Menakar Strategi Politik Petahana Vs Non Petahana di Maluku Utara

Suatu Telaah untuk Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2018-2023

Alfret Goraph (Foto Ist)

Saya mulai membedah permasalahan di atas dengan pertanyaan ada apa dengan petahana dan mengapa petahana sulit dikalahkan pada pemilihan umum kepala daerah. Pertanyaan ini memang sulit untuk dijelaskan dengan mudah. Namun penulis kali ini ingin menjawab dan memberikan alternatif solusi melalui pendekatan ilmiah bagi non petahana/lawan politik yang ingin menjatuhkan elektabilitas dan popularitas petahana pada pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2018-2023.

Tapi kemudian penulis perlu menjelaskan apa itu petahana dari perspektif politik sehingga kita benar-benar paham. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009. Petahana dalam bahasa Inggris: incumbent, berasal dari kata “tahana”, yang berarti Kedudukan, Kebesaran, Atau Kemuliaan dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana.

Sebagai contoh, pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah petahana, karena ialah presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi-terbuka (di mana sang petahana tidak mencalonkan diri), istilah “petahana” terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang masih memegang jabatan kekuasaan.

Petahan atau Gubernur, Bupati, & Walikota yang telah lima tahun menjalankan roda pemerintahan dan pada pilkada kedua turut maju menjadi calon Gubernur, Bupati & Walikota. Kurang lebih 4 kali pilkada dilaksanakan beberapa kasus pada pilkada petahana dikalahkan oleh non petahana, namun dapat dipastikan hampir 99% selama pilkada di Indonesia petahana sulit dikalahkan. Petahana yang kalah pada pilkada yaitu pilkada DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bengkalis, Belitung Timur Basuri, dan daerah lainnya.

Mengapa petahana sulit dikalahkan oleh non petahana pada pilkada? Ada beberapa indikator yang dapat kita lihat yaitu 1) Ketika menang pada pilkada, petahana menepati janji politik kepada konstituen dengan melaksanakan program-program kerja politik; 2) Program kerja politik yang terintegrasi dalam program kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD); 3) Rencana program kerja jangka pendek dan program kerja yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara tidak langsung program-program kerja politik telah di cover dalam program kerja satu tahun anggaran. Jika dalam lima tahun dan petahan telah menepati janji-janji politiknya maka popularitas dan elektabilitasnya secara langsung naik.

Artinya bahwa dengan dilaksanakannya program-program kerja politiknya maka pemilih dan masyarakat akan senang dan tetap memilih petahana jika pilkada dilaksanakan. Janji-janji politik petahana yang telah dilaksanakan menjadi modal politik ketika maju pada pilkada kali kedua dan sangat mustahil petahana dikalahkan. Hal inilah yang membuat elektabilitas dan popularitas petahana dimata konstituen dan masyarakat sangat baik dan trendnya pun meningkat.

Ada beberapa metoda dasar perlu dilakukan kandidat politik lain yang ingin melawan petahana yaitu pertama; mempersiapkan diri, mental dan anggaran politik yang cukup besar menjadi modal utama. Kedua; seleksi kandidat artinya partai politik dalam menetapkan calon bukan memilih tikus dalam kantor.

Memilih calon harus memiliki profil calon, rekam jejak politik yang baik di mata masyarakat bukan calon baik di mata elit politik. Ketiga; kebiasaan partai politik artinya partai politik jangan memandang pilkada ajang mencari uang dengan calon membeli partai sebagai kendaraan politiknya walaupun tidak dilarang. Sehingga tidak terkesan partai politik sebagai mesin pencetak uang.

Kembali pada substansi pembahasan kita yaitu bagaimana popularitas dan elektabilitas petahana dapat dijatuhkan oleh non petahana. Dalam buku penulis tentang marketing politik lokal: teori dan analisis strategi politik, penulis menawarkan beberapa strategi politik yang dapat digunakan calon lain atau lawan politik sebagai berikut; 1) Calon dan partai politik, tim sukses harus mengevaluasi janji-janji politik petahana yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.

Penting sekali partai politik, calon, tim sukses melakukan evaluasi. Mengapa karena jika petahana tidak dievaluasi maka akan sangat sulit melawan dan menjatuhkan petahana. 2) Metoda dan strategi evaluasi harus benar dan tepat sasaran. Jika salah maka desain dan strategi politik yang dibuat pun akan sia-sia. Tujuan dilakukan evaluasi adalah: 1) Dari hasil evaluasi akan dijadikan dasar dalam mendesain metoda dan strategi politik kandidat sehingga dapat diukur efektif atau tidak.

2) Hasil evaluasi dipakai kandidat atau lawan politik untuk mendesain isu petahana, citra petahan dan membangun branding petahana guna menjatuhkan elektabilitas dan popularitas petahana. Strategi membangun isu, citra dan branding petahana harus dilakukan dengan benar agar hasilnya pun maksimal dan menguntungkan bagi lawan politik. 3) Dalam politik pun dikenal dengan memanfaatkan kekuatan lawan/petahana menjadi kekuatan dan keutungan kita.

Salah satu cara yang dapat dilakukan kandidat yaitu dengan mendesain media sebagai kekuatan politik kita. Dalam mendesain media harus digunakan dengan bijak oleh kandidat, partai politik, dan tim sukses guna bisa menjatuhkan popularitas dan elektabilitas petahana di mata masyarakat dan konstituennya pada pokoknya desain strategi politik dibuat dengan benar untuk menang pada pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2018-2023. [***]

 

Penulis : Alfret Goraph, S.IP.,M.Si, dosen Unversitas Halmahera Maluku Utara

iklan1
iklan1
iklan1