Soal Penahanan Ollyvia Lumi, Aktivis LSM Soroti Kinerja Kejari Minsel

John Pade (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kinerja penegak hukum yang non diskriminatif, memperhatikan aspek keadilan, transparan, profesional dan berdasarkan atas praduga tak bersalah tentu mendapat support dari publik. Sesuai kasus mutakhir, yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Minsel Ollyvia Lumi ditahan, menuai protes aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menduga penegak hukum tidak teliti dalam proses penyelesaian kasus tersebut.

Ketua LSM Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum (AMMPH) Sulawesi Utara (Sulut), John Pade menyoroti kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minsel atas adanya penahanan terhadap Lumi. Menurut Pade dalam penyelesaian kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Minsel jangan terkesan terburu-buru dan akhirnya meniadakan pertimbangan-pertimbangan penting yang semestinya dilakukan agar transparan.

”Sebagai LSM yang selama ini konsen terhadap penegakan hukum mendorong sepenuhnya upaya positif, tranaparn, adil dan profesional yang dilakukan para penegak hukum di daerah ini. Namun, yang menyangkut penahanan terhadap Kadis Kominfo Minahasa Selatan kami menilai ada kejanggalan, Kajari perlu meninjau kembali hal ini karena akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di Sulawesi Utara nantinya,” ujar Pade, Rabu (22/11/2017) saat ditemui di Rumah Kopi Billy 17 Kota Manado.

Aktivis vokal itu juga menyayangkan bila kritik dan koreksi publik tidak diperhatikan Kejari Minsel, maka hal itu akan menjadi kelemahanan tersendiri dalam hal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum di Minsel menjadi menurun. Tidak hanya itu, Pade mengungkap indikasi kejanggalan atas penahanan terhadap Lumi yang diduga dipaksakan.

”Sesuai kajian dan informasi yang kami himpun, dimana kasus 700 juta yang ditujukan kepada Ollyvia Lumi, yang adalah Kepla Dinas kami menduga kuat terdapat kejanggalan yang patut didalami lagi. Sebetulnya, ada apa dengan Kejari Minsel?, sehingga kemudian penahanan tersebut dilaksanakan dengan cukup menyisahkan misteri,” tutur Pade tegas yang meyebutkan pihaknya akan berencana melakukan unjuk rasa bila kasus ini masih terus berlanjut tanpa mendengarkan aspirasi publik.

Pade menambahkan, bila saja penahanan Kadis Kominfo Minsel berdasarkan informasi yang tidak jelas kesannya ada sesuatu yang perlu diinvestigas lebih lanjut dari kerja Kejari Minsel, yang dikatakan Pade mulai menunjukkan kekuatan dan menyepelehkan kerja-kerja BPK.

Untuk diketahui, penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan terhadap Kepala Dinas Kominfo di Minsel, dengan tuduhan penyalahgunaan dana Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) tahun anggaran 2016 senilai Rp 700 juta rupiah, mulai secara luas dipertanyakan para aktivis LSM dan masyarakat peduli hukum. (*/Amas)

iklan1
iklan1
iklan1