KEHARUSAN REFORMASI 2.0

Yayat Biaro (Foto Ist)

Tak kelar-kelar semua problem bangsa ini kalau tidak segera kita lakukan reformasi kedua. Sasaranya transparansi lembaga demokrasi yang selama ini tak dapat dikontrol publik. Pasca reformasi, masih tersisa persoalan super penting, yaitu adanya beberapa lembaga demokrasi yang nampak secara sengaja didesain agar kontrol publik atasnya lemah. Dan karenanya lembaga-lembaga ini menjadi diktator baru bagi semua proses permainan kekuasaan yang dijadikan akses utama penguasaan atas sumber daya ekonomi dan politik.

Dan ini telah berlangsung sepanjang perjalanan reformasi. Setidaknya ada tiga lembaga yang abu-abu regulasinya dan cenderung menjadi lahan ekslusif kelompok tertentu dalam menguasainya dengan cara curang.

1). Parpol. Dikuasai dengan cara personal dan oligarkhis. Dengan regulasi yang buruk berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, maka hal ini menjadi pintu masuk utama bagi para pemilik modal besar utk bekolaborasi secara oligarkhis untuk menguasainya. Korupsi politik baik yang dilakukan secara personal maupun sebagai tindakan korporasi menjadi tabiat utama.

Kasus Nazarudin, Setnov, Olly Dondokambey akan tambah panjang daftarnya kalo terbuka, karena operasi dasar parpol yang tidak transparam dalam hal pengelolaan keuangan partai politik. Agenda mereformasi parpol, tak bisa diharapkan pd partai. Karena bagi partai hal itu laksana memenggal leher sendiri.

2. Media massa. Untungnya era digital menyediakan kecanggihan pola komunikasi alternatif, jika tidak? Maka pertarungan penguasaan persepsi publik sbg bagian utama pertarungan politik akan dimonopoli oleh para diktator pemilik rezim media. Regulasi kita berkaitan dengan kepemilikan media dan afiliasinya dengan parpol sangat amburadul. Dalam kondisi demikian, monopoli atas tafsir kebenaran bukan cuma dilakukan oleh institusi negara sbg diktator, lebih bahaya dari itu, tafsir kebenaran dlm operasi media dimonopoli oleh selera personal pemilik media.

Tak ada ruang pertarungan atas klaim kebenaran secara adil. Ini bukan demokrasi, dimana klaim kebenaran bisa disajikan dlm mekanisme seimbang dan setara. Dalam jangka panjang inilah alat penjajahan atas warganegara secara sistematis. Warga dikerangkeng persepsinya dg serbuam info media yang didesain sesuai kepentingan pemiliknya. Mana yang benar, mana yang baik mana yang manfaat didesain sesuai selera penguasa media.

3. Korporasi jahat. Perubahan sistem politik dan pembaharuan hukum telah berjalan maju dan cepat. Perubahan yang menghasilkan banyak perbaikan dlm pola partisipasi warga negara dalam hak-hak sipil dan politik yg mendasar. Tapi kenyataan tak bisa dipungkiri, dalam wilayah ekonomi strategis ada beberapa korporasi penguasa sumberdaya ekonomi yang beroperasi dengan cara usaha yang curang dalam bentuk kartel, monopoli, oligopoli dan monopsoni yang berlangsung sdh sangat lama dan tak berubah bahkan setelah rezim berganti berkali-kali.

Bisnis sektor energi, sektor pangan dan bisnis berbasis teknologi. Merekalah penguasa yang bisa berkolaborasi dengan rezim mana saja, bahkan bisa memaksakan kepentinganya dg membeli regulasi dan mendesain keputusan negara. Negara telah lama dibajak mereka, dan sampai kapan kita diam saja? Kurang lebih, inilah tiga institusi yang harus menjadi target perubahan dalam gerakan reformasi 2.0 yang kami yakin menjadi bagian penting isu utama beberapa hari kedepan. [***]

Wassalam, Tangerang 512 Yayat Biaro. Kornas Jari

iklan1
iklan1
iklan1