Bupati TETTY PARUNTU Hadiri Rakor dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Prov Sulut

Bupati Christiany Eugenia Paruntu menandatangani komitmen berantas korupsi (FOTO Ist)

MINSEL, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu, SE menghadiri, Rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Provinsi Sulawesi Utara di ruang C. J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (21/2/18).

Dalam acara tersebut sesuai dengan undangan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, seluruh Bupati Walikota se Sulut, menandatangani 10 poin Komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penandatangan ini Bupati Christiany Eugenia Paruntu, SE juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Franky J Lelengboto, ST. Adapun 10 poin tersebut adalah : Melaksanakan proses perencanaan penganggaran yang mengakomodir kepentingan politik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning dan e-budgeting. Mengadakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, termasuk pendirian unit pelayanan pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement dan LPSE.

Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan sumber saya alam (SDA) yang terbuka. Melaksanakan tata kelola dana desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Melaksanakan penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)sebagai bagian dari implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pembentukan komite integritas, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan LHKPN. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan penerapan tunjangan perbaikan penghasilan.

Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

“Sesuai dengan supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK, tentunya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kiranya dapat menggunakan anggaran baik APBD dan APBN secara akuntabel, transparan dan menurut ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ucap Tetty Paruntu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan bersama tim, LKPP, BPKB, unsur TNI/POLRI serta seluruh Bupati Walikota Se- Sulut. (FRISKA)

iklan1
iklan1