TePi Sulawesi Utara Gelar NGOPI Bersama Ketua KPU dan Aktivis OKP

Berlangsungnya NGOPI (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Komite Pemilih (TePi) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (30/5/2018) sukses melaksanakan Ngobrol Pemilu (NGOPI) yang bertempat di Kopi Nation Tikala Kota Manado. Kegiatan ini menghadirkan Kornas TePi Jeirry Sumampouw dan Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh sebagai narasumber.

Dengan mungupas tema: ‘Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada untuk Pemilu Berintegritas’, kegiatan ini dimoderatori Drg Hizkia R Sembel, yang juga Korprov TePi Sulut. Berdasarkan pemaparan Ketua KPU Sulut yang mengajak masyarakat sipil untuk mendorong adanya partisipasi publik dalam menyukseskan Pelkada yang ada di Sulut dan Pemilu tahun 2019.

”Terima kasih atas undangannya pada diskusi siang ini, tentunya kegiatan-kegiatan semacam ini sangatlah penting. KPU Sulawesi Utara mengapresiasi kegiatan ini, paling tidak kita sama-sama punya kesadaran untuk mengawal sekaligus bertekat kuat mewujudkan Pilkada serta Pemilu 2019 yang berintegritas. Karena kuncinya adalah kerja partisipatif, maka saya mengajak untuk kita saling memberi support, guna suksesnya agenda demokrasi,” ujar Ardiles.

Begitu pula menurut Jeirry yang mengulas dan memberikan penjelasan banyak hal terkait konteks praktek demokasi saat ini, sekaligus tantangannya. Begitupun tentang peran serta perlunya pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil terhadap kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam catatannya, Jeirry menyentil diantaranya menyampaikan dukungan agar para mantan Napi koruptor tidak diberikan kesempatan lagi dalam panggung politik. Serta masih banyak paparan kritis lainnya.

Spanduk pelaksanaan kegiatan (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan yang dihadiri DPD KNPI Manado, GAMKI Kota Manado, PMII Cabang Manado, GTI Kota Manado, para jurnalis, pengurus BEM se-Sulawesi Utara, JPPR, JAROD, HIPMI Sulawesi Utara dan sejumlah aktivis pro demokrasi lainnya berjalan penuh dialektika. Kemudian, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan, diantaranya:

1. Tingkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih 2. Edukasi kepada masyarakat tentang tahapan dan proses pelaporan di Panwaslu yang membutuhkan kelengkapan adiministrasi 3. Adanya lembaga pemantau pemilu/organisasi kepemudaan/ organisasi kemasyarakatan untuk mensupport dan mendukung masyarakat dalam partisipasi 4. Dibutuhkan lembaga pemantau Pemilu/OKP/Ormas yang terverifikasi KPU untuk pilkada dan Bawaslu untuk pemilu sebagai pemantau dalam Pilkada maupun Pemilu.

Ketua BEM Unsrat ketika memberikan tanggapan (FOTO Suluttoday.com)

5. Dibutuhkan regulasi yang rinci tentang penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal 6. Dibutuhkan formulasi ditingkat parlemen untuk calon dari kalangan pemuda 7. Organisasi Kepemudaan, BEM Perguruan Tinggi se-Sulut, Kelompok Cipayung dan Lembaga Pemantau Pemilu mendukung langkah KPU untuk melarang mantan koruptor mencalonkan diri 8. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa negatif campaign sebagai bagian dari Kampanye Pemilu/Pilkada untuk mencerdaskan pemilih. (*/Redaksi)

iklan1
iklan1