POLITIK KAWIN PAKSA

Dr Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Suluttoday.com)

Dr Ferry Daud Liando

(Dosen FISIP Unsrat Manado)

Saya dikritik oleh salah seorang peserta yang mewakili pengurus partai politik dalam sebuah diskusi politik yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) kerjsama Koran Manado Post (Jawa Post Group), Kamis 11 Januari 2018. Kritik itu sehubungan dengan statment ceramah saya bahwa rekrutmen calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 cenderung didominasi oleh kekuatan oligarki partai politik.

Pengurus parpol ini membantah bahwa stetemen saya itu tidak terjadi di partai politik yang dipimpinnya, karena yang dilakukan parpolnya adalah proses politik yang dilakukan bermuara dari bawah. Namun tanpa sangka, kritikan itu langsung terbantahkan manakalah keesokan harinya bangsa ini dihebohkan dengan pengakuan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang dimintakan uang dalam proses pencalonnnya sebagai calon kepala daerah oleh salah satu elit pengurus partai politik.

Pengakuan ini disertai dengan bukti-bukti otentik untuk menyakinkan publik. sebagian elit pengurus parpol telah mengakui permintaan itu meski menyebutnya sebagai permintaan yang wajar. Kasus seperti ini bukan hanya itu. Dedi Mulyadi yang kini menjadi bakal calon wakil gubernur bersama Deddy Mizwar mengaku pernah juga diminta Rp 10 Miliar oleh salah satu pengurus partai Golkar untuk Rekomendasi di Pilkada Jabar.

Fakta ini seakan membuktikan tiga hal. Pertama kian mandulnya partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya terutama soal rekrutmen kader. Pilkada itu merupakan momentum partai politik untuk mempertanggungjawabkan kerja-kerja politik selama ini. Dua hal yang harus dilakukan partai politik pada saat pilkada yaitu mempublikasikan kepada publik atas perjuangan politik selama ini seperti wacana-wacana politik parpol sehingga sampai melahirkan kebijakan publik. Kemudian memperkenalkan produk-produk politik termasuk kader-kader yang dilahirkan utuk dipromosikan pada jabatan-jabatan publik. Dua hal ini sepertinya terlalu sulit bagi partai politik.

Kedua, parpol sepertinya tidak peduli dengan masalah-masalah publik selama ini. partai politik tidak peduli dengan kulitas calon. Kualitas dan integritas sepertinyaa menjadi syarat urutan kesekian. Syarat utama bagi setiap calon adalah kekuatan finansial. Akibatnya, partai politik bukan mendorong calonya untuk kepentingan publik tapi terkesan mendorongnya ke penjara akibat terjebaknya politisi pada politik ekonomi “pengeluaran sedikitnya untuk pendapatan berkalilpat”. Ketiga, kombinasi pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat dominan. Motivasi kombinasi itu merupakan kalkulasi kepentingan jangka pendek yaitu bagiamana kompetisi pilkada itu harus menang.

Koalisi atau gabungan parpol dalam mengusung calon kepala kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa calon kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi 20 persen di DPRD hasil pemilu 2014 atau total 25 persen suara hasil pemilu 2014.

Secara teoritik koalisi partai politik dimaksudkan agar terjadi efetifitas dan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan ketika terpilih. Artinya kepala daerah yang terpilih harus memiliki dukungan di DPRD. Idealnya koalisi partai politik merupakan gabungan partai politik yang memiliki idiologi dan platform yang sama.

Menurut Syamsudin Haris (2009), koalisi mestinya didasari oleh basis kesamaan ideologi atau platform politik. Bukan cuma atas kepentingan pragmatis, yakni bagi-bagi kekuasaan. Bukan sebagaimana akal-akalan seperti saat ini. Misalnya saja bahwa sepertinya tidak masuk akal jika di Pilkada Jakarta PDIP berhadap-hadapan dengan Gerindra, PAN dan PKS. Namun di daerah lain justru partai politik ini berkoalisi. Disatu daerah parpol ini berkampanye dan saling melemahkan, menyinggung, mengejek visi dan misinya. Namun di daerah lain partai politik ini saling membela, mendukung dan memaklumi dengan alasana adanya “kesamaan cita-cita”.

Motiv koalisi terdeskripsi sebagai kombinasi calon dari etnik, golongan atau latar belakang yang berbeda, koalisi terjadi hanya karena kepentingan para elit dan koalisi terjadi karena bermotif adanya dugaan transaksi. Kemudian koalisi terbangun atas dasar hubungan biologis sehingga kecenderungan bukan koalisi politik idiologis tapi mencerminkan koalisi genetik biologis.

Syamsudin Haris (2018) menyebutkan bahw memang koalisi politik yang berlangsung di kita itu kan koalisi cair. Koalisi longgar. Koalisi yang tidak ideologis. Koalisi yang diikat kepentingan jangka pendek yang sama, yakni pencalonan di pilkada.

Koalisi Pilkada tahun 2018 terkesan seperti politik kawin paksa. Efek negatif dari kawin paksa adalah memungkinkan terjadinya pisah ranjang dalam waktu singkat. Saya memprediksi pasangan calon yang berpasangan dalam Pilkada tahun ini tidak akan bertahan satu tahun. Setelah itu mereka konflik. Nah jika mereka sudah konflik maka janji-janji kampanye tidak akan mungkin terealisasi. Akibatnya anggaran publik membiayai Pilkada ratusan miliar tidak akan bermanfaat apa-apa.

Salah satu kegagalan penyelenggaran pemerintahan daerah selama ini disebakan konflik antara kepala daerah dan kepala daerah. Aparatur Sipil Negara akan berjalan dalam dua gerbong, Dampaknya adalah akan memburuknya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. pendukung kepala daerah dan pedukung wakil kepala daerah. Wilayah itu sulit menyatu dan berkembang karena memiliki dua matahari. [***]

iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1
iklan1