Bawaslu dan Duta Demokrasi, Cegah Ketidakadilan Pemilu

Ilustrasi, wujudkan keadilan Pemilu (FOTO Ist)

Montesque seorang pemikir politik Perancis mengatakan kekuasaan dibagi atas tiga lembaga, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga bagian itu harus bergerak dan bekerja sama, dimana eksekutif sebagai penentu kebijakan, legisltaif yang mempunyai tugas memproduksi undang-undang (regulasi), dan yudikatif (rakyat) adalah pelaksana undang-undang tersebut. Bagai pedati, eksekutif memiliki peran mengarahkan kemana arah pedati tesebut berjalan.

Begitulah kira-kira posisi pemerintah, wakil rakyat dan rakyat yang bergerak seperti satu sistem mata rantai. Bila satu bagiannya mengalami gangguan, maka bagian yang lain pun akan terkendala mobilitasnya. Dari situasi itulah, penting kita menghindari segala kemungkinan yang akan melahirkan masalah dikemudian hari dalam hal menentukan kepemimpinan (eksekutif).

Peran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi penting kita atur posisinya. Cara kerja, regulasi, dan pembiayaannya juga harus diperhatikan. Salah satunya untuk konteks tulisan ini ialah eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu yang dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas mengawasi penyelenggara Pemilu diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja Bawaslu akan melahirkan sistem demokrasi sebuah kekuasaan (kratos). Untuk harapan sebaik mungkin demokrasi mewujudkan pemimpin yang amanah, bukan pemimpi, Bawaslu perlu bekerja sesuai jalur (on the track). Dengan mengusung tema: ‘’Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu’’ ikut menjadi patron baru bagi lembaga pro demokrasi dan rakyat untuk mengawal proses demokrasi yang dirujuk pada kerja pengawasan yang optimal.

Rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan Negara punya fungsi kontrol kuat terhadap jalannya pemerintahan harus diberi ruang, jangan disabotase hak-haknya. Sehingga dalam korelasinya dengan pengawasan Pemilu seperti yang dilakukan Bawaslu, rakyat perlu dilibatkan. Sejalan dengan itu, semangat mengikutkan rakyat untuk terlibat bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu perlu diapresiasi melalui rumusan kerja yang tegas.

Kendati demikian, semangat Bawaslu tidak akan tercapai jika nantinya rakyat tidak betul-betul serius berpartisipasi dalam pengawasan. Sebaiknya Bawaslu memberi edukasi, menumbuhkan dan merawat hubungan emosional dengan rakyat, agar mereka membangkitkan kesadaran sehingga bangkit benih-benih kecintaannya terhadap kerja pengawasan Pemilu itu sendiri.

Hal ini dibutuhkan memang, karena kerja yang dimulai dari kesadaran, kecintaan dan pengetahuan yang cukup lebih efektif mendatangkan perubahan yang signifikan bagi pengawasan Pemilu. Belajar dari berbagai pengalaman, rakyat dan penyelenggara Pemilu harus mempunyai orientasi yang sama dalam pengawasan sistematik, manakala tidak terjalin kesinambungan, itu berarti keberhasilan pengawasan Pemilu pun tidak jalan dengan baik.

Pengalaman berdemokrasi di tanah air sudah membuahkan hasil yang relatif dapat dijadikan acuan, dan patut diacungi jempol. Meski begitu, perbaikan perlu terus dilakukan. Bila lemah bekerja, Bawaslu akan mudah tergoda dengan kepentingan politik yang dipertontonkan para pemangku kepentingan. Bawaslu bisa menjadi bayonet demokrasi yang beringas nantinya, bekerja tanpa nurani mencabik-cabik nilai demokrasi yang kita tunjunjung tinggi selama ini, jika tidak diingatkan juga. Seumpama samurai yang tak bertuan, Bawaslu akan menjadi liar dan liberal dalam pengawasannya, sehingga penting kehadiran rakyat dalam mengawasi Bawaslu, dan mengawasi seluruh proses Pemilu.

Bawaslu perlu bekerja produktif mendistribusi sebanyak mungkin relawan atau duta-duta demokrasi yang sadar betul tentang hak-hak serta kerja mereka untuk mengawasi Pemilu. Menjadi duta pengawas Pemilu memang tidak mudah, tapi membutuhkan konsekuensi anggaran, waktu, ada resiko yang harus diambil saat pengawasan rakyat tidak diatur dengan baik dan diberi simpul-simpul yang jelas.

Memproteksi dan menghindari agar tidak terjadinya praktek busuk dalam kerja pengawasan Pemilu seperti kompromi, konspirasi, rekayasa, dan adanya saling sabotase hak rakyat adalah suatu trik cerdas. Berarti tantangan serumit apapun Bawaslu akan tau caranya untuk menyelesaikan, Bawaslu bahkan lebih paham membaca tuntas proyeksi geraknya kedepan. Upaya itu dilakukan untuk melampaui batas-batas ‘kejahatan’ demokrasi dan memberantasnya.

