Diduga Sentimen Politik, Penonaktifan Bupati Talaud Berlebihan

Bupati SWM dan ARM (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Penonaktifan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyuni Manalip (SWM) sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.71.-17-12 tahun 2018 menulai polemic ditengah masyarakat. Disatu sisi, Kemndagri berdalih dengan adanya penegakan aturan, sementara berbagai pihak menilai ada praktek tebang pilih yang bersifat diskirimasi.

Surat yang ditandatangani Dirjen Otda, Drs Anselmus Tan, M.Pd selaku Pajabat Pembina Utama itu mendapat tanggapan keras dari praktisi hukum Sulawesi Utara, Abdul Rahman Musa, SH. Menurut ARM, begitu Musa akrab disapa respon yang ditunjukkan Kemendagri sangatlah berlebihan.

‘’Sunggu keterlaluan penonaktifan Bupati Talaud tersebut, memangnya yang memilih Bupati adalah Gubernur atau Mendagri?. Sanksinya diperingati saja, bukan dinonaktifkan sementara. Sifatnya peringatan berjenjang, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, bisa ditempuh. Soalnya Bupati ke Luar Negeri dalam rangka studi dan menggunakan biaya sendiri, ini diduga sudah sentiment politik. Kalau saya Bupatinya sudah saya gugat pejabat yang memberi sanksi tersebut. Penonaktifan Bupati Talaud dari jabatan ini tergolong tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir), termasuk onrechtmatig overheidsdaad atau dalam bahasa agama Kemendagri sudah menzholimi Bupati Sri,’’ tegas ARM, saat diwawancarai Suluttoday.com, Minggu (14/1/2018).

Tidak hanya itu, ARM menyebutkan beberapa contoh yang terajdi di Indonesia mestinya dapat dijadikan rujukan. ARM menyentil juga soal aspek hukum administrasi, sehingga hal itu perlu menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri untuk selektif membaca persoalan tersebut, jangan terkesan ‘merampas’ hak demokrasi masyarakat yang diberikan kepada SWM.

‘’Selanjutnya, tugas administrasi itu ditangan Sekda Kabupaten, bukan di tangan Bupati kalau bagian itu kemudian diperdebatkan pula. Karena Bupati itu jabatan politik, dia bertanggungjawab kepada masyarakatnya, tanggunggjawab kepada pemerintah diatasnya itu bersifat adminstrasi saja. Kasus tidak minta izin saat ke Luar Negeri coba dicek pada Kepala Daerah lainnya. Kalau sanksi nonaktif ini pelanggaran serius, jadi saya sarankan lihat casenya. Silahkan, Mendagri belajar hukum lagi,’’ tegas ARM sambil menantang Kemendagri agar berlaku adil, menonaktifkan Kepala Daerah lainnya yang ke Luar Negeri tanpa meminta izin. (Amas)

iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1