Archive for: April 2017

Peringati HKBN, Relawan Indonesia Sulut Menggelar Latihan Vertical Rescue

Budiman saat beraksi (Foto Ist)

MANADO – Bertempat di Jembatan Soakarno Manado, Minggu (30/4/2017), Relawan Indonesia bersama Elemen Masyarakat Kota Manado, baik pengurus Masjid, pencinta Alam dan potensi relawan bencana lain melakukan Latihan Vertical Rescue. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan selain memperigati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) relawan Indonesia.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Manado, tentang pentingnya pemahaman tentang kebencanaan serta tindakan dalam kebencaan khususnya tentang pengenal dan pemahaman Dasar Vertical Rescue.

Menurut firman Gobel’kegiatan ini dilakukan dalam rangka HKBN dan HUT Relawan Indonesia ini, dilakukan sebagai langkah pencegahan dari potensi bencana serta untuk memberi kepahaman dasar menanggulangi bencana di masyarakat Kota Manado. Kegiatan ini untuk memberi bekal masyarakat khususnya Kota Manado dalam rangka pencegahan serta penanggulangan bencana Kota Manado.

Relawan Indonesia Sulawesi Utara (Foto Ist)

Selain itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyemarakan HUT Relawan Indonesia yang ke-6,dan juga sebagai wujud tanggungjawab dari Relawan Indonesia. Menurut Budiman Lalane, sekretaris Relawan Indonesia, kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kesadaran dari masyarakat tentang waspada bencana.

”Baik sebelum bencana, saat terjadi ataupun pasca terjadinya bencana,dengan begitu masyarakat diharapkan lebih bijaksana dan siap dalam menyikapi bencana. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat lebih tumbuh rasa kewaspaan terhadap bencana, baik sebelum, saat atau pasca bencana,” ujar Budiman.

Faris, Relawan Indonesia Sulawesi Utara (Foto Ist)

Lanjut dikatakannya bahwa pelatihan ini dilakukan agar masyarakat lebih siap dan bijak menghadapi bencana. Sementara itu, Zulfikar Ely salah satu relawan Indonesia Sulawesi Utara menambahkan pentingnya masyarakat diedukasi untuk mewujudkan adanya masyarakat yang tangguh.

”Kegiatan semacam ini atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kesiapsiagaaan bencana, akan terus dilakukana oleh Relawan Indonesia Sulawesi Utara, sebagai wujud pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam rangka menciptakankan Masyarakat Tangguh, cakap dan tangap bencana,” tutur Jul sapaan akrab jebolan FISPOL Unsrat Manado ini. (*/Rahmat)

Seminar terkait Formulasi Pemilu Serentak 2017, Ferry Liando Terpilih Jadi Tim Perumus

DR Ferry Daud Liando menjadi salah satu tim perumus (Foto Ist)

MANADO – Melalui Seminar tentang “Pemilu Serentak 2019’’, yang diselenggarakan Asosiasi Ilmi Politik Indonesia (AIPI) selama  hari, yakni tanggal 26-28 April 2017 di PolGov FISIP Universitas Gadja Mada (UGM) Yogyakarta. AIPI menghasilkan rumusan Seminar sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok pikiran Seminar rumusannya adalah sebagai berikut :

SEMINAR NASIONAL XXVII AIPI

“PEMILU SERENTAK 2019”

FISIPOL – UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017

Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan tema: “Pemilu Serentak 2019” dilaksanakan di FISIPOL-UGM Yogyakarta, 27-28 April 2017. Seminar dihadiri sekitar 150 orang peserta yang terdiri atas para ilmuan politik anggota AIPI, Pengurus Pusat dan Cabang AIPI, mahasiswa, dan beberapa politisi di Indonesia. Didahului oleh pidato pengantar Ketua Umum PP AIPI Dr. H. Alfitra Salamm, APU dan Wakil Dekan FISIPOL-UGM Dr. Wawan Masudi, seminar selanjutnya dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sebelum pembahasan pemakalah utama dan pilihan, seminar diawali oleh dua orang keynote speakers, yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Assidiqie.

