GAWAT, Limbah Membahayakan Pemprov Sulut Didesak Tertibkan Penambang Tanpa Izin

Ilustrasi, akibat limbah pertambangan lingkungan tercemar (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui, aktivitas penambangan liar atau yang biasa disebut dengan Penambang Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut), cukup sulit dijinakkan apalagi dieliminir. Padahal sudah jelas perintah Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas PETI harus dibasmi. Logam yang digunakan penambang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan hidup baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, telah terjadi secara massif konflik antar penambang yang berujung pada kematian. Bukan hanya itu, para aktivis lingkungan di mana-mana pun telah mengingatkan PETI bertentangan dengan UU nomor 11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengancam penambang yang tak mengantongi izin menambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai riset oleh kalangan akademisi juga menyatakan secara jangka panjang PETI ini akan menggerogoti secara negatif daerah yang kaya mineral emas dan logam lain. Di Sulut mereka tersebar di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, di Minahasa Utara, di Minahasa (Tatelu) di Bolmong Timur, Bolmong induk, Bolmong Selatan juga Bolmong Utara sampai di Sangihe. Informasi diperoleh, para PETI bebas beroperasi tanpa bisa dihentikan aparat.

Yang membahayakan dari aktivitas PETI adalah adanya limbah yang bercampur dengan tanah dan air sungai yang justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pakar lingkungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Setli Tamod mengatakan, bahan kimia sejenis Mercury telah terbukti sangat berbahaya saat bercampur dengan air sungai atau merembes ke tanah.

Tanah yang tercampur bahan kimia baik itu mercury atau sianida pasti akan berubah kualitas serta menjadi bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

“Kalau penambang rakyat itu, kondisi tanah tambang dibuka begitu saja. Itu cenderung akan merusak, karena tanah tambang berasosiasi dengan tanah-tanah yang masam,” ujar Tamod, Jumat (11/8/2017).

Kemudian, makin lebih fatal lagi, efek limbah dari pertambangan tanpa izin, pada saat bagian tanah terbuka dan curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan air larian yang masam. Berarti kemungkinan besar air itu akan menjadi masam.

“Kalau masam berarti tidak baik untuk kehidupan. Baik manusia maupun makhluk hidup lainya,” tuturnya.

Lanjut Tamod menambahkan, sebagai pakar mereka sudah berkali kali mengingatkan cara pengelolaan tambang rakyat. Banyak yang tidak tahu dan secara sembarangan membuka tanah tambang. Padahal, setiap daerah tambang itu harus ada kapsulisasi atau pengamanan.

“Kan berbeda tanah-tanah bukan tanah tambang. Karena sering kali terlihat berwarna gelap, putih. Nah, itu karena asam. Sering tanaman-tanaman sekitar pertambangan mati. Itu karena asam,” tandasnya.

Tanaman yang tumbuh, kata dia, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi asam. Itu terjadi kalau oleh aktifitas penambangan yang tidak mengamankan lokasi bahan induk tambang.

“Kalau air tanah pasti tercemar diakibatkan air seputaran itu menjadi masam kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Makanya kalau di industri tambang yang baik dan benar, perusahaan memakai istilah namanya sediment trap untuk mengamankan daerah yang dianggap bermasalah,” kata Tamod.

Bahkan, Tamod secara keras mengingatkan ancaman bagi kemanusiaan akibat aktifitas tak terkendali oleh penambangan tanpa izin. Kalau tidak ada amdal apalagi izin, maka setiap area terbuka akan memberi peluang untuk logam-logam yang lain masuk ke dalam air, tanah itu jadi masam bahkan beracun dan itu mengalir ke mata air dan lainnya.

“Banyak biota yang mati. Berarti akan terindikasi kalau tercemar logam berat, keaneka ragaman biota di daerah sungai bukan hanya akan menjadi menurun bahkan bisa punah,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tamod, pemerintah sudah seharusnya jangan pasif. Harusnya pemerintah gelisah dengan kehadiran PETI. Pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah simbol negara yang menjadi pemilik tanah dan isinya. Pemerintah harus menguji semua kualitas air sungai, sumur yang daerahnya ada aktifitas pertambangan.

“Itu harus segera. Karena bisa berakumulasi logam masuk pada tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Oleh karenanya, kata Tamod pemerintah harus bertanggung jawab melalui regulasi yang sudah ada. Karena mengabaikan sikap tegas dalam hal penegakan supremasi hukum ini jelas akan merusak kesehatan warga maupun lingkungan. Dia mengaku sedang menyusun perda tambang. Ranperda untuk pengelolaan tambang umum.

“Saya menyarankan sebagai akademisi, penambangan rakyat itu harus diatur. Kalau tidak, limbahnya bisa kemana-mana dan bencana bagi kemanusiaan. Jadi harus segera disikapi oleh pemerintah. Bertindak gerak cepat mengambil langkah ini. Jangan dibiarkan seperti selama ini. Karena jelas bisa membahayakan dari berbagai aspek,” tandasnya.

Sekedar diketahui, pendapat juga disampaikan pakar ilmu tanah Pertanian Unsrat Dr Jailani Husen yang menyentil terkait peran pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya lingkungan sudah jelas terkait dengan kesuburan tanah, kualitas air tanah, bukan untuk dicemarkan atau dirusak. (*/Mas)

iklan1
iklan1
iklan1