MEMILIH PEMIMPIN, MENATA NALAR

Yusuf Sunya (Foto Ist)

Oleh : Dr Jusuf Sunya

BELAKANGAN ini dimasyarakat banyak, bahkan menjadi hotline dimedia cetak maupun online, ramai mendiskusikan tentang para calon gubernur Maluku Utara, sejak mulai berburu partai, sampai pada tahapan penentuan rekomendasi, yang mengisyaratkan keabsahannya sebagai calon kepala daerah. Dalam seketika semua orang menjadi cerdas, pintar menganalisa dan memposisikan diri sebagai “pengamat”.Kasak kusuk ini menarik dicermati, terutama dimedia sosial – beragam  komentar,status serta interpretasi abal-abal tadi menjadi diskusi panjang bagi semua kalangan, sehingga semakin gaduh dan hiruk pikuk. Karena diframe masyarakat kita, sudah terbentuk embrio dukung mendukung dari sebuah proses politik dan demokrasi yang akan kita jalani tahun 2018  ini.

Secara substansial, tentu ada dua hal penting terkait kondisi ini. Pertama, kita seperti terjebak dalam image palsu atau propaganda murahan,  bahwa betapa hebat dan dahsyatnya pertarungan politik yang akan terjadi, padahal sesungguhnya kita tahu dan bisa menilai bahwa sebenarnya kalau figur yang bertarung ini kita sudah bisa ukur kapasitas dan kinerja kepemimpinan mereka. Karena mereka sebenarnya telah memiliki catatan dalam benak kita. Kedua, ada semacam kebingungan intelektual dan nalar dialam bawah sadar kita, dalam membaca paradoks ini, bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah Gubernur yang visioner yang memiliki track record yang baik, yang  bisa dipercaya membawa perubahan kearah yang diharapkan lebih baik, tetapi selalu saja ouputnya masih sangat jauh dari harapan dan keinginan publik.

Disisi lain, pertarungan yang diperlihatkan ini, lebih mewakili pertarungan orang Jakarta melalui partai politik atas kuasa sumber daya yang kita miliki – dan kita cenderung membebek, karena untuk jadi calon harus mendapat restu dari petinggi partai di Jakarta. Padahal yang paham lebih kondisi dan situasi daerah adalah orang Maluku Utara itu sendiri, tetapi yang menentukan justru pengurus pusat sebagai sentralisasi partai politik dan mungkin juga cukong-cukong yang selama ini bermain eksploitatif pada imperium kekuasaan pusat, untuk mengamankan daerah-daerah yang potensial seperti kawasan tambang, hutan dan sumber daya laut kita yang menjadi lahan garapan mereka selama ini.

Menjaga Marwah Demokrasi

Negeri ini sudah beberapa kali melakukan pemilihan gubernur, yang pada akhirnya adalah ekskalasi pertarungan yang merembet pada akar rumput, sejak Provinsi ini terbentuk. Maluku Utara adalah daerah dengan catatat konflik paling lama dalam hal pemilihan Gubernur. Seperti diskenariokan, bahwa setiap pemilihan gubernur selalu gaduh, bermuara konflik dan menebar ketidaktentraman dikalangan masyarakat. Pada setiap pemilihanpun, justru masyarakatlah yang saling berhadap-hadapan. Dhaniel Dhakidae, mengambarkan dalam pengantar Imagined Communities-nya Benedict Anderson, kita diperhadapkan pada suatu pertarungan besar yang melibatkan sesama saudara yang namanya Hobbesian ­– bellum omnium contra omnes – perang semua orang terhadap banyak orang, dimana akhir dari pertarungan ini justru rakyatlah yang menjadi korban dan tumbal, dan para cukong menikmati hasilnya.