Wakil Dekan FISIPOL UGM menekankan bahwa capaian demokrasi di Indonesia telah diakui oleh sejumlah negara-negara sahabat. Namun demikian tak dapat dipungkiri masih adanya sejumlah persoalan berkaitan dengan kondisi demokrasi kita saat ini, seperti praktik politik uang, budaya parokial, dan sejumlah persoalan lainnya. Hal yang sama juga disinggung oleh Sri Sultan dalam sambutannya, bahwa praktik demokrasi masih diwarnai oleh kuatnya nilai-nilai identitas.

Gubernur DIY juga mengingatkan budaya politik yang pernah disampaikan pada Seminar Nasional II AIPI, 20 tahun yang lalu, bahwa budaya politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan situasi sekarang, karena seorang pemimpin pada dasarnya adalah melayani, abdi masyarakat. Kepemimpinan adalah tanggungjawab, keteladaan, dan penderitaan. Kepemimpinan bukanlah konteks popularitas, karena pada dasarnya pemimpin bukanlah penguasa, tetapi seorang yang berani menderita dalam melayani masyarakat, abdi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu perlu dirancang secara jangka panjang, tidak setiap lima tahun dilakukan perubahan. Pilihan terhadap sistem pemilu proporsional, apakah terbuka atau tertutup, merupakan isu krusial di antara 13 isu krusial Pemilu Serentak 2019. Selain sistem pemilu, isu penambahan kursi bagi sejumlah daerah, karena harga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, juga isu parliamentary threshold, dan calon tunggal presiden. Isu krusial lain juga berkaitan dengan apakah yang dimaksud keserentakan pemilu itu harus sama ataukah bisa beda waktu 1 atau 3 hari.

Dalam nafas yang hampir senada, dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019, Prof. Jimly Assidiqie mengingatkan pentingnya pencegahan persoalan etika dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dari pengalaman selama ini, sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari penyelenggara pemilu, tetapi lebih banyak dari peserta pemilu, yaitu partai politik dan kandididat.

Selama satu setengah hari, Seminar Nasional XXVII AIPI telah membahas isu-isu krusial yang berhubungan dengan tema Pemilu Serentak 2019. Isu-isu tersebut adalah: Desain Pemilu Serentak 2019, Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019; Kesiapan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019; dan Sistem Pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Selain lima isu tersebut, juga dibahas sejumlah isu lain yang berasal dari 15 makalah pilihan, yaitu Ambang Batas dan Legitimasi Peserta Pemilu Serentak.

Dampak Ambang Batas Presidensial; Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy; Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak; Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Serentak; Efektivitas dan Coattail Effect Pemilu Serentak; Penyelesaian Pidana Pemilu, Demokratisasi Pemilu Serentak, dan Tantangan Pemilu Serentak 2019.

Dari pembahasan para peserta Seminar Nasional XXVII AIPI di FISIPOL-UGM Yogyakarta pada 27 April 2017 dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

