PERKAWINAN POLITIK

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si

(Pengamat Politik Sulawesi Utara)

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Saat itu akan diselenggarakan pemilihan anggota legislatif dalam tiga tingkatan, pemilihan DPD RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam hari yang sama pada 17 April 2019. Sejumlah lembaga yang diberikan kewenangan baik sebagai penyelenggara maupun supporting seperti pemerintah daerah makin giat melakukan sosialisasi. Akhir pekan lalu saya mendapat kesempatan menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam tiga tempat yang berbeda yakni oleh Kementerian Dalam Negeri (29/11), Kesbang Politik Kota Manado (30/11) serta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado (2/12). Topik yang dimintakan berkaitan erat dengan kepemimpinan politik.

Fenomena politik saat ini makin disibukan oleh persiapan partai politik untuk mengikuti proses selection for political leaders itu. Hakekat politik itu sendiri bukan sekedar bagimana sebuah kekuatan politik atau elit politik dapat mencapai pucuk kekuasaan. Namun yang amat penting pula adalah bagiamana kekuasaan itu diselenggarakan dan dapat ditemukan atau dipertahankan kembali. Dalam sejarah peradaban salah satu cara agar kekuasaan itu dapat dijalankan dan dipertahankan adalah memperluas wilayah kekuasaan. Semakin besar wilayah kekuasaan yang direbut maka kekuasaan itu akan sangat mudah untuk diselenggarakan atupun dipertahankan.

Mempersatukan dua kerajaan yang beberbeda dengan cara mengawinkan dua anggota keluarga kerajaan. Perkawinan itu bermotif agar menhindari permusuhan dua kerajaan atupun memperkuat basis kekuatan dari serangan musuh. Dalam berbagai sumber diketahui bahwa pada masa kerajaan Mataran dan juga Majapahit, perkawinan politik semacam itu menjadi hal yang biasa dilakukan untuk menghindari pertempuran.

Sejarah Mataram Kuno menyebutkan bahwa Dinasti Sanjaya takluk dibawah Dinasti Syailendra. Pada masa pemerintahan raja Indra (782-812), Syailendra mengadakan ekspedisi perdagangan ke Sriwijaya, sekaligus melakukan perkawinan politik puteranya, Samaratungga, dengan Dewi Tara, puteri raja Sriwijaya. Tahun 790, Syailendra berhasil menyerang dan mengalahkan Chenla (Kamboja), Perkawinan trah atau keturunan Mataram Kuno dengan trah Sriwijaya, akhirnya kekuatan yang besar untuk memperluas daerah mereka.

Penyatuan kekuasaan hampir terjadi juga antara Majapahit dengan kerajaan Sunda. Namun karena permasalahan upeti kepada Hayam Wuruk sehinga akhirnya berkahir dengan perang Bubat. Perkawinan politik sepertinya cenderung bermotif pada kekuasaan politik. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Partai Demokrat mengusung Hatta Radjasa Ketua PAN waktu itu sebagai calon wakil presiden mendampingi Parbowo. Koalisi Partai Demorat dan PAN ini sepertinya terkait erat pernikan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) Putra Pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono dengan Putri Ketua Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya Rajasa (Aliya).

Sebelumnya Pernikahan politik terjadi juga seperti di era Presiden Soeharto yang menikahkan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dengan Prabowo Subianto (putra begawan ekonomi Sumitro). Perkawinan dari dua insan manusia yang berbeda ternyata tidak selalu bermotif memadukan dua hati yang berbeda. kecenderungan perkawinan terjadi bisa saja karena motif politik, ekonomi ataupun pengukuhan persahabatan dari kedua orang tua masing-masing.

Terlalu jauh untuk menyimpulkan bahwa perkawinan Kahiyang Ayu, Putri Joko Widodo Presien RI dan Bobby Nasution sebagai marriage of convenience atau marriage of state, sebab sebagaimana pengalaman saya bahwa perkawinan itu merupakan sebuah ikrar bersama atas nama cinta, tak bisa dipisah keculai oleh maut. Namun secara politik tentu perkawinan Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution itu akan berdampak secara politik.

Peta politik hari ini sepertinya dukungan terhadap Joko Widodo pada Pilpres 2019 akan makin berat di pulau Jawa. Joko Widodo tidak mungkin hanya akan mengandalkan suara mayoritas pemilih pulau jawa. Kemenangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada Jakarta sepertinya taste the water bahwa dukungan terhadapnya terutama di Jakarta bisa mengancam. Kegiatan reuni yang digelar pada 2 Desember 2017 makin membuktikan bahwa kekuatan dukungan masyarakat terjadap di Joko Widodo di pulau Jawa bisa terganggu.

Mengawinkan putrinya Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution anak mantan Direktur Utama PTPN IV almarhum Erwin Nasutioan salah satu keluarga terpandang di Medan. Dari perkawinan itu Kahiyang Ayu mendapat gelar Siregar. Menurut riwayat silsilah Batak, Siregar atau Toga Siregar merupakan generasi keempat keturunan Siraja Batak. Dengan diberi marga Boru Siregar, Kahiyang juga akan mendapat Bapak “baru” yang juga orang Batak. Evangeline Hutabalian, Antropolog dari FISIP Universitas Airlangga mengatakan proses adat pemberian marga untuk mendapatkan pengakuan dalam keluarga Batak Toba. Hal ini dilakukan karena selain menuntut hak waris juga terlibatnya peran adat dalam hak dan kewajiban atas dasar Dalihan Na Tolu.

Tentu dengan menjadikan anaknya sebagai warga batak akan berpengaruh pada popularitas Jokowi di Pulau Sumatera. Faktor emosional antara Jokowi dengan masyarakat setempat akan terbentuk dengan sendirinya. Data daftar pemilih Pemilihan Presiden tahun 2014, pulau Sumatera memiliki pemilih terbesar setelah pulau Jawa. Pemilihnya sekitar15-20 persen yang tersebar di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka, Belitung dan Jambi. Angka ini belum terhitung dengan pemilih yang berasal dari pulau Sumatera perantau di daerah lain yang tersebar di penjuru Indonesia.

Tentu secara politik ini sangat menguntungkan Joko Widodo dalam kompetisi pemilihan Presiden pada tahun 2019. Sebab meski tidak serta merta semua pemilih di pulau Sumatera akan memilihnya kembali, namun kemugkinan Joko Widodo akan mendapatkan suara mayoritas, berpotensi besar akan terjadi. Salah satu faktor yang membentuk sikap pemilih dalam menentukan calon pemimpin politik sangat besar dipengaruhi oleh faktor hubungan emosional antara pemilih dengan calon. [***]

 

————————-

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado

iklan1
iklan1
iklan1