PP 18 BISA PACU MONEY POLITIK

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

KEBIJAKAN Pemerintah melalui PP 18 tentang hak keuangan DPRD bisa mempertajam konflik di daerah. Kebijakan tersebut adalah pemberian kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPRD. Makin tingginya pendapatan anggota dprd akan memungkingkan calon anggota dprd melakukan apa saja untuk mendapatkan jabatan itu. Cara-cara lazim yang digunakan adalah membayar para pemilih untuk mendapatkan dukungan suara.

Para calon bisa saja menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota DPRD. Sebab menjadi anggota DPRD, ternyata tidsk sekedar menyelamatkan status sosial tetapi juga bisa menjanjikan untuk menjadi kaya raya. Sebagian masyarakat bermotivasi jadi anggota DPRD dalam rangka untuk status sosial, artinya menghindari status pengangguran.

Sementara motivasi yang lain adalah untuk memperbaiki status ekonomi. Dengan adsnya PP 18 maka akan memberi jaminan bagi setiap anggota DPRD untuk menikmati pendapatan yang lebih besar. Namun dampak nya adalah akan banyak masyarakat tergiur menjadi anggota DPRD di tahun 2019. Yang perlu di cegah adalah kemungkinan adsnya tindakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu.

Selain memperdaya pemilih lewat sogokan, mayatakat bisa diadu domba, diintimidasi, diprovokasi. “Konflik sosial sering terjadi, karena masyarakat dipaksa untuk berbeda pilihan”. Hak-hak politik pemilih di rampas dengan cara menyogok pemilih atau dengan cara-cara siasat buruk yang kemungkinan akan dilakukan oleh para politisi pemburu kekuasaan. (***)

 

Penulis : DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISPOL Unsrat Manado

iklan1
iklan1
iklan1