Fenomena Kader Parpol ‘Naturalisasi’ dan Melawan Kotak Kosong, Ini Pendapat Pengamat

Dr Ferry Daud Liando, pengamat politik dan pemerintahan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui secara konstitusional, calon tunggal di jamin Undang-Undang (UU). Malah telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun calon tunggal itu tidak sesuai karakter demokrasi, hal ini sebagaimana disampaikan Dr Ferry Daud Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara.

Lanjut doktor Ferry, salah satu prinsip demokrasi adalah adanya kompetisi atau persaingan. Misalkan saja dalam Pilkada Sulawesi Utara ada calon kepala daerah yang melawan kotak kosong, otomotasis tidak mencerminkan prinsip itu karena tidak ada yang disaingi.

”Mengapa terjadi kotak kosong? Ini akibat masukannya parpol. Padahl, UU nomor 2 tahun 2011 tentang parpol menyebutkan bahwa tugas parpol itu adalah merekrut anggota masyarakat utk menjadi kader politik. Kader-kader itu dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin publik. Jadi tugas parpol itu yang memproduksi calon-calon pemimpin. Kalau akhirnya parpol tidak punya calon sendiri, lalu hanya mendukung calon yang telah diusung parpol lain (kader naturalisasi), ini tandanya parpol mandul atau parpol impoten. Tidak produktif,” tutur Liando saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (8/1/2018).

Ditambahkannya lagi bahwa adanya anggaran negara yang adalah milik rakyat, disubsidi untuk membiayai tugas-tugas parpol dalam melahirkan calon-calon pemimpin publik semestinya dimanfaatkan dengan baik. Fakta tersebut, kata Liando perlu menjadi koreksi masyarakat secara kolektif.

Model politisi kekinian (Foto Ist)

”Hal yang paling membingungkan saya mengapa di internal parpol banyak kader bagus tetapi pada saat pencalonan justru yang di calonkan adalah kader-kader parpol lain atau anggota masyarakat yang bukan kader parpol. Kalau akhirnya parpol mencalonkan kader dari parpol lain, lalu apa yang harus dipertanggungjawabkan parpol kepada publik atas fungsi-fungsinya selama ini,” tegas Liando yang juga Ketua Program Studi Kepemiluan di Pascarasjana Unsrat ini.

UU nomor 2 tahun 2011 tentang parpol, tambah Liando telah menjelaskan bahwa salah satu tugas parpol adalah merekrut anggota masyarakat untuk dikaderkan sebagai calon-calon pemimpin. Itulah sebabnya, negara melalui APBN ataupun APBD mensubsidi parpol setiap tahunnya.

”Anggaran itu dari publik lewat pajak. Dengan harapan parpol bertanggungjawab melahirkan calon-calon pemimpin. Sehingga sangat aneh jika parpol mencalonkan kader-daerah dari parpol Lain atau pendatang dari luar parpol,” papar Liando menutup. (Amas)

iklan1
iklan1
iklan1