VISI POLITIK LAFRAN PANE

Prof Lafran Pane dan Dr Ferry Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Dosen FISIP Unsrat Manado)

BAGI saya hal yang paling membanggakan dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2017 ini adalah ketika Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Prof Drs Lafran Pane (1922-1991). Pahlawan diartikan sebagai “is a person or main character of a literary work who, in the face of danger, combats adversity through feats of ingenuity, bravery or strength, often sacrificing their own personal concerns for a greater good. Jika pengertiannya sebagaimana maksud diatas maka sangat pantas jika Prof Lafran Pane mendapat gelar itu. Penganugerahan ini tentu secara khusus membanggakan keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sekaligus membanggakan kalangan Ilmuan Politik/Tata Negara.

Bagi HMI, penganugerahan ini menjadi sebuah kehormatan karena pengakuan negara terhadap Prof Pane sebagai pendiri organisasi ini pada 5 Februari 1947 juga sekaligus sebagai pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi besar HMI yang paling banyak mempengaruhi kemajuan dan perkembangan sejarah bangsa dan hingga kini kader-kadernya banyak dipercayakan pada jabatan-jabatan kelembagaan negara. Saat mahasiswa, saya diuntungkan karena banyak belajar dan berdiskusi politik dengan para aktivis HMI di daerah. Dari situlah sesungguhnya naluri politik, nalar dan kritis saya terasah.

Bagi ilmuan politik/tata negara di tanah air, penganugerahan itu merupakan pengakuan terhadap pikiran-pikiran politiknya. Apa yang menjadi visi politiknya di zaman itu sepertinya sesuatu yang mustahil karena harus berhadapan dengan rezim “zona aman” orde baru. Di zaman itu banyak pemikir dan aktivis dibungkam oleh rezim karena memiliki cara dan jalan beberbeda dengan penguasa. Inilah keberanian yang luar biasa yang dimiliki putra kelahiran Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara itu. Sebuah kebanggaan manakala visi politiknya akhirnya benar-benar terwujud ketika rezim orde baru tumbang.

Pasca gerakan reformasi, salah satu agenda yang dituntut adalah keinginan publik mengubah sumber-sumber kekuasaan yakni memposisikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan (Jean Bodin, Six Lives de La Republique :1679) dan Kontrak Sosial J.J Rousseau (Perancis). Teori kedaulatan rakyat (volks aouvereiniteit) berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi (istilah etimologis berasal dari bahasa Yunani, “demos” dan “kratos” dan pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat). Sehingga dalam memilih presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebagaimana berlaku saat itu dianggap tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Para Ilmuan Politik maupun Tata Negara berpendapat bahwa jika jalan demokrasi yang dipilih Bangsa Indonesia maka untuk menentukan presiden dan wakil presiden ditentukan secara langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Jauh sebelum peredebatan ini muncul, Profesor Lafran Pane telah menggagas dan memperjuangakan itu. Bagi saya ini ciri seseorang yang memiliki pandangan jauh kedepan dan ia adalah visioner di bidang politik. Saat pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara pada 16 Juli 1970, dalam pidatonya Ia mengatakan bahwa jika bangsa Indonesia ingin menganut sistim presidensial secara tegas, maka cara pemilihan presiden harus diubah: tidak dipilih lagi oleh MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat (Tanjung:2017). Gagasan itu adalah sesuatu yang dianggap melampaui zaman dan beresiko secara politik karena kuatnya rezim pemerintahan orde baru kala itu.

Dalam pidato itu Ia mengusulkan adanya amandemen UUD 1945 terutama untuk kalimat yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Komitmen nasionalismenya terbukti ketika mengusulkan adanya amndemen UUD 1945. Meski menginginkan adanya amandeman namun ada hal-hal yang krusial yang baginya tidak perlu diamandemen yaitu dasar (filsafat) negara Pancasila, tujuan negara, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, dan asas republik (Hakiem:2017).

Perjuangan Lafran Pane yang dalam literatur sejarah sebagai tokoh pemuda perintis kemerdekaan yang berperan mendorong Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia itu akhirnya benar-benar terwujud dengan adanya Perubahan UUD 1945. Ketentuan perubahanan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah berbunyi menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ini menjelaskan bahwa MPR tidak dinyatakan lagi secara tegas sebagai pembentuk kekuasaan tetapi berlaih kepada sang empunya kedaulatan rakyat, (democratische rechtstaat).

Jika hari ini rakyat telah diberikan “kado” yaitu diserahkannya kedaulatan dalam menentukan pemimpin eksekutif baik Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, tentu tidak berlebihan jika kebanggaaan itu kita sematkan bagi Prof Lafran Pane yang meninggal dunia pada 25 Januari 1991 itu. Karena keinginan rakyat dalam menentukan sendiri pemimpinnya lewat pemilihan umum ternyata telah lama diperjuangkannya. Sebagus apapun sebuah sistim pemeritahan, namun jika dalam pembentukannya tidak didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat maka negara itu tidak akan dianggap demokratis. Pemilu tanpa demokrasi memungkinkan untuk terjadi, namun demokrasi tanpa pemilu adalah hal yang mustahil.

Abraham Lincoln (1809-1865) ketika berhasil memimpin AS saat keluar dari perang saudara mengungkapkan bahwa “tak pernah sekali pun saya berusaha untuk dikenang dunia, hidupku ini kubaktikan pada peristiwa-peristiwa di sekitar, bagi generasi dan jamanku, semata-mata agar diriku terjalin dengan sesuatu yang penting bagi sesamaku”. Perjuangan Lafran Pane, putra yang sangat sederhana ini tidak hanya sekedar untuk dikenang, namun sebagai sebuah semangat setiap anak bangsa untuk menjadi pejuang menjaga dan merawat demokrasi kedepan. Perjuangan menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidaklah mudah karena diperoleh lewat perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan.

Bagi saya perjuangan kedepan memberikan dua pesan. Pertama, Manakalah kadaulatan itu telah menjadi milik rakyat saat ini, maka kedaulatan itu tetap perlu dijaga. Ketika rakyat pemilih menentukan pilihanya berdasarkan uang, maka kedaulatan itu tidak lagi dimilikinya. Jika rakyat pemilih menentukan pilihan atas dasar tekanan dan intimidasi maka kedaulatan itu akan ternoda.

Kedua, bagi kaum predator kekuasaan, untuk tidak semena-mena merampas kedaulatan itu dari rakyat. Cara-cara memobilisasi dengan menggelorakan sentimen kelompok untuk mendapatkan kekuasaan sama artinya dengan merampok secara paksa kedaulatan itu dari rakyat sebagai yang empunya kedulatan itu. Memaksa pemilih dengan sogokan, memprovokasi pemilih dengan berita-berita hoax dan intimidasi kekerasan menjadi benalu bagi kemurnian kedaulatan rakyat.

Menjaga kedaulatan rakyat berarti merawat kemurnian demokrasi dengan menjujung tinggi rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan kita. Sebagai akademisi yang telah lama menggeluti politik dan demokrasi maka tidak berlebihan jika saya mendaulat Profoser Pane sebagai pahlawan pejuang demokrasi di Indonesia. [***]

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado, Edisi 14 November 2017

iklan1
iklan1
iklan1