  1. Perlu konsistensi dan koherensi antara sistem presidensial dengan sistem kepartaian dan sistem pemilu. Tujuan pemilu salah satunya adalah mengefektifkan sistem presidensial, maka kebutuhan ideal ke depan adalah sistem pemilu serentak yang terpisah antara sistem pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal. Dengan demikian akan lahir sistem presidensiil yang efektif sekaligus diperkuat oleh sistem kepartaian yang stabil. Konsekuensi logisnya diperlukan perubahan-perubahan dalam formula besaran daerah pemilih dan teknik penghitungan kursi.
  2. Pemilu lima (5) kotak tetap dijalankan, resikonya kita tidak mendapatkan insentif dari gagasan keserentakan pemilu, kecuali sekedar insentif waktu dan dana. Harusnya ada efek bagi pemerintahan pusat dan daerah. Selain itu, dengan pemilu 5 kotak, kualitas pemilu justru akan mengalami kemunduran, apalagi jika sistem proporsional yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka. Pemilu lima (5) kotak juga tidak akan berdampak secara signifikan pada sistem presidensial, walau oleh perancang RUU Pemilu memang tidak diarahkan ke sana. Namun, sebuah perubahan UU Pemilu perlu didorong untuk mencapai tujuan minimal dalam memperkuat sistem presidensial melalui terwujudnya sistem kepartaian moderat dengan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen sebagai penopang pemerintahan. Kekuatan mayoritas ini akan memudahkan bekerjanya sistem presidensial.
  3. Terhadap isu presidential threshold, dalam Seminar Nasional XXVII AIPI ditekankan bahwa dalam pemilu serentak – ambang batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tidak lagi relevan dengan prinsip keserentakan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, makna ambang batas presiden tidak perlu diatur dalam UU Pemilu Serentak karena justru bertentangan dengan prinsip kerentakan pemilu presiden dan legislatif. Sebaliknya, parliamentary threshold yang signifikan (antara 7-10 persen) akan mendorong lahirnya sistem kepartaian sederhana.
  4. Diperlukan pengaturan model koalisi yang relatif longgar khususnya pada Pemilu Presiden putaran pertama. UU Pemilu Serentak 2019 sebaiknya mengatur mekanisme dan tata cara pembentukan koalisi sebelum pemilu serentak dilakukan atau minimal pada tahap setelah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Selanjutnya pada putaran kedua [apabila tidak ada calon yang mencapai batas minimal syarat mayoritas 50% + 1], partai-partai yang calonnya kalah dapat bergabung dengan koalisi partai yang telah ada. Bentuk koalisi pada putaran kedua ini merupakan bentuk koalisi yang dipermanenkan untuk satu periode pemerintahan.
  5. Proses kandidasi calon presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilu pendahuluan sebagai salah satu cara agar partai politik melibatkan banyak pihak (publik) dalam proses penentuan calon presiden dan wakil presiden.
  6. Perlunya kejelasan rumusan hukum yang menjadi pegangan bagi penyelenggara pemilu serentak 2019 dalam bentuk Undang-Undang. Kejeleasan ini khususnya yang mengatur mengenai district magnitude (besaran daerah pemilihan), alokasi kursi yang disesuaikan dengan proporsionalitas pemilih, keadilan pemilu, prinsip pemilu tanpa kekerasan, dan independensi penyelenggara pemilu.
  7. Dalam rangka menjaga representasi keterwakilan perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, RUU Pemilu Serentak sebelum diundangkan sebaiknya mengatur kewajiban dan keharusan bagi partai untuk menetapkan representasi keterwakilan perempuan, baik pada saat penyusunan calon anggota legislatif, maupun dalam kepengurusan partai politik.
  8. Dalam rangka memperbaiki kualitas hasil pemilu, khususnya kualitas calon anggota perwakilan rakyat, perlu adanya kewajiban bagi partai untuk melakukan proses kandidasi yang demokratis di internal partai secara terbuka yang melibatkan publik dan/atau anggota partai politik.
  9. Tata kelola pemilu, sangat tergantung pada pilihan sistem pemilu dan pengertian (maksud) pemilu serentak. Sistem pemilu akan berhubungan dengan disain surat suara (ballot vote). Dari sisi penyelenggara pemilu, sistem tertutup lebih memudahkan aspek tata kelola pemilu. Dengan 2.453 daerah pemilihan, sehingga disain surat suara akan sangat menentukan. Pengertian pemilu serentak, sebagai pemilu untuk memilih 5 suara (5 kotak suara) ataukah dipisah menjadi pemilu nasional dan pemiluh daerah dengan jeda waktu. Keserentakan ini perlu diperjelas, apakah serentak pencoblosan, atau serentak periode waktunya.

Selain itu, perlu pengaturan tentang kodifikasi daftar pemilih antara pemilu serentak 2019 dengan pilkada serentak, khususnya perpindahan warga untuk memilih berdasarkan NIK yang single, atau tidak diubah. Dalam UU Pemilu Serentak 2019 juga perlu ada sinkronisasi tentang siapa yang menentukan penduduk, warga negara, dan pemilih, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. Tata kelola pemilu juga ditentukan oleh masa jabatan KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masa jabatannya akan berakhir pada saat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum selesai.