Karena demokrasi kita memang masih banyak dengan tipu-tipu, manipulasi, pemaksaan kehendak, dan seterusnya ketidakadilan lainnya. Disinilah Bawaslu perlu diperkuat, mengkonsolidasi rakyat dalam tugas, rakyat tak boleh lepas begitu saja dengan kerja pengawasan Pemilu. Namun terjun ikut ambil bagian menuntaskan ‘ranjau’ demokrasi seperti perilaku yang senang mengintervensi tugas Bawaslu.

Lepas Stigma, Bawaslu Bukan Instrumen Pengendali Kekuasaan

Bukan justifikasi, tapi memang begitu adanya bahwa kerja Bawaslu sangatlah sukar. Bawaslu punya panduan, proses dilematis dan semacam penjajahan masih membayang-bayangi para personil Bawaslu, manakala hasil Pemilu, antara penegakan aturan serta tekanan penguasa kian meningkat untuk mengamankan kepentingan tertentu. Pada titik itulah, Bawaslu sering salah langkah, bukan salah kapra dan dijebak.

Dalam fase kebangkitan demokrasi Indonesia, hal itu bisa dimulai dari penguatan kerja Bawaslu. Rakyat tentu berekspektasi lebih dalam hal kerja Bawaslu ini, seperti pemberian sanksi saat menangani persoalan pelanggaran Pemilu. Aspek seperti ‘ketidakmampuan’ Bawaslu tersebut mulai mendapat cibiran publik, ada pernyataan berupa ‘Bawaslu mandul’, ‘Bawaslu telah diamankan’, serta tudingan miring lainnya yang membuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu menjadi terdegradasi.

Tidak mudah memang melepas stigma buruk terhadap Bawaslu ini. Faktor inilah yang kemudian perlu direkonstruksi kembali, kepercayaan publik ini bisa muncul beriringan dengan makin kuatnya partisipasi publik terhadap kerja pengawasan Pemilu. Bawaslu dilain pihak bukanlah lembaga ‘pemenangan’ Pemilu untuk memuluskan calon pemimpin tertentu, bukan pula pengendali kekuasaan yang hendak melanggengkan kekuasaan.

Beragam ketidakadilan Pemilu perlu dihentikan. Perlu dideteksi agar gejala-gejala deviasi demokrasi dengan gerakan manipulasi yang massif dapat diinterupsi, dicegah agar tidak lagi berkembang. Dengan maksud agar Bawaslu paham dan tau dari mana munculnya ketimpangan Pemilu di tahun 2019. Bawaslu harus mempertegas idealismenya dengan kerja-kerja yang terukur.

Siasat Bawaslu Waspadai Ranjau Demokrasi

Regenerasi agenda Bawaslu memang perlu menjadi perhatian. Bila perlu dibangun ‘sekolah Bawaslu’ atau ‘sekolah penyelenggara Pemilu’ sehingga alur penyelenggaraan Pemilu dapat berkembang dan bekesinambungan. Merancang sebuah format yang tepat untuk mengatasi persoalan Pemilu dari tahun ke tahun haruslah dilalui dengan semacam kurikulum, jika begitu dilakukan dengan teratur, maka persoalan pengawasan Pemilu dengan melibatkan rakyat akan lebih mudah dilakukan.

Cerminannya jelas yakni melalui performa kerja Bawaslu yang gesit, tuntas dan berkualitas. Gagasan kerja yang berkesinambungan itu perlu dilahirkan, dirawat dan dijaga sebaik mungkin, sehingga nantinya lima sepuluh tahun kedepan kerja pengawasan Pemilu makin bermutu. Jikalau rumusan pengawasan Pemilu dilakukan secara partisipatif, tantangan kedepannya akan lebih gampang dijawab generasi yang akan datang.

Begitu pula saat Bawaslu dan rakyat yang diedukasi dihantam ‘tsunami demokrasi’, kita semua telah siap menghadapinya. Berbagai ranjau-ranjau demokrasi atau jebakan itu telah kita identifikasi sehingga kecil kemungkinan kita terjebak pada jebakan-jebakan tersebut. Kemudian, pada bagian aktualisasi nilai dari pengawasan itu perlu kita kembangkan lebih lanjut, dengan turun tangan membebaskan rakyat dari ‘kepungan’ kepentingan global serta kepentingan politik sektarian.

Tidak dapat kita lokalisir semuanya, karena di era demokrasi liberal yang kran demokrasinya dibuka luas, hal itu ikut mendatangkan mudharat. Bermacam kepentingan menjadi bagian ikutan dalam hal prosesi pengawasan Pemilu, artinya ada cela ternyata ketika rakyat dilibatkan dalam pengawasan Pemilu ‘pintu-pintu’ yang memuat lemahnya pengawasan Pemilu dapat diamati secara ketat.

Ketika rakyat yang dimotori Bawaslu melakukan pengawasan serentak dan secara kolektif, selanjutnya praktek curang dalam Pemilu akan lebih terminimalisir. Pembagian tugas serupa memang penting, agar rakyat tau tugas dan tanggungjawab mereka dalam melakukan pengawasan. Bagian ‘warisan’ pengawasan holistik inilah yang diharapkan masih terus dilakukan rakyat terus-menerus. [***]

 

Penulis Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com
iklan1
iklan1