MENEROPONG MASA DEPAN KEDAULATAN PANGAN BERKELANJUTAN

Yesi Hendriani Supartoyo (Foto Ist)

Oleh : Yesi Hendriani Supartoyo, SP., MSi

Kandidat Doktor/S3 Perencanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan Institut Pertanian Bogor; Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI Komisi IV Bidang Pertanian (2015 – 2016)

Capaian Utama Pembangunan Bidang Pangan

Bapak Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyebut kata “pangan” sebanyak 45 kali dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hari UlangTahun (HUT) Ke – 72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan kerangka kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 yaitu arah kebijakan pembanguna nnasional, isu pangan termasuk dalam arah kebijakan dimensi pembangunan sektor unggulan. Kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan nasionaltahun 2015 – 2017 menekankan kepada penguatan sektor domestik yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia diantaranya yaitu kedaulatan pangan berbasis produk pertanian berkelanjutan. Capaian utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan terlihat dari pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan berbagai capaian positif. Semisal, peningkatan produksi pangan khususnya pangan strategis seperti beras, cabai, daging dan lainnya. Berikut rincian capaian target produksi pangan berdasarkan komoditas.

Tabel 1.ProduksiPanganStrategis (Juta Ton)Tahun 2014 – 2017

Sumber BPS, RKP 2017 (Foto Ist)

Kebijakan pembangunan kedaulatan pangan diarahkan diantaranya melalui: Peningkatan produksi padi dan pangan lain terutama produktivitas dan diversifikasi; Kelancaran distribusi pangan, efisiensi rantai pasokan pangan dan akses pangan masyarakat; Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat; dan Penanganan gangguan terhadap produksi pangan.

Tata niaga pangan yang semakin efisien menjadi harapan capaian utama pembangunan di bidangpangan. Kondisi tataniaga Indonesia seperti sistem distribusi, logistik, asimetri informasi, struktur, perilaku pasar dan lainnya sebagai Negara kepulauan kerap mengakibatkan munculnya disparitas harga dan anomali pasar pangan.

Oleh karenanya guna melindungi produsen dan konsumen pasar pangan, pemerintah menetapkan batas harga acuan tertinggi (Ceiling price) dan terendah (Floor price) pada tujuh komoditas pangan yaitu padi/beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, gula dan daging sapi. Selainitu, dalam rangka mengatasi gejolak harga pangan di pasar, telah dilakukan beberapa upaya melalui penetapan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan intervensi pasar serta pengembangan Toko Tani Indonesia.

Berkenaan dengan capaian tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatNilaiTukarPetani (NTP) pada Mei 2017 berada di level 100,15 atau naik tipis 0,14 persen dibanding bulan sebelumnya, yakni 100,01. Kenaikan NTP ini didorong oleh kenaikan pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,85 persen. Kenaikan NTP juga disebabkan Indeks Harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,73 persen lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli petani meningkat khususnya pada petani tanaman pangan.

Indeks nilai tukar (Foto Ist)

BPS juga mencatat bahwa kenaikan ini masih berhubungan dengan kenaikan harga pangan di pasaran. Ini merupakan indikasi awal yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani sedikit membaik meskipun NTP hanyasalah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan para petani di Indonesia. Namun, NTP 2017 masih jauh di bawah level tertingginya dalam setahun terakhir, yaitu di 102,2 yang pernah dicapai pada September 2016.

Permasalahan dan Kendala Bidang Pangan

Permasalahan dan tantangan kedepan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kedaulatan pangan diantaranya ialah: Perluasan lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan yang semakin sulit dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian; Rendahnya inovasi dan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan; Belum tercapainya pemerataan dan efisiensi jaringan distribusi dan tata niaga logistik pangan; Belum optimalnya pendataan stok dan permintaan di dalam negeri;

Belum memadainya upaya advokasi untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat agar memenuhi kaidah gizi seimbang; Kurangnya penguatan keamanan pangan dari bahan pangan berbahaya maupun zoonosis; dan terbatasnya permodalan dan belum sempurnanya sistem tatan iaga pangan; serta belum sempurnanya dukungan regulasi untuk peningkatan akses dan aset pelaku usaha tani.

Indeks ketahanan pangan (Foto Ist)

Permasalahan lainnya ialah terkait dengan Indeks Ketahanan Pangan (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia yang berada di peringkat 71 dari 113 negara. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih dalam kategori rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Singapura menjadi satu-satunya Negara di ASEAN dengan nilai indeks paling tinggi. Sementara Indonesia hanya lebih unggul dari Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos.

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pangan

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dilakukan melalui: Pemantapan kedaulatan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; Stabilisasi harga bahan pangan; Perbaikan kualitas pangan dan gizi masyarakat; Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan; dan Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani.

Sedangkan strategi yang diperlukan untuk memperkuat kedaulatan pangan ialah: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); Peningkatan produktivitas melalui optimalisasi sarana produksi pertanian dan peningkatan inovasi di bidangpertanian; Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi; Peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan masyarakat; Efisiensi logistik pangan termasuk peningkatan konektivitas dan pemanfaatan sistem resigudang; Penganekaragaman pangan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal; Pengembangan asuransi pertanian dan peternakan; Perbaikan data dan informasi pertanian; Penguatan akses terhadap sumber permodalan; Pengamanan harga produk pertanian; dan Penguatan aset petanimelaluiland reform.

Harga eceran (Foto Ist)

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga terus berupaya melanjutkan melakukan pengendalian hargapangan. Hal ini terlihat dari perpanjangan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas minyak goreng, gula, dan daging sapi. Berdasarkan kesepakatan, HET tiga komoditas tersebut telah ditetapkan untuk menjaga fluktuasi harga. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan pengendalian harga.

Pangan juga berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan. Melalui bantuan subsidipangan/rastra yaitu merupakan instrumen kebijakan yang diberikan kepada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan (beras) yang merupakan salah satu hak dasar.

Arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan diantaranya ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan menjaga inflasi tetap rendah terutama pada harga komoditas pangan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini akan berpengaruh positif bagi keberlanjutan peningkatan kesejahteraan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Isu pangan pun kerap dikaitkan dengan capaian utama pembangunan di bidang inovasi dan teknologi. Pada tingkat domestik, pencapaian yang menggembirakan terlihat dalam pengembangan teknologi untuk pangan yang dimotori oleh para ilmuwan Indonesia dan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Science and Technopark. Institut Pertanian Bogor (IPB) misalnya telah berhasil mengembangkan benih unggul untuk padi, buah dan sayuran.

Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan IPTEK dan inovasi diantaranya ialah peningkatan dukungan IPTEK bagi daya saing sektor produksi melalui penyelenggaraan litbang (riset) dengan output teknologi/produk baru terdifusi ke sektor produksi dengan fokus pada bisang pangan dan pertanian.

Berkenaan dengan halter sebut, guna menunjang semua capaian dan arah kebijakan serta strategi tersebut juga dibutuhkan data dan informasi statistik di bidang pangan. Dukungan dan informasi statistik dalam rangka perbaikan data pangan dengan memberi dukungan terhadap prioritas nasional kedaulatan pangan. Akhir kata, kontribusi ilmu pengetahuan untuk masa depan pangan yang berkelanjutan tampak melalui capaian utama pembangunan di bidang pangan, penyelesaian kendala dan permasalahan serta menemukan arah kebijakan dan strategi di bidang pangan guna mewujudkan masa depan pangan berkelanjutan di masa depan. [***]

 

Referensi:

iklan1
iklan1
iklan1