  1. Dalam hal pengawasan, sistem keadilan pemilu belum sempurna, karena hanya didesain dalam dua sistem yaitu sistem pencegahan dan electoral dispute. Tetapi, belum ada alternative dispute solution sebagai landasaran keadilan pemilu. Padahal keserentakan pemilu akan banyak kasus pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu. UU Pemilu Serentak 2019 perlu memberi paying hukum model penyelesaikan sengketa dalam kerangka dispute resolution. Payung hukum ini sekaligus melindungi Bawaslu dalam menjalankan tugas, dan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang kecil-kecil melalui negosiasi, mediasi dan arbitrer.
  2. Berkaitan dengan penyelesaian kasus politik uang, masih ada masalah pengaturan yang tidak konsisten khususunya pada RUU Pemilu Pasal 497 yang mengatur bahwa politik uang hanya pada subjek hukum yang terbatas (bukan setiap orang). Inkonsistensi lain ada kemungkinan politik uang diperbolehkan pada hari pemungutan suara. Sengketa Pemilu perlu dilakukan oleh sebuah lembaga (Sentra Penegakan Hukum Pemilu) dengan kewenangan yang jelas, termasuk kewenangan untuk menyita barang bukti yang selama ini tidak dimiliki. Pelanggaran dana kampanye idealnya tidak dibatasi oleh waktu, tetapi memiliki jangka waktu yang lebih panjang kurang lebih 2 tahun.
  3. Diperlukan pengaturan etika penyelenggaraan pemilu 2019. Keberadaan lembaga penegak etik penyelenggaraan pemilu 2019 ini perlu diperkuat. Penguatan lembaga penegakan etik perlu diiringi oleh pembenahan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU), karena apabila komisioner terkena kasus etik akan digantikan menurut sistem daftar tunggu. Masalahnya, orang yang ada dalam daftar tunggu belum tentu jauh lebih baik dari yang akan digantikan.
  4. Perlu melakukan antisipasi persoalan etika, karena sumber persoalan etika bukan hanya berasal dari etika penyelenggara pemilu, tetapi bersumber dari peserta (partai dan kandidat). Oleh karena itu, diperlukan perubahan Undang-Undang, bukan hanya mengatur tentang penyelenggara pemilu, tetapi yang diperlukan adalah UU Penyelenggaraan Pemilu. Minimal ada enam aturan etika penyelenggaraan pemilu yang diperlukan, yaitu: (a) integritas calon atau kandidat dalam penyelenggaraan pemilu; (b) sikap percaya terhadap penyelenggara, (c) sikap taat asas bahwa calon tidak melakukan judicial review, (d) larangan hubungan pribadi antara calon dengan penyelenggara, bila ada hubungan perlu dideklarasikan kepada publik, (f) Standar etik mencakup aturan suap kepada pemilih, dan (g) etika hubungan antarcalon—di mana calon tidak perlu mengurusi calon yang menjadi lawan politiknya.

Demikian rumusan hasil Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.

FISIPOL-UGM, Yogyakarta, 28 April 2017

ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Seminar dihadiri Mendagri tersebut juga dihadiri, ketua DKPP, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Dr. S.H Sarundajang,  anggota KPU Hasyim Ashari, Prof Dr Ikrar Nusa bakti, Prof Dr Syamsudin Haris dan ketua umum AIPI Dr Alfitra Salam.

Kegiatan selama 3 hari ini memilih tim perumus nasional terhadap pokok-pokok pikiran hasil Seminar nasional yaitu, Nur Hasyim dari pusat penelitian politik LIPI, Ferry Daud Liando dari Ilmu Politik FISIP Unsrat dan Mada Sukmajati dari PolGov Fisip UGM  selaku tuan rumah. (*/Amas)

Wakil Presiden Undang Wali Kota Manado ke Istana

Foto bersama usai Workhsop (Foto Ist)

MANADO – Torehan prestasi terus diraih Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota, Mor Dominus Bastiaan dalam membangun Kota Manado. Dalam aspek peningkatan pelayanan disektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, kembali Pemkot Manado mendapat perhatian secara Nasional.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota yang akrab disapa GSVL ini, mendapat kehormatan diundang mengikuti Rating Kota Cerdas (RKCI) tahun 2017. Kegiatan yang dihelat oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) ini akan digelar mulai Mei hingga Oktober 2017.

