FERRY LIANDO: Pasca Penerapan PP 18/2017, DPRD Diminta Perkuat Kinerjanya

Dr Ferry Liando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana diketahui resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Hal tersebut, juga menuntuk para wakil rakyat di daerah meningkatkan kinerjanya dan menambah kualitas dirinya agar dapat memberi kontribusi positif terhadap masyarakat.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Rabu (22/11/2017), bahwa pentingnya anggota DPRD memaksimalkan kerjanya karena hal itu bila disesuaikan dengan kenaikan pendapatan mereka yang cukup fantastik tersebut. Belum lagi, kata Liando perlu diperhatikan sanksi bila anggota DPRD masih saja mengabaikan kerja yang progresif dan bersikap populis terhadap kepentingan masyarakat.

”Kenaikan itu sebagai perangsang kinerja anggota DPRD. Selama ini, belum ada sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD yang memiliki kinerja buruk baik oleh parpol ataupun Undang-Undang (UU). Anggota dewan bisa berbuat apa saja apa yang ia mau. Rajin dan malas tidak ada kompensasi apa-apa, itu yang terjadi. Rajin dan malas mendapat tunjangan yang setara,” ujar Liando yang juga Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Bahkan, disatu sisi, tambah Liando masih lemahnya semacam pemberian penghargaan bagi anggota DPRD yang memiliki prestasi dalam hal kehadiran dan disiplin yang baik. Padahl, hal-hal yang seperti itu penting menjadi pemanting saat para wakil rakyat meningkatkan kualitas kerjanya. Liando juga mengingatkan, ‘kelemahan’ tersebut jangan dieksploitasi untuk kepentingan segelintor kelompok tertentu.

”Malahan ada anggota DPRD yang rajin tapi tidak diberikan kompensasi apa-apa seperti dalam promosi jabatan dalam pimpinan fraksi atau pimpinan komisi. Karena itu, dengan adanya kenaikan tunjangan ini menjadi sebuah kesadaran bagi setiap anggota DPRD untuk bekerja lebih baik lagi. Jangan memanfaatkan dengan beluk adanya kelemahan sistem. Memang diakui, saat ini belum tersedianya perangkat atau instrumen untuk mengawasi kinerja DPRD. Inilah yang menyebabkan kerja-kerja DPRD tanpa kontrol ataupun evaluasi. Harusnya, parpol berkewajiban mengintrol anak buahnya agar berkinerja lebih baik, namun peran ini belum maksimal,” tutur Liando.

Selain itu, Liando juga menyentil soal pengadilan politik masyarakat atas kinerja DPRD sebetulnya tersedia instrumennya yaitu dalam pemilu. Namun sebagian besar pemilih di Indonesia saat ini cenderung pragmatis. Dosa-dosa politik para politisi dengan secepatnya ”diputihkan” sesaat hanya dengan uang sogokan dari sebagian caleg. (*/Amas)

iklan1
iklan1
iklan1