Pergub Soal Pengaturan Taxi Online, HIPMI Sulut Ingatkan Pentingnya Solusi Bersama

Elia Kumaat (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Munculnya keluhan para sopir taxi online di Sulawesi Utara (Sulut), juga menjadi perhatian serius Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulut. Hal itu, seperti disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Sulut Elia Nelson Kumaat, Selasa (7/2/2018).

”Kami berharap ada solusi yang tepat antara pemerintah dan pengusaha transportasi online terkait Pergub Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, khusus yang taxi online. Menanggapi Peraturan Gubernur, tentu keyakinan kita adalah keberadaan pengusaha taxi online, tidak dimatikan tapi disisi lain dikemas dalam aturan yang pas. Artinya, harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Elia.

Sekedar diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum lama ini menetapkan kuota taksi online sebanyak 992 kendaraan untuk beroperasi di wilayahnya, melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Taksi online, nantinya akan beroperasi di tiga wilyah yakni, Minahasa Raya, yang meliputi tujuh Kabupaten/Kota, Bolaang Mongondow Raya meliputi lima Kabupaten/Kota dan Kabupaten kepulauan yang meliputi tiga Kabupaten Kepulauan.

“Nah, menurut kami perlu diselesaikan dulu masalah kuota taxi online di Sulawesi Utara. Ini dimaksudnya, agar kita muda mencarikan solusinya, mengidentifikasi antara kebutuhan konsumen (pengguna) dan pengemudi online,” ujar Elia saat diwawancarai Suluttoday.com.

Lanjut Elia menuturkan agar dihindari hadirnya pengangguran baru di Sulut dikarenakan kuota taxi online yang terbatas. ”Dari semua dimensi kita perlu pikirkan, seperti pengusaha taxi online harus benar-benar mematuhi aturan yang ada, lihat saja berupa pemakaian kendaraan yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan,” tutur Elia.

Disampaikannya pula bahwa masalah taxi online menjadi perhatian dan kajian BPD HIPMI Sulut. Apalagi, Sulut masuk dalam wilayah Ekonomi Digital yang menjadi salah satu program utama HIPMI, sehingga penting untuk dikembangkan di wilayah Sulawesi Utara.

Sementara itu, pemerintah Sulut sendiri menjelaskan soal rujukan dan dasar hukum atas ditetapkannya standar tarif seperti yang dilakukan saat ini. Tarif sebagaimana yang ditetapkan menurut pemerintah daerah Sulut masih dalam angka wajar.

“Sesuai kajian, kami juga mengacu pada surat edaran Dirjen Perhubungan Darat soal penetapan tarif. Di mana Sulut yang masuk di wilayah II, tarif bawahnya Rp3.700, sementara untuk tarif batas atasnya ada pada Rp6.500,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joi Oroh, belum lama ini.

Ditambahkannya pula, saat ini pemerintah Sulut masih menunggu pengesahan Pergub Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek khusus untuk taxi daring itu ditandatangani.(*/Redaksi)

iklan1
iklan1
iklan1