Kini saatnya, kita hindari memilih pemimpin yang tidak bisa melakukan percepatan pembangunan. Saatnya memilih yang lebih visioner, berkarakter – pemimpin yang dapat menggerakan semua elemen dan kekuatan daerah  untuk membangun negeri ini dengan cara yang lebih baik, agar marwah demokrasi dan martabat kita sebagai anak negeri Jazirah al Mulk ini bisa berkembang dan dapat mengejar ketertinggalan. Karena itu, pentingnya untuk menegaskan bahwa pemilihan Gubernur, seperti jangan seperti membeli kucing dalam karung.Kita buta dan terjebak dalam memilih pemimpin, yang tidak tahu membangun apa dan dari mana, bekerja untuk siapa dan tidak memiliki prestasi apa-apa. Beberapa figur yang ditonjolkan minim prestasi dan kapasitas dalam membangun negeri.

Apalagi sekarang kita berada dalam gempuran globalisasi, dimana terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor politik, teknologi, budaya dan ekonomi, yang melahirkan uncertainty, complexity dan competition.Ketidakpastian, komplesiktas dan persaingan ini tentunya memerlukan kepemimpinan yang bervisijelas, serta mampu menjangkau ketidakpastian lingkungan yang cepat berubah.  Tentunya kita kembali kepada substansi dari suatu sistem manajemen pemerintahandalam menjalankan mekanisme siklus penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang dapat menggerakkan seluruh tatanan, untuk mengantisipasi perubahan dan keberlangsungan  pembangunan secara  menyeluruh.

Keteladan dan Komitmen

Haruskah terpuruk untuk lagi, setelah kita gagal memilih pemimpin yang tidak bisa menawarkan problem solving untuk kemajuan daerah ini? Keinginan masyarakat Maluku Utara hanya satu, yaitu menantikan pemimpin yang visioner, yang memberikan keteladanan dan memiliki komitmen. Pemimpin yang tidak sekedar memiliki kompetensi individual, tetapi juga kompetensi kognitif dan kompetensi fungsional  dan sosial. Karena ketiga  hal ini menjadi kunci bagaimana seorang kepala daerah mampu memadukan karakter organisasi dengan visi, misi, value, dan tujuan sehingga menghasilkan keberhasilan dalam pembangunan.Pemimpin yang baik tentunya mampu memotivasi  serta mengerakkan seluruh komponen hierarki secara sinergis, terintegrasi dan solid menjalankan institusi pemerintahan, agar daerah ini bergerak maksimal dan bermartabat dimata masyarakatnya. Disisi yang lain, seorang pemimpin tentunya mengedepankan kemampuan  serta potensi sumber daya yang dimiliki agar  proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sekarang ini, kita seperti berada pada keadaan extraordinary, membutuhkan keteladanan serta komitmen dari kepala daerah untuk percepatan pembangunan daerah. Pemimpin yang lahir bukan karena motivasi kekuasaan semata, tetapi karena motivasi pengabdian dan orientasi hasil. Inilah yang harus diresign dan diubah paradigmanya, bahwa menjadi kepala daerah bukan sekedar unjuk kekuasaan tetapi bagaimana kepala daerah harus mampu menunjukan identitas birokrasi yang tertib, yang mampu menata kesemrawutan dimasyarakat, sehingga  sebagai sebuah organasasi – pemerintah daerah yang dapat dipercaya, memiliki trust  sebagai sebuah institusi yang kapabel, yang memiliki dan menjunjung tinggi code of conduct, teruatama dari aspek etika birokrasi, peningkatan etos kerja serta kemandirian daerah.

Karena itu saatnya kita hentikan membuat kegaduhan politik, belajarlah menata nalar bahwa memilih pemimpin, bukan sekedar sebuah siklus demokrasi dan politik 5 (lima) tahunan semata.Tetapi lebih dari itu, kita ingin perubahan nyata terhadap daerah, masyarakat dan anak cucu. Jangan sampai kita gaduh dan berkonflik, ujung-ujungnya kekayaan SDA kita dinikmati oleh para cukong dan orang dipusat kekuasaan Jakarta. Memang tiada gading yang retak, setiap pemimpin sering mengalami kekeliriuan dan kebuntuan, hanya saja jangan sampai kekeliruan dan kebuntuan itu berulang-ulang dan menjadi sebuah kebijakan dan kebiasaan.Wallahu a’alam bi’sawab. [***]

 

___________

Catatan: Tulisan ini pernah diterbitkan di Koran Malut Post

iklan1
iklan1