Di sela-sela pelaksanaan Workshop e-Government dan Smart City for Executive Government di Bandung, Kamis (27/4/2017) belum lama ini, Guru Besar ITB dan Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Prof. Suhono Harso Supangkat menjelaskan bahwa Kota Manado dinilai sebagai salah satu Kota dari 98 Kota di Indonesia yang sementara mengembangkan Smart City, sehingga perwakilannya diundang mengikuti Workshop.

Rating Kota Cerdas Indonesia adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemetaan sehingga tiap kota mampu menjadi Kota Cerdas berdasarkan potensi dan karakter lokal.

“Rencananya, acara ini akan dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada 4 Mei 2017 di Istana Wapres, dan Wali Kota Manado, G.S. Vicky Lumentut turut diundang untuk menghadiri acara ini sekaligus mengadakan semacam talk show dengan mengundang 3 Kementrian, Kemendagri, Bappenas dan Kemenkominfo serta Apeksi dan APIC,” ujar Prof Suhono.

Tidak hanya itu, Prof Soehono yang menjadi fasilitator kunci dalam Workshop e-Government dan Smart City for Government Executive di Bandung pada 24-27 April 2017 mengemukakan inti dari kegiatan ini adalah mengenalkan model ukuran kematangan Kota Cerdas di Indonesia. Yakni, sejauh mana tingkat kesiapan kota-kota dalam membangun kotanya sehingga warganya bisa hidup nyaman, bahagia, sejahtera yang berkelanjutan.

”Banyak persepsi membangun Kota Cerdas hanya membangun Command Center saja atau aplikasi, tetapi tidak melihat aspek ekosistem lainnya seperti manusia, budaya sebelumnya hingga tata kelola. Kemudian, tujuan RKCI yakni melakukan pengukuran kinerja pengelolaan kota terhadap pelayan masyarakat. Kemudian, memberikan gambaran yang lebih komphrehensif mengenai kondisi kota dan permasalahan di dalamnya,” tutur Prof Suhono.

RKCI juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi stakeholder kota dalam membangun layanan kota. Juga, sebagai proses evaluasi berkelanjutan dalam implementasi smart city di kota kota Indonesia.

”Permasalahan kota seperti kemacetan, kejahatan, lingkungan dan lainnya kian kompleks. Hal ini menyebabkan adanya kebutuhan inovasi dalam mengatasi permasalahan kota,” ucap Guru Besar ITB ini.

Ditambahkannya lagi bahwa implementasi smart city sebagai solusi banyak dilakukan kota namun belum ada model referensi. “Karena itu, dibutuhkan evaluasi dan pemetaan kondisi kota agar tiap kota mampu berinovasi berdasarkan kondisi dan karakteristik tiap kota di Indonesia,” paparnya.

Pada kesempatan ini pemerintah Kota Manado turut mengirimkan 4 (empat) ASN mengikuti Workshop e-Government dan Smart City for Government Executive di Bandung pada 24-27 April 2017. Tampil sebagai fasilitator dalam workshop 14 Tenaga Pengajar ITB yang memberikan materi di seputar e Government dan Smart City, termasuk mengunjungi Smart Living di Kampus ITB. (*/Amas)

Sukses Konser Paskah, Jackson Kumaat Sampaikan Terima Kasih Pada Warga Sulut

Ketua Panitia Konser, Jackson Kumaat menyapa warga dari atas panggung (Foto Ist)

MANADO – Spektakuler pelaksanaan rangkaian Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional 2017 di Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (28/4/2017) tadi malam, pada acara penutupan di Lapangan KONI Sario Kota Manado, Ketua Panitia Konser Paskah Nasional Jackson Kumaat mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang mendukung pelaksanaan acara tersebut.

”Kebersamaan kita dalam menyukseskan acara Paskah Nasional dan Kerukunan Nasional 2017 di Sulawesi Utara, hingga malam ini pada acara Konser Paskah adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami panitia pelaksana. Kemudian, saya mengatakan bahwa kesuksesan kedua event nasional ini, berkat dukungan penuh dari masyarakat Sulut. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Sulut, mari kita rawat kerukunan,” ujar Jacko sapaan akrab Kumaat.

