PARPOL IMPOTEN

Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando

Sejumlah Pengurus Pusat Partai Politik telah menetapkan nama-nama yang natinya akan diusung atau didukung pada pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 8 hingga 10 Januari 2018. KPU bisa memperpanjang jika ditanggal tersebut tidak ada yang mendaftar atau hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

Hal yang paling membingungkan saya mengapa di internal parpol ada begitu banyak kader bagus tetapi pada saat pentapan bakal calon justru yang di calonkan oleh kebanyakan parpol adalah kader parpol lain atau anggota masyarakat yang bukan kader parpol. Kalau akhirnya parpol mencalonkan kader dari parpol lain, lalu apa yang harus dipertanggungjawabkan parpol kepada publik atas fungsi-fungsinya selama ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa salah satu tugas parpol adalah merekrut anggota masyarakat untuk dikaderkan sbg Calon pemimpin2. Pasal 11 ayat 5 menyebutkan bahwa fungsi parpol adalah Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Russell J. Dalton, dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas,2011:15), menyebutkan bahwa rekruitmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan sering disebut sebagai salah satu fungsi paling mendasar dari partai politik. Pada fungsi ini partai politik aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Desain rekruitmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjalankan fungsi ini.

Itulah sebabnya negara melalui APBN ataupun APBD mensubsidi parpol setiap tahunnya. Anggaran itu berasal dari publik lewat pajak. Dengan harapan parpol bertanggungjawab melahirkan calon-calon pemimpin. Sehingga sangat aneh jika parpol mencalonkan kader-kader dari parpol lain atau pendatang dari luar parpol.

Jika Parpol disubsidi pembiayaan oleh negara lalu oleh UU parpol diamanatkan memepersipakn calon pemimpin publik lalu kemudian mengabaikannya maka taka da istilah lain selain menyebut parpol itu impoten, artinya tidak mampu memproduksi sesuai fungsinya.

Pilkada itu bukan hanya momentum perebutan kekuasaan semata. Hal yang paling penting adalah proses pendidikan politik bagi masyarakat. Transparansi parpol dalam menjelaskan alasan memilih calon tertentu kepada publik merupakan proses pendidikan politik. Namun sepertinya parpol abai melakukan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara tegas menuntut setiap parpol dalam menentukan bakal calon harus dilakukan secara demokratis dan terbuka artinya melibatkan publik. Namun sampai pada penetapan bakal calon tidak ada satupun parpol yang melakukan itu.

Beberapa kecurigaan bisa muncul. Pertama, sepertinya ada siasat tertentu yang dilakukan parpol dalam menetapkan bakal calon. Siasat itu bisa saja dengan meghalalkan segala cara termasuk upaya melakukan mahar. Kedua, tidak siapnya parpol dalam menerima kritik publik terhadap nama-nama yang dimunculkan oleh parpol. Ketiga, kekuatiran berlebihan dari parpol jangan sampai publik menggali berbagai kelemahan dan keterbatasan yang di miliki bakal calon.

Pilkada 2018 di Sulut harus dijadikan momentum mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah transparasi partai politik terhadap proses politik dalam menetapkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik.

Bentuk Transparansi yang dimaksud adalah parpol atau gabungan parpol perlu menjelaskan kepada publik alasan-alasan apa sehingga memilih atau mengusung bakal calon tertentu. Transparasi ini penting untuk pertama, kesempatan bagi parpol atau gabungan parpol untuk menjelaskan atau meyakinkan publik bahwa alasan meengusung/mendukung karena bakal calon tersebut punya kemampuan tersendiri dibanding yang lain. Kelebihan-kelebihannya harus dibeberkan ke publik.

Bagi publik transparansi seperti ini sangat penting dalam rangka referensi publik untuk membentuk sikap politik sebagai pertimbangan untuk memilih. Kedua, transparansi ini penting untuk membuktikan bahwa parpol atau gabungan parpol mengusung bakal calon bukan berdasarkan hasil kolusi. Ketiga transparansi ini juga untuk bisa membuktikan kepada publik bahwa keputusan mengusung bakal calon tertentu bukan atas dasar mahar.

Selama ini publik tidak diberi kesempatan diberi penjelasan oleh parpol soal alasan mengapa parpol atau gabungan parpol lebih memilih calon tertentu ketimbang yang lain. Transparansi ini penting bukan hanya menjadi kebutuhan publik tetapi juga sangat menguntungkan parpol karena bisa mempublikasikan kelebihan calon yang diusungnya.

Namun demikian jika terlalu sulit bagi parpol untuk transparan, satu hal yang wajib dilakukan parpol adalah mencegah terjadinya jual beli dukungan. Parpol jangan sampai diperjualbelikan. Parpol jangan hanya dimanfaatkan oleh para predator yang ambisius kekuasaan semata.

Setelah predator itu memperkokoh kekuasaan maka yang akan dilakukannya kelak adalah memeras segala potensi yang dimilik rakyat. Ia tidak punya visi jangka panjang. Yang dilakukannya adalah bagimana uangnya kembali dan berlipat ganda. Parpol jangan sampai terjebak pada permainan-permainan semacam itu. Jadilah parpol bertanggung jawab, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Jangan berpresta dari hasil kolusi. Parpol harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di daerah. [***]

 

_____________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado

iklan1
iklan1
iklan1