HOAX, Intrik dan Malapetaka Demokrasi di Era Jokowi

Stop hoax, pemerintah jangan kalah (FOTO Ist)

TERKAIT produksi Hoax yang akhir-akhir ini menjadi semacam ‘ledakan’ di dunia maya hingga alam nyata, tentunya menarik untuk ditelisik memang. Penulis sependapat dengan pemikiran  Prof Rocky Gerung, Guru Besar Filasafat Universitas Indonesia yang selalu punya cara berfikir berbeda (Think out of the box) itu.

Prof Rocky pernah menyebutkan bahwa ‘Hoax terbaik adalah hoax versi penguasa’, karena mereka memiliki peralatan untuk berbohong. Berbeda dengan pendapat Raja Juli Antoni, yang merupakan Sekjend salah satu partai politik yang baru muncul, belum lama ini dalam sebuah acara TV memberikan argumennya ‘Hoax marak karena gagalnya partai oposisi menjadi oposan yang kredibel’.

Bila diberikan peringkat, saya optimis banyak pihak yang memberikan bobot tinggi terhadap argumentasi Prof Rocky. Kemudian, Raja Juli ‘mungkin’ terdominasi dan terperangkap atas kepentingannya selaku Sekretaris Parpol, apalagi Parpolnya belum lama ini bertemu Presiden Jokowi. Maksudnya, tingkat objektifitas dari pendapat yang disampaikan Sekjend tersebut masih layak diskusikan lagi.

Membahas diluar dari pendapat mereka, penulis menilai Hoax yang dalam terminologinya adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Apa tujuannya Hoax dimunculkan?. Tentu ada yang mengambil manfaat dari informasi kualitas rendah tersebut.

Tidak seluruhnya pemberitaan palsu (Hoax) itu diproduksi rakyat atau para kelompok politik yang disebut oposan itu. Kemungkinan dan peluang membuat Hoax juga dapat dilakukan kelompok koalisi pemerintah, atau bahkan pemerintah sendiri. Permasalahannya saat ini adalah karena sebelum kita mengetahui detailnya siapa pembuat Hoax, sensitifitas public sudah ditumpulkan terlebih dahulu.

Secara tegas, gerak dan tendensi tertentu bila rakyat menyebut pemerintahlah yang membuat Hoax. Meskui sekalipun ada kecurigaan rakyat bahwa bisa saja terjadi pemerintah pemproduksi Hoax untuk meperkuat capaian-capaian programnya, padahal nyatanya tidak seperti itu.

Bagi penulis, ketika ada Hoax sebenarnya ini tantangan menarik pemerintah untuk meyakinkan rakyatnya. Tidak malah memberi stigma, terkesan panik, dan lain sebagainya reaksi yang kurang mencerminkan kedewasaan pemerintah dalam era demokrasi. Idealnya, sesuatu yang dianggap Hoax itu dijawab pemerintah dengan penjabaran konkrit.

Selanjutnya, dibagian lain bila saja ada entitas rakyat yang memberikan koreksi tehadap kebijakan pemerintah, jangan langsung diberi label penyebar Hoax. Apalagi, kali ini pemerintah bahkan telah merumuskan regulasi (Undang-Undang) tengan penggunaan Media Sosial yang kesannya menekan hak berekspresi dari rakyat.

Harusnya pemerintah lebih giat memberi pencerahan dari penyebaran informasi yang disebut Hoax itu. Pemerintah tidak perlu anti-kritik, seperti ungkapan yang menyebutkan ‘lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Kesalahpahaman kita terjadi selalu karena kita mengedepankan siapa yang mengatakan, akhirnya meski itu positif, karena dia dianggap ‘rival politik’ maka dianggaplah itu Hoax.

Bahkan buruknya, sesuatu yang dikatakan melahirkan mudharat tapi karena disampaikan pemerintah, maka dianggaplah itu kebenaran dan bukan Hoax. Cara ‘membingkai’ tafsiran seperti inilah yang kemudian menjadi potensi perdebatan Hoax tidak akan pernah berakhir.

Ingatlah, kalimat hikmat adalah senjatanya orang bijak. Selama ini pengamatan penulis, ada tokoh politik yang dianggap opsisi juga tidak nyata-nyata menampilkan kemarahannya kepada pemerintah dengan ‘menelanjangi’ Presiden, mengkritik yang tidak sesuai fakta, namun kritik-kritik mereka malah membantu pemerintah bekerja lebih maksimal lagi.

