda ini, perayaan Nederlander seratus tahun, maka Soewardi pun berandai-andai” sungguh, seandainya saya seorang Nederlander, tidaklah saya akan merayakan peringatan di negeri yang masih terjajah. Lebih dahulu berikan kemerdekaan kepada rakyat yang masih kita kuasai, barulah boleh orang merayakan kemerdekaan sendiri”. Dengan kata lain, andai kekuasaan ada di gengaman Ki Hajar, pertama kali yang ia pikirkan adalah memerdekakan rakyatnya.

Frasa besar yang dikemukakan Ki Hajar di atas, bila kita posisikan di alam demokrasi kita dewasa ini, saya kira masih banyak politisi tanah air kita yang punya impian “Andai Aku Penguasa”, maka hal paling utama yang akan dilakukan tak lain adalah kepentingan rakyat, bukan sebaliknya kepentingan pribadi dan kelompok. Pada kenyataannya, politisi berjiwa ala Ki Hajar demikian langka. Terbukti, sampai hari ini, praktek korupsi terus merajalela dimana-mana.

Seperti belakangan terjadi, publik setanah air kembali di hebohkan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP hingga membuat negara alami kerugian 2,3 triliun. Sungguh jumlah yang sangat fantastik. Parahnya, kasus ini diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, anggota DPR dan sejumlah kepala daerah saat ini. Tentu saja, kejadian tak terduga itu masih dalam proses penyelidikan, namun publik harusnya sadar, kelak jika mereka terbukti korupsi uang negara. Karena yang demikian itu, selain telah merusak kesucian politik dan seabrek lembaga di dalamnya, secara tidak langsung (mereka yang terduga) itu, telah menginjak-injak kepala rakyat. Rakyat hanya dijadikan anak tangga demi meraih kursi dan kekuasaan.

 Tangga Rakyat 

Di masa pemilu siapa yang paling banyak dilirik? Rakyat. Partai-partai politik berlomba-lomba menarik simpati rakyat, mereka yang dimintai mandat. Partai-partai politik berebut kursi, dan itu artinya berebut suara rakyat. Rakyat adalah sumber suara dan penentu legitimasi politik. Setiap lima tahun sekali, rakyat dimintai dukungan politiknya, stiap kali itu pula, rakyat meminjamkan tangganya. Rakyat memiliki tangga yang bisa dipakai untuk memiliki kekuasaan.

Setiap lima tahun sekali tangga itu dipinjamkan pada elit-elit partai politik yang didukungnya. Agar mereka bisa naik, menggapai kekuasaan: menjadi wakil kepercayaan rakyat. Rakyat meminjamkan tangga, memberikan legitimasi mereka. Kekuasaan membutuhkan legitimasi, semacam pengabsahan. Menurut Frans Magnis Suseno (1999) terdapat tiga bentuk legitimasi: religius, eliter dan demokratis. Legitimasi religius yang mengokohkan model negara teokrasi, biasanya cepat hilang pengakuannya.

Realitas empirik banyak menunjukkan bahwa, sistem penyelenggaraan negara lebih terkait dengan “urusan dunia”, yang sudah dikaitkan dengan “konteks langit”. Religiusitas biasanya hanya bisa di terima sebagai basis normatif, yang mendasari praktek-praktek politik secara longgar. Argumentasi misalnya, raja adalah kelanjutan Tuhan di bumi, dalam perkembangannya ditolak karena tidak rasional. Klaim atas nama Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, kadang kala dipakai untuk memperkokoh kekuasaan rezim yang berkuasa. Sementara yang dimaksud dengan legitimasi eliter terbagi ke dalam dua model: legitimasi aristokrasi dan legitimasi pragmatis. Legitimasi aristokrasi, kini jelas tidak sesuai lagi.

Tidak mungkin kaum bangsawan lantas diberi tempat yang demikian istimewa dalam menentukan hitam putihnya politik. Para bangsawan kini hanya menjadi semacam simbol kejayaan masa lalu, tak memiliki pengaruh politik yang bermakna. Legitimasi pragmatis, pada hakikatnya, secara hakiki bersifat sementara, bahwa untuk mengatasi kondisi darurat, suatu kelompok yang mampuh mengatasinya, mengambil oper kekuasaan. Kalau lantas kelompok tersebut bisa mengatasi keadaan dan mundur, maka tidak ada masalah, apalagi kalau lantas demokrasi berjalan.

Tetapi, bila kelompok tersebut terus memegang kekuasaan alias tidak mau meninggalkannya, maka ada dua alternatif legitimasi yang muncul: legitimasi idiologi dan legitimasi teknokrasi. Keduanya sama-sama tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan dengan demikian memiliki kelemahan mendasar. Semenatara, tidak seperti legitimasi-legitimasi sebelumnya, legitimasi demokratis, mendasarkan pada kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warganegara, serta berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang berhak memerintah orang lain.