Ribuan warga ketika memadati Konser Paskah di Lapangan KONI Manado (Foto Ist)

Untuk diketahui, Konser kali ini mendatangkan Sidney Mohede, sebagai penyanyi rohani, dan sebelum Konser dimulai diawali dengan Pawai Perukunan nasional yang dimulai dari Gereja Gpdi Pusat di Jalan Sam Ratulangi menuju Lapangan KONI Manado untuk titik finishnya.

Jackson Kumaaat saat menyapa warga Sulut dalam Konser Paskah di Lapangan KONI (Foto Ist)

Jackson yang adalah Ketua DPD KNPI Sulawesi Utara ini pada kesempatan pawai juga menurunkan personilnya untuk bersama-sama dalam rombongan (tim) Pawai, demi memeriahkan pelaksanaan Pawai Kerukunan Nasional tersebut. Tak menciptakan jarak, Jacko juga mengambil bagian sebelum jalannya rombongan Pawai, menyempatkan diri bersama pihak Polantas mengatur barisan peserta Pawai dan ikut mengarahkan jalannya kendaraan. (Amas)

Meriahkan Pawai Kerukunan, Jackson Pimpin KNPI Sulut Berada Didepan

Jackson Kumaat memimpin langsung rombongan Pawai Kerukunan dari KNPI Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Tidak hanya menyampaikan pentingnya kerukunan dalam dialog formal dan sambutan-sambutan semata, lebih dari itu, Jackson Kumaat, SE.,SH, Ketua DPD KNPI Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa kerukunan perlu dipraktekkan. Merawat kerukunan, kata Jacko sapaan akrab Kumaat adalah suatu perilaku positif yang patut dicontohkan kamu muda.

Penuh gairah menjaga kerukunan, Ketua KNPI Sulut, Jackson Kumaat, Ketua KNPI Manado, Erick G Kawatu dan Ketua MPI KNPI Talaud saat Pawai (Foto Suluttoday.com)

”Kerukunan Nasional merupakan tujuan kita semua dalam mewujudkan Indonesia yang terintegrasi, jauh dari pertikaian dan konflik sosial. Dan itu, kita memulainya dari Sulawesi Utara melalui kegiatan dan aktualisasi yang ditunjukkan secara nyata oleh DPD KNPI Sulawesi Utara. Nah, hari ini dalam Pawai Kerukunan Paskah Nasional 2017, KNPI Sulut juga mengambil bagian untuk merawat kerukunan itu,” kata Kumaat, Jumat (27/4/2017) disela-sela Pawai Kerukunan di Manado.

Pengurus KNPI Sulut ketika mengikuti Pawai Kerukunan (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya itu, Jacko yang pada kesempatan tersebut menjadi Ketua Panitia Konser Paskah 2017 juga turun langsung memimpin pengurus dan keluarga besar DPD KNPI Sulut untuk berada dalam satu barisan, ikut memeriahkan Pawai Kerukunan. Jacko menghimbau warga Sulut agar terus mempraktekkan kerukunan sebagai wujud dari kebersamaan.

Peserta Pawai Kerukunan kampanyekan Torang Samua Ciptaan Tuhan (Foto Suluttoday.com)

”Hidup rukun dan damai itu sudah menjadi tradisi kita orang Sulawesi Utara, mari kita mewujudkan slogan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, SH yakni ”Torang Samua Ciptaan Tuhan”. Melalui Pawai Kerukunan ini, kita makin mengukuhkan bahwa Sulut terhindar dari provokasi yang berpotensi memecah-belah persatuan, dan kebersamaan,” ujar Jacko, Ketua DPD KNPI Sulut dua periode ini.

Sekedar diketahui, rombongan Pawai KNPI Sulawesi Utara menempatkan posisi paling depan saat memulai start Pawai, hingga masuk finish di Lapangan KONI Manado. KNPI juga menampilkan indahnya kerukunan dan kebersamaan pemuda di Sulawesi Utara dengan tulisan-tulisan di spanduk, bahkan dalam kebersamaan yang dijalin.(Amas)

iklan1