Dekot Manado Support Ketegasan Wali Kota Terkait Area Larangan Parkir

Syarifudin Saafa (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday,com – Pemerintah Kota Manado yang dipimpin Wali Kota Dr GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Dominus Bastiaan, SE terus melanjutkan sejumlah program pro rakyat serta kebijakan pelayanan publik yang bertujuan memudahkan masyarakat sekaligus mengajarkan masyarakat agar taat aturan.

Seperti diketahui belum lama ini, Wali Kota Vicky Lumentut menyampaikan akan menindak tegas para pelanggar rambu lalu lintas, utamanya masyarakat yang melakukan parkir kendaraan liar, bahkan ASN yang jika kedapatan parkir di area terlarang di maka akan dikenakan sanksi tegas. Hal itu ditegaskan berupa menarik sementara kendaraan dinas yang digunakan ASN.

Kepedulian pemerintah tersebut mendapat respon dan sambutan baik dari para wakil rakyat, salah satunya Syarifudin Saafa, ST. Menurut Saafa legialstor Manado dua periode ini bahwa pemerintah Kota Manado sangat tepat mengambil langkat tegas seperti itu, karena akan mengembalikan fungsi trotoar yang menjadi jalur bagi pejalan kaki bukan tempat parkir.

Trotoar bukan tempat parkir kendaraan (Foto Ist)

“Kebijakan pemerintah Kota Manado tentang pengempesan ban bagi kendaraan yang diparkir di areal terlarang seperti trotoar dan jalan utama patut didukung. Sebab manfaat trotoar adalah bukan untuk tempat parkir. Pun demikian, pemerintah harus terus mengingatkan masyarakat agar tidak parkir kendaraan di trotoar. Apalagi yang parkir itu adalah kendaraan plat merah. Maka bagusnya kendaraan itu langsung diderek saja dan dibawa ke kantor walikota agar yang punya langsung berproses di kantor walikota. Ini sekaligus diharapkan dapat memberikan efek jera,” kata Saafa.

Ditambahkan Saafa kebijakan itu diyakini akan dilakukan dengan intens, sebab bagi masyarakat yang belum mengetahui program pengempasan ban kendaraan dan penertiban lalu lintas lainnya akan kesulitan beradaptasi. Saafa juga menyarankan untuk diperkuatnya sosialisasi program ini ke masyarakat.

”Saya minta juga pemerintah agar melakukannya secara bertahap. Agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat. Misalnya diawali di kawasan TKB, Jalan Sam Ratulangi dan Boulevar. Ke depan sambil disosialisasikan, bisa dikembangkan di tempat lainnya,” ujar Saafa. (Amas)

iklan1
iklan1
iklan1