Kecuali wewenang itu berdasarkan pengawasan dan persetujuan para warga masyarakat itu sendiri (prinsip kedaulatan rakyat), legitimasi demokrasi bukan tanpa batas. Akhirnya, legitimasi ini tidak bisa dipakai semau-maunya oleh rezim kekuasaan yang ada. Ada dua catatan pokok dalam hal ini, yang menunjukkan batas-batas kedaulatan rakyat: kekuasaan harus di kontrol, serta demokrasi bisa menjadi totaliter, apabila rakyat atau tepatnya mayoritas rakyat menentukan kehendaknya (tirani mayoritas). Terkait dengan yang pertama, yang paling penting untuk digarisbawahi adalah bahwa realisme demokrasi, bukan demokrasi total, melainkan bahwa kekuasaan harus ada kontrol demokrasi yang efektif (Baca Demokrasi Pilihanku).

Menyangkut yang kedua, dalam bidang kenegaraan, kehendak mayoritas dibatasi oleh hak-hak azasi semua anggota masyarakat dan hak-hak yang di miliki oleh para warga negara. Kembali ke tangga rakyat, saat pemilu, para elit-elit politik yang didukungnya berusaha rebut hati rakyat, tetapi apa yang terjadi kemudian? Biasanya, setelah dipinjami tangga, para elit politik tadi lupa, bahkan untuk mengatakan terima kasih. Mereka telah menggapai cita-citanya: menduduki kekuasaan. Tangga yang dipinjam dari rakyat tadi digeletakkan begitu saja. Ditinggal. Rakyat, tentu tidak sekedar sedih dengan kenyataan demikian, tapi juga mengumpat. Tapi, apa mau dikata, kedaulatan rakyat telah berpindah menjadi kedaulatan elit.

Fase Perjuangan Rakyat 

Fase baru perjuangan rakyat dimulai: mengingatkan para elitnya agar tidak lupa atas janji-janjinya. Sebagaimana Milan Kunder menyitir, perjuangan berhadapan dengan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Rakyat bergelut dengan amnesia, sebuah penyakit lupa sejarah, lupa kejadian-kejadian sebelumnya walaupun tidak jarang rakyat justru menikmati sakitnya itu. Ketika kedaulatan rakyat telah dibajak oleh para elit, walaupun tidak semua demikian-yang berkembang kemudian adalah, bukan logika kedaulatan rakyat lagi, tetapi pada logika politik etis. Para politisi bermanuver sesuka hati berdasarkan kalkulasi kepentingan politik mereka (terkhusus diri dan kelompoknya). Berkembanglah “politik atas nama”, yang dimaksud apalagi kalau bukan atas nama rakyat.

Rakyat dijadikan stempel untuk mengabsahkan kebijakan politik kaum elit, walaupun rakyat sendiri tak tahu-menahu. Para elit politik makin menggumpalkan logika-logika mereaka, sehingga yang mengedepan ialah,fenomena oligarki politik. Oligarki telah menjadi semacam “hukum besi”. Kelompok-kelompok elit akan melakukan aliansi dan koalisi. Permainan politik (polical game) yang muncul tertata sedemikian rupa, menempatkan kelompok-kelompok elit yang satu dengan yang lain berkopromi atau berperang kepentingan masing-masing,dan memperjuangkan “kepentingan bersama”, (kepentingan keduanya bukan kepentingan rakyat).

Oligarki dan Politik Game Oligarki politik tergambar jelas lewat “permainan politik dagang sapi”, sebagaimana di jelaskan diatas, kesepakatan politik (political deal) mau tidak mau mereduksi makna kedaulatan rakyat. Bahkan kalau aspirasi utama (arus umum) yang berkembang tak seirama pun, tidak menjadi persoalan. Rakyat banyak protes, tetapi toh para elit telah mengambil kebijakan, yang tak populis itu. Selain tidak sejalan dengan arus utama kepentingan publik, biasanya keputusan-keputusan hasil oligarki politik, menyisakan potensi konflik ibarat bom waktu. Demikian potret dunia politik Indonesia di era sekarang ini, oligarki politik demikian kelihatan di mata rakyat. Tetapi, itulah salah satu paradoks demokrasi.

Demokrasi menyimpan beberapa paradoks. Diantaranya, belum tentu ia mampuh memunculkan pemimpin terbaik. Demokrasi hanya cara, teknis, jalan untuk menemukan yang terbaik. Tetapi, Sebagaimana dikatakan Winston Churcill demokrasi bukan pilihan terbaik, tetapi belum ada sistem yang lebih baik darinya. Hal ini bisa di pahami, mengingat demokrasi substansial di derivasi ke demokrasi prosedural, maka reduksi atas hakikat kedaulatan rakyat menyertainya.

Apakah rakyat hanya bisa mengumpat? Rakyat bisa mencabut kembali mandatnya. Dan tidak akan menyerahkan untuk kedua kalinya pada elit yang telah “menghianati” aspirasi mereka untuk momen kedua kalinya. Dalam pemilu berikutnya, rakyat sebagai pemilih (gate voters) sudah harus bisa menilai apakah mereka masih layak untuk dipilih atau tidak. Minimal harus ada kontrak politik terlebih dahulu dengan jelas, atau setidaknya ada kepercayaan politik (political trust) baru. (**)

iklan1
iklan1