Peran Ormas Mewujudkan Gerakan Cerdas, Role Model dan Agenda Pembangunan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Sejarah adalah sejenis drama di mana setiap babak diikuti oleh paduan suara ketawa. – Mikhail Bakhtin

Ormas dalam Perspektif Pembangunan Masyarakat Cerdas

Begitu beragamnya kehadiran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia yang menyumbangkan ‘warna’ tersendiri bagi percepatan pembangunan. Itu sebabnya, bila tidak dikelola dengan baik, konsekuensi logis yang dilahirkan yakni adanya ketidaktertiban sosial (sosial disorder), muncul kekacawan missal.

Nah, kondisi tersebut perlu menjadi ikhtiar bersama. Harus ada scenario dari pemerintah dalam menarik relasi dan perannya dalam mengakomodasi kehadiran Ormas ini, apapun problemnya inilah tanggungjawab pemerintah. Peran strategis Ormas perlu dioptimalkan agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Walau peran Ormas juga sering melahirkan miskonsepsi pada konteks metodologi.

Sekedar menyegarkan ingatan, Ormas itu merupakan komponen penting dan elemen kunci dalam pembangunan. Demi penguatan peran, kita membutuhkan bagian yang namanya role model (panutan). Kini, potret ‘buramnya’ gerakan Ormas telah kita temukan, misalkan adanya gerakan radikal, atau Ormas yang dilahirkan hanya karena kepentngan politik sesaat.

Di Sulawesi Utara sendiri pernah muncul organisasi seperti GAFATAR, madzhab atau sekte Ormas yang pergerakannya disetting untuk kepentingan tertentu. Apalagi jelang hajatan demokrasi yakni Pemilu 2019, maka penting pemerintah daerah bersama Ormas melakukan edukasi, konsolidasi, ‘rekonsiliasi’, pemetaan terhadap seberapa efektifnya agenda yang diperjuangkan dirasakan masyarakat.

Tak hanya itu, usaha identifikasi peran Ormas ini bertujuan melancarkan ruang komunikasi yang tersumbat antara pemerintah, Ormas, dan masyarakat. Usaha serupa tidak lantas mendistorsi gerakan Ormas yang berorientasi melakukan pembaharuan, edukasi, kreatifitas, kemandirian serta kebebasan, tidak sama sekali.

Melainkan sebagai strategi pendekatan untuk melahirkan sinergi, singkronisasi dan kemitraan yang lebih bersifat partisiparif. Antara pemerintah di daerah dengan elemen Ormas wajib bersatu padu dalam melahirkan masyarakat yang cerdas, Ormas sebagai ‘nafas kehidupan’ pemerintah harus juga diberdayakan dan diberi peran yang proporsional.

Artinya, Ormas yang adalah representasi masyakarat punya peran sebagai agen kontrol, kelompok penekan, menjadi juga penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran posisi Ormas itu sebagai ‘kelas menengah’, bukan dieksploitasi untuk mengkonfrontasikan kepentingan antar satu pihak dan pihak lainnya yang lebih bersifat kepentingan parsial.

Pentingnya Gerakan Cerdas dan Ormas Menjadi Kontributor Gagasan Konstruktif

Korelasi gerakan Ormas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, tak boleh sama sekali disandera pada kepentingan-kepentingan politik sepihak. Melainkan, Ormas menjadi wahana atau instrument yang mengakomodasi seluruh kepentingan publik agar diperjuangkan kepada pemerintah tanpa adanya diskriminasi dalam wujud apapun.

Urgennya gerakan Ormas, seperti di Kota Manado guna ‘membumikan’ visi MANADO KOTA CERDAS, artinya perlu kita melahirkan duta-duta pemuda teladan, aktivis Ormas yang punya gagasan mencerahkan. Jangan pula, Ormas dijadikan sekedar elemen sekunder (kedua) atau juga lebih ekstrim Ormas hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan tertentu pada perspektif pembangunan holistik.

Lagi pula peran pemerintah dan Ormas tidak boleh didikotomikan. Bila masih ada Ormas yang ‘memelihara’ sikap oportunisme berarti peran pemerintah juga bisa dibilang kurang maksimal. Atau bila masih ada aktivis Ormas yang apatis terhadap dinamika pembangunan di daerah ini, maka dapat pula dipertanyakan peran pemerintah dalam mengedukasi publik. Itu berarti, kedepannya perlu lagi dioptimalkan.

Bagaimana pun mewujudkan Ormas yang professional adalah bagian dari peran penting pemerintah. Sehingga penting menjadi perhatian bersama, lahirnya peran aktif Ormas dalam arus pembangunan menjadi sebuah kehendak dan harapan publik. Itu sebabnya, jangan sedikit pun ada ‘gagal paham’ atau ‘salah kapra’ baik dari pemerintah maupun Ormas terhadap semangat merawat gerakan kemitraan yang sifatnya kolektif.

Perlunya peran kita semua mengeliminir semangat kelompok avonturir (petualang) demokrasi yang umumnya diasosiasikan pada mereka yang menghendaki amannya kepentingan individualistik. Mengabaikan kepentingan publik telah menjadi cara pandang bahkan prinsip mereka, aspek semacam ini juga boleh disebut ‘kekeliruan’ dalam menangkap semangat kebebasan berdemokrasi.

Dilain pihak, tantangan kita ialah masih ada pula aktivis Ormas yang alergi bicara dan tak mau sama sekali melakukan perubahan bersama-sama dengan pemerintah karena ‘kekhawatiran’ dicap (distigma) sebagai kelompok yang pragmatis, tidak independen dan menjadi organisasi ‘pelat merah’, padahal persepsi semacam ini juga keliru. Alasannya yang klasik kita temui yaitu merawat idealisme, tidak rela bila disebut-sebut masuk pada jejaring pemerintah yang kemudian merusak citras Ormas mereka.

Ormas harus menjadi semacam kanal dalam meluruskan dan melanjutkan keberlanjutan pembangunan, baik pembangunan Nasional maupun di daerah. ‘Bersekutu’ dalam tugas-tugas mewujudkan kepentingan publik berupa kesejahteraan, keadilan, egaliter dan seterusnya gerakan pembaharuan yang bernuansa kemanusiaan itu tidak haram hukumnya.

Kemudian, posisi pemerintah jangan dijadikan musuh bersama (common enemy) bagi Ormas, yang selanjutnya dijauhi atau dilawan. Begitu pula sebaliknya, Ormas harus dirangkul tidak etis dan diluar koridor manakala pemerintah membuat sekat dengan Ormas, bagaimana harmonisasi pembangunan terwujud bila tidak saling berpadu kekuatan, berkolaborasi, dan pemberdayaan tidak dilakukan.

Pada akhir pembahasan, kita perlu mengaktualisasikan isi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Begitu pula saat membaca diskursus dan fakta saat ini, dimana belum lama kita dicekoki dengan adanya pemberitaan media massa soal perubahan Undang-Undang (UU) Ormas yang dirubah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) Nomor 2 tahun 2017, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dengan alasan melindungi kedaulatan Negara, pemerintah akhirnya melahirkan prodak ‘hukum baru’ yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017. Menurut Ketua Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, yang direvisi dari UU ada dua poin penting, pertama mengenai sanksi pidana yang tidak terlalu penting dan kedua proses pengambilan keputusan. [***]

 

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

__________________________________________________

*Catatan: Tulisan ini disampaikan, Jumat (13/4/2018) dalam Forum Diskusi Ormas, LSM dan OKP

iklan1
iklan1
iklan1