Tensi Pilkada di Sulut Meningkat, ROR dan Jhon Hati-Hati Jangan Sampai Terjegal

Dr Ferry Daud Liando (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa dan Sitaro Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang akan diselenggarakan tahun 2018 ini mulai meningkat ekskalasi politiknya. Hal itu pun mengharusnya semua stakeholder bekerja keras guna mewujudkan kualitas demokrasi serta hasil yang sebagaimana diharapkan masyarakat, yakni pemimpin baru yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Menanggapi telah munculnya sejumlah nama bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Dr Ferry Daud Liando pengamat politik dan pemerintahan Sulut mengingatkan bahwa ada hal-hal penting yang menjadi catatan penting bagi para bakal calon kepala daerah. Terutama mereka yang masih secara aturan belum berada dalam ‘titik aman’, sudah seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku agar tidak terjegal dalam kompetisi Pilkada nantinya.

”Pak Roring (ROR) dengan Pak Jhon memiliki kewajiban pada saat mendafatar di KPUD. Kewajiban itu adalah wajib menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya. Kemudian, harus juga ada pernyataan dari Gubernur yang akan diserahkan sebagai bukti Pak Gububernur telah menerima surat pengunduran diri dari keduanya,” ujar Liando yang adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat Manado ini, Selasa (9/1/2018).

Surat itu, lanjut Liando harus diberikan kepada KPU lima hari setelah calon ditetapkan KPU. Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2018, KPU Minahasa dan Sitaro akan menetapkan pasangan calon pada 12 Februari.

”Maka surat pernyataan gubernur Harus sudah sampai ke KPU Minahasa dan Sitaro pada 18 Februari. Kemudian gubernur wajib menyerahkan surat pemberhentian 60 hari setelah calon ditetapkan. Kalau Nyanda ada itu dokumen berarti keduanya dianggap tidak memenuhi syarat dan berpeluang dibatalkan KPUD,” kata Liando. (Amas)

iklan1
iklan1
iklan1