Puskud Polisikan Kadis Koperasi Sulut

Ir Happy TR Korah MSi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Koperasi Unit Desa (Puskud) Sulut Senin (16/04/2018) bakal melaporkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut Ir Happy TR Korah MSi ke Polda Sulut atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen.

Sebelumnya pada, Jumat (13/04/2018), Korah sudah dilaporkan Pengurus Puskud Sulut yang diketuai, Drs Ratu Dareda kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulut. Menurut Ratu, pokok laporan adalah dugaan penyalagunaan wewenang dengan menandatangani dokumen yang sangat merugikan Puskud Sulut.

Dokumen yang ditandatangani selain melanggar aturan, juga berdampak pada upaya pengurus membangun kembali Puskud Sulut yang sudah hampir 10 tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Justru yang terjadi sejumlah aset sudah dipindahtangankan kepada pihak lain.

‘’Setelah kami dipercayakan sebagai pengurus Puskud Sulut, keberadaan Puskud Sulut sangat memprihatinkan. Selain gedung kantor hanya dikontrakkan kepada pihak karena tidak ada kegiatan usaha, juga PBB sudah menunggak selama 10 tahun. Terpaksa kami mulai dari minus,’’ kata Ratu yang baru kembali dari Ternate melakukan pertemuan dengan Induk KUD (Inkud) dan sejumlah investor asing sekalian meninjau pembuatan kapal yang akan dioperasikan di Sulut.

Menyinggung tentang dugaan pelanggaran oleh Kadis Koperasi, dia menjelaskan, bahwa telah menandatangani dokumen RAT pengurus Puskud Sulut yang tidak sah. Sebab, RAT pada tanggal 22 November 2017 itu tidak dihadiri oleh pejabat terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Sulut karena tidak diakui pemerintah.

‘’Tapi, justru ditandatangani oleh pak kadis koperasi yang pada waktu itu belum kepala dinas. Jadi surat yang ditandatangani tertanggal 22 November 2017 sedangkan Pak Korah dilantik pada tanggal 9 Februari 2018,’’ tegasnya.

Sementara RAT Puskud Sulut yang sah tanggal 23 November 2017 dihadiri oleh Kadis Koperasi dan UKM Sulut Christiano E Talumepa SH MSi, Ass II Sekda Sulut, Rudi Mokoginta, dan berita acaranya sudah ditandatangani oleh kepala dinas koperasi dan Asisten II Sekdaprov Sulut.

‘’Jadi, terkesan di Sulut pada saat itu seolah-olah 2 kepala dinas koperasi,’’ katanya heran.

Pelanggaran lain yang dilakukan Kadis Koperasi dan UKM Sulut, Happy Korah adalah Permen Menkop dan UKM RI Nomor 19 tahun 2015 dalam pasal 19 disebutkan bahwa Selambat-lambat 1 bulan setelah Rapat Anggota hasilnya dilaporkan kepada pejabat berwewenang, dalam hal ini Dinas Koperasi Sulut.

‘’Berarti surat yang ditandatangani Korah itu sudah kadaluarsa. Selain dalam Permen itu juga disebutkan pimpinan rapat adalah anggota yang bukan pengurus. Tapi dalam RAT itu yang pimpin rapat adalah Freds Tairas yang mengaku sebagai ketua.

‘’Jadi rapat itu tidak sesuai aturan. Tapi kok kadis tandatangan, apakah kadis tidak tahu aturan atau ada unsur lain. Ini yang nanti akan dijawab oleh kadis di kepolisian,’’ tandasnya.

Keanehan lain lagi, kata Worotikan menambahkan, dalam susunan pengurus dalam berita acara adalah ketua Freds Tairan, sementara dokumen lainnya susunan pengurus ketua Venjte Waleleng.

‘’Dua-duanya ditandatangani pada Korah,’’ tegas Worotikan.

Baik Ratu maupun Worotikan menyesalkan, kebijakan Korah. Sebab, kepengurusan yang diketuai Ratu Dareda ini merupakan produk RAT yang sudah sesuai ketentuan sejak kepemimpinan Kadis Koperasi Ir Rene Hosang, dan persoalan yang belum dituntaskan Hosang diselesaikan oleh Kadis Koperasi dan UKM Sulut Ch E Talumepa.

‘’Sehingga di saat pak Talumepa sebagai kadis, Puskud Sulut sudah mulai fokus merintis usaha karena masalah kelembagaan sudah tuntas. Tapi, ketika pak Korah menjabat baru-baru beberapa bulan muncul lagi masalah baru,’’ kata Worotikan. Padahal, lanjut Worotikan, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sangat konsen terhadap Puskud.(*/Cat)

iklan1
iklan1