Untuk itu, pendekatan penyelesaian perdebatan Hoax ini harus diakhir pemerintah bukan lagi dengan jalan mengakselerasi UU anti Hoax yang kadang over dosis itu. Pemerintah harus menampilkan wajah demokratisnya, apalagi Presiden Jokowi dalam pidatonya di acara Rapimnas Partai Demokrat mengaku dirinya seorang Demokrat (Penganut Demokrasi, red). Maka pernyataan Presiden itu wajib dibuktikan, tidak perlu panik dengan informasi yang dianggap Hoax.

Silahkan tunjukkan kecerdasannya, kerahkan para aparat yang telah digaji rakyat untuk menjawab berbagai pertanyaan, tudingan, dan kritik yang disampaikan publik. Sangatlah tidak elok pemerintah menjauh, mengabaikan mereka lalu memberikan stigma kalau yang dilakukan sebagian rakyat itu Hoax lalu diberikan sanksi penjara dan seterusnya.

Kalau sudah sampai sebatas itu yang dilakukan, berarti Presiden Jokowi tidak lagi ‘demokrat’. Beliau memang tidak punya potongan otoriter, tapi kebijakan kekerasan struktural juga bisa mencitrakan kalau beliau memang otoriter karena berdampak ‘merampas’ Hak Asasi Manusia.

Pemerintah diharapkan tertantang untuk memberi ‘ruang’ kepada oknum-oknum yang dinilai menjadi distributor Hoax ini. Agar poin pemerintah makin meningkat jika semua tuduhan-tuduhan dari oknum penyebar Hoax itu dijawab dengan tuntas. Sederhananya jika pemerintah merasa tidak pernah melakukan yang dituduhkan, tentu tidak perlu repot menekan atau memberi sanksi hukum kepada mereka yang dituduh penyebar Hoax tersebut.

Santai dan berikan jawab-jawaban cerdas, sebab dengan tidak kelihatan panik, pemerintah malah mendapat simpati lebih tinggi lagi. Tidak harus ribet sampai ‘memerintahkan’ pihak provider untuk memberi pilihan pada rakyat yang menggunakan telfon seluler agar mendaftarkan Kartu Keluarga (KK) seperti saat ini.

Terakhir, bila kita mengikuti kerangka berpikir Raja Juli itu berarti segala macam masukan dan koreksi yang dilakukan para wakil rakyat maupun rakyat sendiri yang berbeda pilihan politik dengan pemerintah akan dibelokkan menjadi Hoax. Disinilah letak sesat berfikirnya Raja yang kelihatan congkak itu.

Jangan terlalu dibuat ramai (heboh) pembicaraan Hoax ini nanti rakyat menjadi curiga, jangan-jangan Hoax ini dipolitisir pemerintah?. Rekonstruksi pemahaman publik untuk kemudian disetting sebagaimana mungkin demi meraih simpati publik pada kahirnya, bila nantinya benar bahwa aktor utama yang memproduksi Hoax adalah pemerintah, disitulah kekonyolan terlahir.

Kita semua tidak iklas melihat kenyataan kalau Negara (pemerintah) kalah dengan monster yang disebut Hoax itu. Demi kewibawaan dan nama baik pemerintah perlu lebih bijak menyikapinya, jangan ikut melawan Hoax dengan memproduksi Hoax yang lebih parah lagi. Pemerintah perlu melakukan edukasi, jangan menjadi terkutuk dengan mengambil manfaat dari isu-isu dan perdebatan Hoax tersebut.

Baru di era Jokowi Hoax menjadi begitu ramai dibincangkan. Hoax sangat diminati, tak hanya pegiat Medsos pemerintah sendiri saja doyan merespon secara berulang-ulang, bahkan cenderung Hoax ini menjadi suatu isyarat intrik bagi kelompok tertentu guna memuluskan kepentingan. Apapun itu, Hoax merupakan fenomena malapetaka demokrasi, yang membuat kualitas demokrasi di Indonesia menjadi menurun.[***]

 

Catatan Redaksi Suluttoday.com
iklan1
iklan1