KPK RI Bahas Pencegahan Korupsi Sektor SDA di Sulut

Edwin Silangen SE MS saat sambutan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo di Ruang Rapat C. J. Rantung, Selasa (24/04/2018) pagi.

Pembahasan rapat kali ini difokuskan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) meliputi pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah Provinsi Sulut dan Gorontalo.

Sekretaris Daerah Propinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS dalam sambutannya menerangkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilakukan secara optimal karena merupakan pendukung utama bagi masyarakat di berbagai aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Terkait pemanfaatkan potensi SDA di Sulut, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut selalu berperan aktif di dalamnya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan Provinsi dalam pembinaan pengelolaan SDA.

Disamping itu, menurut Silangen, Pemprov Sulut juga telah menyederhanakan proses pelayanan perizinan pengelolaan SDA antara lain melalui pelimpahan kewenangan kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dan melalui pendampingan dari pihak KPK, Silangen menegaskan bahwa Pemprov Sulut telah berupaya menggunakan teknologi informasi untuk mewujudkan proses perizinan yang sesuai aturan.

Sementara itu, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengatakan langkah konkrit dan pemformalan komitmen koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi sektor sumber daya alam di Indonesia merupakan suatu terobosan yang baru dapat digelar.

“SDA menjadi salah satu fokus pemantauan dengan melihat potensinya yang besar dan berpeluang terjadinya penyelewengan,” tuturnya.

Lanjut Patria, sejumlah permasalahan yang menjadi fokus KPK di sektor sumber daya alam diIndonesia meliputi korupsi penyalahgunaan wewenang, perizinan dan alih fungsi lahan baik di sektor pertambangan, perkebunan, kelautan dan perikanan.

“Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang nantinya bermuara pada penerapan sanksi bagi yang melanggar,” beber Patria.

Pertemuan itu turut dihadiri Inspektur Daerah Sulut Praseno Hadi, perwakilan Kanwil Bea Cukai Sulbagut, Kantor Imigrasi dan para pejabat dari Pemprov Sulut dan Gorontalo. (*/Cat)

iklan1
iklan1