DEMOKRASI POK-POK

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando

Dosen ilmu politik Unsrat

LABEL demokrasi di Indonesia telah berganti-ganti.

Mulai dari demokrasi liberal di tahun 1950-an, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga akhirnya berganti menjadi demokrasi Pancasila di era orde baru. Hari ini entah demokrasi apalagi namanya. Yang pasti demokrasi kini sangatlah menakutkan, menyeramkan bahkan mematikan. Di suku Minahasa konon katanya ada hantu  yang disebut pok-pok. Entah siapa yang memulai kisah ini.

Kehadirannya sangat terasa namun tidak tahu bentuknya dan dari mana datangnya. Kalau suaranya besar, berarti posisinya berada jauh dari kita. Kalau suaranya kecil, katanya posisi pok-pok berada di sekitar dekat kita. Tidak jelas keberadaannya, yang pasti sebagian orang mempercayai pok-pok adalah makhluk yang menakutkan.

Gambaran ini seakan tepat jika diposisikan sebagai mana kondisi demokrasi kita. Ketakutan yang bisa terungkap atau dideskripsikan oleh sebagian kalangan bahwa apakah elit-elit politik yang dipersiapkan partai politik untuk mengikuti Kontestasi Pilkada atau pilcaleg itu adalah orang-orang yang tepat.

Apakah benar-benar mereka adalah bibit-bibit pilihan. Apakah para kontestan ini kelak tidak akan membahayakan di kemudian hari?. Kekhawatiran dan Ketakutan ini tentu sangat wajar. Ketidak jelasan partai politik dalam menetapkan pasangan calon masih kerap membingungkan.

Parpol tidak cukup matang dalam menyiapkan kader-kadernya menjadi calon pemimpin. Yang terjadi selama ini parpol hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan. Calon yang diusung parpol kebanyakan bukan terkait dengan aspek kesejarahan, platform dan Ideologi parpol.

Kondisi ini menyimpang jauh sebagaimana amanat UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengamanatkan bahwa parpol berkewajiban mempersiapkan pemimpin jauh sebelum kontestasi datang. Proses yang tidak wajar ini menyebabkan banyak peristiwa.

Sebagian calon terlibat mahar dengan parpol pengusung dan pendukung, koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan platform politik, tapi atas dasar kepentingan jangka pendek yaitu memenangkan kontestasi. Itulah sebabnya pasangan calon kepala daerah dan pasangannya konflik dan tidak harmonis pasca dilantik.

Perkawinan paksa saat pencalonan mengakibatkan terjadi perceraian dalam waktu singkat. Calon kepala daerah yang minim dedikasi dan prestasi membuka peluang melakukan money politik dengan pemilih.

Calon tidak cukup bahan track record  dan catatan sejarah untuk meyakinkan publik terkait dedikasi dan  prestasinya (karena memang tidak ada), tapi yang paling gampang adalah menghipnotis pemilih dengan sogokan. Tindakan mahar dan money politik saat Pilkada, membuat  masyarakat pulalah yang kelak menanggung akibatnya.

Anggaran daerah yang harusnya menjadi hak konstitusional masyarakat namun tragisnya harus berbagi dengan kepala daerah yang berupaya mendapatkan kembali uang yang dihambur-hamburkan saat Pilkada.

Peristiwa menakutkan lainnya yang amat sulit dihindari adalah perang kebencian antar pasangan calon. Karena keterbatasan prestasi, maka cara yang bisa dilakukan untuk meluluhlantakkan pihak lawan adalah kampanye kebencian (black campaign).

Masing-masing pihak akan berupaya mengeksploitasi kelemahan calon lain. Secara teoritis, model kompetisi seperti ini tidak ditemukan dalam demokrasi model apapun.  Bagaikan pok-pok, demokrasi itu sepertinya terasa tapi masih teramat sulit untuk dibuktikan.

Semua bisa cerita apa saja tentang demokarasi, tapi sulit wujudnya. Ia seolah dekat, namun amat sulit menggapainya. Entah sampai kapan pok-pok itu berlalu. Jika ia tidak beranjak, demokrasi itu bak sesosok hantu yang terus menyeramkan.[***]

iklan1
iklan1