Tak Gentar Ditetapkan Tersangka, Firasat Lapor Artha Graha ke Istana

Firasat Mokodompit bersama Wapres Jusuf Kalla (FOTO Ist)

MANADO, Sulutoday.com – Penetapan tersangka oleh Polda Sulut terhadap Firasat Mokodompit, SE atas laporan pencemaran nama baik, mendapatan perlawanan balik dari tokoh masyarskat Bolaang Mongondow (Bolmong) yang juga pemerhati sosial ekonomi ini.

Menurut Firasat, Jumat (23/3/2018) dirinya bersama Lawyer Irwan Lalegit, SH (Peradi Jakarta) telah menemui Wapres JK di Istana untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Artha Graha, di wilayah Kabupaten Bolmong.

“Kami telah melaporkan kejadian itu ke Wapres dengan membawa laporan tertulis berupa bukti dan fakta lapangan mengenai penyimpangan sistemik KUR Artha Graha, karena diduga telah terjadi pidana penggelapan serta penipuan terhadap masyarakat Bolmong selang 2017-2018,” ujar Firasat.

Sebelumnya persoalan ini pernah diungkap di media sosial olehnya, sehingga pihak bapak angkat sebagai penyalur KUR Artha Graha melaporkan dirinya atas tuduhan pencemaran nama baik, ke Polda Sulut. Dalam laporannya kepada Wapres di istana, Firasat menjelaskan kronologi penyimpangan penyaluran KUR Artha Graha oleh oknum bapak angkat, Hanny Pontoh sebagai penyalur.

“Laporan secara lisan ke Wapres sudah disampaikan mengenai telah terjadi penyaluran kredit KUR yang tidak sesuai dengan akad,” kata Firasat.

Pada laporannya dijelaskan bahwa setiap nasabah yang mengajukan kredit 25 juta setelah dianggap layak dan telah menandatangani Akad Kredit antara Bank Artha Graha (BAG) dan calon nasabah, oleh bapak angkat dan agen kemudian mencairkan dana itu tapi sudah tidak sesuai dengan jumlah kredit yang tertera dalam akad.

“Kejanggalan ini disamping tanpa kwitansi, dana yang diserahkan pun hanya senilai 2 sampai 5 Juta, bahkan ada yg tidak terima sama sekali (Fiktif). Seperti yang dialami nasabah Hamid Mokoginta, warga desa Mondatong Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong, yang dananya diserahkan oleh Sangadi (Kepala Desa), dimana yang bersangkutan merasa tidak pernah menguasakan untuk mencairkan dana tersebut. Nilainya pun hanya 2 Juta, sedangkan pada rekening koran BAG tertera nilai pinjaman sebesar 25 Juta Rupiah,” tuturnya.

Dia mengaku tak gentar ditetapkan sebagai tersangka demi rakyat Bolmong, yang menurutnya patut dibela. Sebab mereka sudah dibodohi dengan jeratan hutang yang mereka sendiri tidak menikmati.

“Sebagai tersangka, saya akan proaktif dan tak akan lari kemana-mana, dan akan menghargai proses hukum di Polda maupun Kejaksaan, serta Pengadilan yg sedang berjalan. Saya siap lahir bathin dipenjarakan, tapi jika Hakim putuskan bebas karena tidak bersalah, maka pada saat itu pula saya minta Bank Artha Graha Manado ditutup dan akan melaporkan balik Hanny Pontoh di Polda Sulut,” sambungnya.

Pria aktivis PMI ini menambahkan, bahwa ini adalah pintu masuk membongkar kebobrokan penyaluran KUR Bank Artha Graha oleh pihak bapak Angkat yang telah merugikan rakyat secara sistemik. Kejadian ini telah dilaporkan kepada Bupati Bolmong Yasty Soepredjo Mokoagow, dan beliau sangat prihatin dengan kejadian ini. Wapres menurutnya, sempat menanyakan apakah ada komplain dari masyarakat penerima dana KUR ke pihak BAG, atau melaporkan yang dialami mereka ke pihak Kepolisian.

Menanggapi pertanyaan itu, kepada Wapres dia menjelaskan bahwa sudah beberapa kali LSM LAKI Sulut bersama 60 orang nasabah yang dirugikan melakukan demo ke Bank Artha Graha, OJK Sulut, serta Polda Sulut. Sehingga pihak BAG datang ke Kecamatan Poigar pada tanggal 24 Nopember 2017 (saya Hadir), dimana 60 orang nasabah yang hanya terima 5 Juta pada Juni-Juli 2017 disanggupi ditambah 9,8 Juta, jadi total yang diberikan cuma 14,8 Juta, dari yang harus dikembalikan 25 Juta ditambah bunga. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1
iklan1